Target PAD Rejang Lebong Tahun 2025 Ditetapkan Rp 93 Miliar, Harus Tercapai
RAPAT: Asisten III Setdakab Rejang Lebong, Drs. Sumardi, M.Si memimpin rapat pembahasan PAD tahun 2025.-foto: abdi/koranrb.id-
KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menargetkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp 93 miliar.
Target PAD tersebut naik drastis dibandingkan PAD 2024 yang hanya Rp 76 miliar.
"Target ini lebih tinggi dibanding target PAD 2024 sebesar Rp 76 miliar dan terealisasi Rp 62 miliar," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rejang Lebong, Andi Ferdian, SE, Selasa, 21 Januari 2025.
Andi mengatakan, untuk merealisasi target tersebut, BPKD menggelar rapat evaluasi penerimaan PAD 2024 yang dilaksanakan di ruang rapat bupati, Selasa, 21 Januari 2025.
Rapat tersebut dipimpin Asisten III Setdakab Rejang Lebong, Drs. Sumardi, M.Si serta dihadiri beberapa kepala dinas.
BACA JUGA:1.154 Pendaftar PPPK Tahap II di Pemkab Rejang Lebong Rebut 355 Formasi
BACA JUGA:Warga Menanti Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Tengah, Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih
"Rapat ini diselenggarakan untuk membahas realisasi target itu," ujar Andi.
Andi menyampaikan, dari pembahasan tersebut, idealnya untuk rincian realisasi penerimaan PAD dibagi dalam beberapa triwulan. Misalnya, pada triwulan I sebesar 15 persen dari target, triwulan II 40 persen, triwulan III 75 persen dan 100 persen di triwulan IV.
"Sebaiknya target PAD per bulan jika targetnya tidak tercapat dapat dievaluasi dengan cepat. Sehingga, pada 31 Desember tahun berjalan penerimaan PAD dapat dilaporkan secara riil,’’ terang Andi.
Andi juga membeberkan, terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya mencapai 47,6 - 75 persen dari target PAD 2024. Diantaranya, 5 puskesmas yakni Puskesmas Curup, Puskesmas Sindang Beliti Ulu, Puskesmas Kota Padang, Puskesmas Kepala Curup, dan Puskesmas Sindang Dataran.
“Tapi ada juga OPD yang mampu merealisasikan PAD di atas 80 persen. Seperti BPKD 85,5 persen, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 82,5 persen dan Dinas Kesehatan 83 persen,’’ ujar Andi.
Sementara itu, Sumardi menyampaikan, pihaknya masih melakukan koreksi dan evaluasi terkait PAD 2024 yang tidak memenuhi target. Khususnya apa kendala yang menghambat.
BACA JUGA:Bentuk Pansus, Ini Dilakukan DPRD Bengkulu Selatan Sikapi PT ABS