Aliansi Sawit Provinsi Bengkulu Rencanakan Demo Besar-Besaran, Terkait Kebijakan Anggaran BPDPKS

KORANRB.ID - Aliansi Petani Sawit Provinsi Bengkulu. Siap menggelar aksi demo besar-besaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu setelah dilakukan pelantikan Gubernur terpilih.

Pasalnya petani sawit di Provinsi Bengkulu sangat tidak setuju dengan alokasi penggunaan angaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2025.

Sebab petani sawit yang dibebankan dengan potongan biaya ekspor dan potongan pajak segala macam dari produksi CPO dan menanggung subsidi minyak goreng, serta subsidi biosolar.

Nah sekarang petani sawit juga dibebankan subsidi replanting dan kakau. Nah kalau kedepan ini tidak diprotes, petani sawit tidak menutuo kemungkinan akan menanggung subsidi padi dan tanaman lainnya.

BACA JUGA:Sekda Bengkulu Selatan Tegur Satpol PP, Ini Penyebabnya

BACA JUGA:Edarkan Sabu, Warga Kecamatan Ipuh Diringkus Anggota Satresnarkoba Polres Mukomuko

"Sudah cukup kami menerima banyak potongan ini itu yang lebih dari 1, saat ini replanting kelapa dan kakau harus kami sebagai petani sawit juga yang menanggung subsidinya. Tentu ini membuat kami tidak terima,"kata Ketua Aliansi Petani Sawit Provinsi Bengkulu Edy Masyuri.

Edy mengatakan, jika kehadiran BPDPKS untuk mengakomodir kesejahteraan petani sawit di Indonesia. Mungkin bisa belajar dari negara penghasil sawit selain Indonesia.

Sehingga tidak membuat masyarakat bertanya-tanya ada apa dengan harga sawit di Indonesia yang memiliki potongan pajak yang cukup besar, berbeda dengan negara penghasil sawit lainnya.

"Warga kita banyak jadi buruh sawit ke malaysia bisa beli kebun sawit akhirnya di Indonesia dari upah yang mereka dapat. Lah di Indonesia, sawit sebagai bahan komodoti ekspor tersbesar bidang pertanian, kesejahteraan petani sawit saja susah didapat,"bebernya.

BACA JUGA:Belum Urus Penghapusan Aset, Bank Padi Lebong Rp466 Juta ‘Musnah’

BACA JUGA:Lahan Terbatas, Program Perluasan Area Tanam Sulit Diterapkan

Selain itu juga Edy mengatakan kenapa subsidi biosolar harus dibebankan ke petani sawit sedangkan penguna bio solar terbesar juga sektor pertambangan. Karena selain harga pupuk yang ditinggi banyanya potongan pada petani sawit sangat menjadi beban saat ini.

"Sektor pertambangan ini kenapa tidak dibuat juga badan yang menaungi anggaran-anggaran pendanaan, seperti BPDPKS ini. Tentu kami petani sawit resah seluruh subsidi dibebankan ke kami,"tandasnya.