Pengaturan Lelang hingga Fee Proyek Puskeswan Benteng, Bantah Mantan Kadis Pelaku Utama, PH Bakal Bawa Bukti

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 18 Jan 2025 - 23:52

BORGOL: Para terdakwa Tipikor Puskeswa Benteng mengenakan rompi oren dengan tangan diborgol. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu ungkap ada pengaturan fee dari berbagai pembangunan yang dikerjakan kontraktor pada perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tahun anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).

Pengaturan fee tersebut mencuat dalam pemeriksaan peyidik Polda Bengkulu dan Kejati Bengkulu yang menangani tersebut.

Atas uraian fee tersebut sangat dibantah keras Penasihat Hukum (PH) dan para keluarga yang mengetahui keajadian tersebut.

Perkara ini menyeret 10 terdakwa yakni mantan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah, Endang Sumantri , Kabid Peternakan sekaligus PPTK Watler, Gilbert Tampubolon.

Kemudian Kabid Penyuluhan Edi Pelita dan PNS Pemkot Bengkulu, Mus Mulyanto, sekaligus sebagai broker proyek.

Untuk terdakwa dari kontraktor meliputi Wakil Direktur CV. Elsafira Jaya Dannitias Subarja, Direktur CV. Bita Konsultan Nana Setiana. Kontraktor dari CV.Lavender Kurniasih, Pelaksana pekerjaan dari CV.Air Kertau Joni Woker.

Sebanyak 10 terdakwa didakwa JPU telah merugikan negara hingga Rp2,3 miliar dari dana keseluruhan yakni Rp4 Miliar.

Disampaikan JPU Kejati Bengkulu Arif Wirawan bahwa ada pengaturan fee dalam proyek Puskeswan ini.

Bahkan salah satu terdakwa dengan sengaja melakukan pencarian CV yang mau bekerja sama. Namun dengan perjanjian fee pada pihak terdakwa.

“Penelusuran kami bahwa memang ada pengaturan fee di dalam proyek yang sedang masuk proses persidangan ini,” ungkap Arif.

pengaturan lelang hingga fee proyek puskeswan benteng, bantah mantan kadis pelaku utama, ph bakal bawa bukti                             koranrb.id - jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu ungkap ada pengaturan fee dari berbagai pembangunan yang dikerjakan kontraktor pada perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pusat kesehatan hewan (puskeswan) dan gedung balai penyuluhan pertanian (bpp) tahun anggaran 2022 pada dinas pertanian kabupaten bengkulu tengah (benteng).
pengaturan fee tersebut mencuat dalam pemeriksaan peyidik polda bengkulu dan kejati bengkulu yang menangani tersebut.
atas uraian fee tersebut sangat dibantah keras penasihat hukum (ph) dan para keluarga yang mengetahui keajadian tersebut.
baca juga:pemprov bengkulu sambut komitmen ppsks bangun daerah
baca juga:besok pendafataran pppk tahap ii ditutup, sri: jika ada kesulitan, segera ke posko terdekat
perkara ini menyeret 10 terdakwa yakni  mantan kepala dinas (kadis) pertanian kabupaten bengkulu tengah, endang sumantri , kabid peternakan sekaligus pptk watler, gilbert tampubolon.
kemudian kabid penyuluhan edi pelita  dan pns pemkot bengkulu, mus mulyanto, sekaligus sebagai broker proyek.
untuk terdakwa dari kontraktor meliputi wakil direktur cv. elsafira jaya dannitias subarja, direktur cv. bita konsultan nana setiana. kontraktor dari cv.lavender kurniasih, pelaksana pekerjaan dari cv.air kertau joni woker.
sebanyak 10 terdakwa didakwa jpu telah merugikan negara hingga rp2,3 miliar dari dana keseluruhan yakni rp4 miliar.
baca juga:terancam tak berlanjut, 2 program beasiswa tunggu keputusan gubernur terpilih
baca juga:hasil audit dan pelibatan aph, langkah pastikan akuntabilitas psbi di bengkulu
disampaikan jpu kejati bengkulu arif wirawan bahwa ada pengaturan fee dalam proyek puskeswan ini.
bahkan salah satu terdakwa dengan sengaja melakukan pencarian cv yang mau bekerja sama. namun dengan perjanjian fee pada pihak terdakwa.
“penelusuran kami bahwa memang ada pengaturan fee di dalam proyek yang sedang masuk proses persidangan ini,” ungkap arif.
pada proyek pengerjaan ini terdapat 7 proyek terdiri dari pemeliharaan hingga pembangunan dari awal.
kemudian juga terungkap mekanisme pengaturan fee sebelum pertemuan di dinas pertanian kabupaten bengkulu tengah.
yaitu terdakwa mus mulyanto diperintahakan terdakwa endang untuk mencari kontraktor pemenang yang mau mengikuti lelang.
setelah mendapatkan terdakwa musmulayanto datang dan menawarkan kerja sama. di sanalah pengaturan fee disepakati.
baca juga:3 februari mendatang dijadwalkan entry meeting bpk di lebong
baca juga:3 februari mendatang dijadwalkan entry meeting bpk di lebong
fee tersebut yakni perencanaan 12 persen, fisik 25 sampai 30 persen dan pengawasan 15 persen. fee tersebut harus dibayarkan oleh kontraktor kepada mus mulyanto, kemudian mus mulyanto menyerahkannya pada endang.
“rangkaian pengaturan fee itu jauh sebelum lelang. di sanalah ditemukan ada pengaturan lelang dalam proyek ini,” terang arif.
sementara itu penasihat hukum (ph) terdawa endang sumatri, endah rahayu ningsi mengatakan bahwa pengaturan yang dikatakan jaksa itu tidak ada.
pihaknya akan beberkan bukti-bukti yang menyangkal bahwa pengaturan itu tidak ada. bahkan endah juga menyangkal bahwa kliennya adalah pelaku utama.
“klien kita memang pengguna anggaran. namun untuk pengaturan tender hingga menerima fee itu bukan klien kami. bukti untuk kuatkan pernyataan kami akan kami bawa ke persidangan,” tutup endah.
diketahui bahwa dalam persidangan sebelumnya kesepuluh terdakwa telah di dakwa dengan pasal primair pasal 2 ayat (1) dan subsidair pasal 3 junto pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999. sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ru nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasl 55 ayat (1) ke-1 kuhp. tambahan pasal untuk terdakwa mus mulyanto yakni pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi. 
kemudian dalam perkara ini kerugian negara juga sudah dicicil sebagaian yakni sebanyak  rp489 juta yang dikembalikan pada penyidik saat proses penyidikan di polda bengkulu beberapa waktu yang lalu.