Dewan dan Kades Masuk Database PPPK, Bupati Kepahiang Tak Ingin Ada "Siluman"

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 20 Jan 2025 - 22:45

Bupati Hidayatullah Sjahid dan Wabup Zurdinata mengingatkan jangan sampai ada honorer siluman jadi PPPK. --Heru/RB

Disampaikan pula, peran honorer khususnya cleaning service, supor, penjaga malam masih sangat dibutuhkan di lingkungan Pemkab Kepahiang.

Sesuai dengan regulasi yang ada, pihaknya akan menyesuaikan para honorer nantinya apakah menjadi PPPK penuh waktu ataukah sebagai PPPK paruh waktu.

"Prioritas kita pengangkatan PPPK dari Satpol PP dan Damkar. Karena guru dan kesehatan kan sudah sering. Kalau di Satpol PP dan Damkar itu, malah ada yang sudah 20 tahunan menjadi honorer tak diangkat-angkat. Kan kasihan," tutup bupati.

Diketahui, lewat pengumuman yang terkesan dadakan Pemkab telah mengeluarkan Pengumuman nomor 800.1.2.2/079/BKDPSDM/KPH/2025, tertanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani Sekda DR. Hartono. Namun, pengumuman tersebut baru diumumkan secara resmi lewat media sosial BKD.PSDM tertanggal 18 Januari 2025.

Di dalam pengumuman menyebutkan pendaftaran telah dibuka sejak 17 November 2024 lalu dan sudah ditutup, Senin 20 Januari 2025.

Selama waktu tersebut, sama sekali tak ada pemberitahuan apapun baik dari Pemkab maupun BKD.PSDM jika akan melakukan perekrutan PPPK.

Hal ini kemudian menuai banyak pertanyaan, khususnya dari kalangan honorer yang kemudian diketahui tak masuk database BKN terbaru. Terkait hal ini,

diwawancarai sebelumnya, Plt. Kepala bidang (Kabid) Pengadaan Pegawai dan Pengembangan Karir pada Kabupaten Kepahiang, Bahrul Rozi menerangkan, sesuai data awal honorer Kepahiang masuk dalam database BKN sebanyak 997.

Dalam perjalanannya seiring verifikasi berkas yang dilakukan, hanya tersisa hanya 837 honorer yang dinyatakan bisa mengikuti seleksi PPPK. Ini pun lanjutnya mesti ditegaskan lagi, belum menentukan jika 837 honorer tersebut dinyatakan lulus PPPK.

Terkait waktu pengumuman yang baru disampaikan mendekati batas akhir hari pendaftaran, menurutnya lantaran pemerintah pusat melakukan perpanjangan masa pendaftaran perekrutan PPPK 2024.

dewan dan kades masuk database pppk, bupati kepahiang tak ingin ada "siluman"                            koranrb.id - terungkap, dari 837 daftar honorer terbaru yang dinyatakan masuk sebagai pelamar non asn dalam database dan  dapat melamar seleksi pengadaan  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) terdapat sejumlah kejanggalan.
selain membuat 160 orang honorer tersisih, lantaran mengacu pada daftar nama tenaga non asn awal di lingkungan pemkab kepahiang terdata sebanyak 997 honorer mengabdi di berbagai opd.
terselip nama anggota dprd kabupaten kepahiang dan kades, yang tetap dinyatakan masuk pada daftar masuk database terbaru (837).
kondisi di atas dibenarkan bupati kepahiang hidayatullah sjahid didampingi wabup zurdinata saat diwawancarai usai menghadiri paripurna di dprd kepahiang, senin 20 januari 2025. 
baca juga: 1.925 peserta pppk tahap ii di bengkulu utara, sebagian besar non database 
baca juga:pemkab rejang lebong gelar rapat persiapan pisah sambut bupati dan wabup
menurut bupati kondisi di atas lebih disebabkan lantaran semua pendataan sudah terpusat.
"pppk sudah kita umumkan siapa saja yang bisa ikut, mereka yang sudah terputus, ada juga yang sudah tak bekerja lagi seperti govin (anggota dprd kepahiang,red) memang masih terdata. masalahnya, ini (pendataan,red) domainnya pusat. kita tak bisa juga melarang," ujar bupati yang ditimpali wabup ada nama kades juga masuk dalam pendataan database honorer terbaru. 
meski demikian lanjutnya, proses pergantian seiring verifikasi yang akan dijalankan nantinya akan mengeliminir para honorer yang dinyatakan tak layak.
"ya, kalau sudah anggota dprd misalnya ngapain juga ikut kan," tanya bupati.
baca juga:hujan sedikit pasar sudah tergenang, dana cuci siring rp1,05 miliar ke mana? 
baca juga:kumpulkan kadis, wakil bupati bengkulu utara arie tekankan percepatan pembangunan fisik dan prioritas
bupati mengingatkan agar semua pihak yang terlibat langsung dalam hal perekrutan tenaga honorer untuk menjadi pppk, tak melakukan pelanggaran hukum. apalagi nantinya sampai muncul honorer 'siluman' di kabupaten kepahiang.
"jangan lagi lah ada thl siluman. saya sudah pesan harus hati-hati. kalaupun ada, sangat gampang melacaknya. ini pelanggaran hukum," ingat bupati yang diamini wabup nata. 
disampaikan pula, peran honorer khususnya cleaning service, supor, penjaga malam masih sangat dibutuhkan di lingkungan pemkab kepahiang.
sesuai dengan regulasi yang ada, pihaknya akan menyesuaikan para honorer nantinya apakah menjadi pppk penuh waktu ataukah sebagai pppk paruh waktu. 
baca juga:kejari lebong bidik penggunaan dana tp pkk 2019 
baca juga:dewan minta dinas dikbud beberkan data sekolah kekurangan guru
"prioritas kita pengangkatan pppk dari satpol pp dan damkar. karena guru dan kesehatan kan sudah sering. kalau di satpol pp dan damkar itu, malah ada yang sudah 20 tahunan menjadi honorer tak diangkat-angkat. kan kasihan," tutup bupati. 
diketahui, lewat pengumuman yang terkesan dadakan pemkab telah mengeluarkan pengumuman  nomor 800.1.2.2/079/bkdpsdm/kph/2025, tertanggal 17 januari 2025 yang ditandatangani sekda dr. hartono. namun, pengumuman tersebut  baru diumumkan secara resmi lewat media sosial bkd.psdm tertanggal 18 januari 2025.
di dalam pengumuman menyebutkan  pendaftaran telah dibuka sejak 17 november 2024 lalu dan sudah ditutup, senin 20 januari 2025.
selama waktu tersebut, sama sekali tak ada pemberitahuan apapun baik dari pemkab maupun bkd.psdm jika akan melakukan perekrutan pppk.
baca juga:honorer masih dirumahkan, layanan kependudukan di mpp kepahiang terdampak
baca juga:71 varietas durian ikut bersaing di festival durian ii padang ulak tanding
hal ini kemudian menuai banyak pertanyaan, khususnya dari kalangan honorer yang kemudian diketahui tak masuk database bkn terbaru. terkait hal ini, 
diwawancarai sebelumnya, plt. kepala bidang (kabid) pengadaan pegawai dan pengembangan karir pada kabupaten kepahiang, bahrul rozi menerangkan,  sesuai data awal honorer kepahiang masuk dalam database bkn sebanyak 997. 
dalam perjalanannya seiring verifikasi berkas yang dilakukan, hanya tersisa hanya 837 honorer yang dinyatakan bisa mengikuti seleksi pppk.  ini pun lanjutnya mesti ditegaskan lagi, belum menentukan jika 837 honorer tersebut dinyatakan lulus pppk. 
terkait waktu pengumuman yang baru disampaikan mendekati batas akhir hari pendaftaran, menurutnya lantaran pemerintah pusat melakukan perpanjangan masa pendaftaran perekrutan pppk 2024. 
baca juga:sudah 2 kapolres dan 2 kasat reskrim berganti, perkara ott fee proyek bbwss viii masih saja jalan di tempat 
baca juga:tersisa 7 hari kembalikan temuan rp320 juta, ini langkah pemdes kota agung seluma timur 
data diperoleh, ke 837 honorer yang dinyatakan bisa mengikuti seleksi pppk tersebar di beberapa opd pemkab kepahiang.   
mulai dari sekretariat dprd, rsud kepahiang, dinas sosial, dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, badan penanggulangan bencana daerah, upt lab kesehatan daerah, guru tk, guru smp, guru sd, satpol pp dan damkar, puskesmas.
dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah, dinas perindustrian dan tenaga kerja, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, spnf skb, dinas pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas perhubungan. 
kemudian, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, badan keuangan daerah, badan kesatuan bangsa dan politik.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 21 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan