Sita 40 Sertifikat Tanah Milik Pemkab Seluma, PH: Penerima Tidak Berbeda dengan Terdakwa

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 17 Jan 2025 - 23:06

KELUAR: Para terdakwa sedang mengenakan baju kemeja putih keluar ruangan sidang. WEST JER TOURINDO/RB--

sita 40 sertifikat tanah milik pemkab seluma, ph: penerima tidak berbeda dengan terdakwa                            koranrb.id - jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma sudah menyita 40 sertifikat tanah yang menjadi objek tukar guling lahan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma dari para penerima.
untuk para penerima yang tanahnya sudah disita sudah diperiksa sebagai saksi.
penasihat hukum terdakwa sebut hal itu tidak menghapus pidana meski sudah mereka kembalikan.
selain itu, juga pihak lain yang tidak dipanggil sebagai saksi serta pihak pemulus tukar guling baik itu pejabat desa hingga pihak lain diharapkan untuk dijadikan tersangka juga.
baca juga:ini alasan pendaftaran pppk tahap ii diperpanjang hingga 20 januari mendatang
baca juga:dpd rei bengkulu minta bapenda segera terapkan penghapusan bphtb
sebab sertifikat tersebut eratan kaitannya dengan terdakwa yang terseret dalam perkara ini yakni mantan bupati seluma, murman effendi, mantan ketua dprd seluma, rosnaini abidin. 
kemudian mantan sekda seluma, mulkan tajudin dan mantan kepala bpn seluma djasran harahap.
keempat terdakwa ini atas tindakannya didakwa merugikan negara hingga rp19,5 miliar.  
disampaikan kepala kejari (kajari) seluma dr. eka nugraha, sh, mh melalui kasi pidsus, ahmad gufroni, sh, mh bahwa memang benar ada 40 sertifikat yang dibuat dari tanah di wilayah kelurahan sembayat yang sekarang sudah disita kejari seluma sebagai barang bukti.
baca juga:penertiban pkl di jalan kz. abidin ii dinilai janggal
baca juga:kasus dbd meningkat 2.000 lebih, dinkes catat 15 orang meninggal dunia di bengkulu
dalam 40 sertifikat itu atas nama keluarga murman hingga para terdakwa termasuk kepala bpn saat itu yang saat ini menjadi terdakwa.
"untuk 40 sertifikat di tanah yang luasnya mencapai 19 hektare itu memang benar adanya. namun itu sebenarnya bukanlah tanah milik murman melainkan tanah milik pemkab seluma," ungkap gufron.
"pemilik sudah kita panggil dan bahkan penyidik juga sudah meminta keterangan dari mereka sebagai saksi," tambah gufron.
untuk keterlibatan mereka masih sebatas saksi dan pihaknya masih fokus ke perbuatan dari tersangka utama belum ke mereka.
"kita fokus pada perbuatan para terdakwa. sebab jika tidak ada perbuatan mereka maka tidak akan ada pemberian tanah itu," ujar gufroni.
baca juga:pencairan banpol untuk 11 partai, tunggu lhp bpk, diperkirakan cair triwulan ii
baca juga:ormas tidak terdata di kesbangpol, ormas ilegal kerap kerahkan massa 
terpisah penasihat hukum (ph) salah satu terdakwa, sopian siregar, sh, m.kn mengatakan bahwa jika penerima hanya dimintai keterangan sebagai saksi apa bedanya mereka dengan terdakwa.
dalam aksinya terdakwa juga menerima tanah tersebut dengan embel-embel hadiah dari terdakwa murman atas kerjanya yang memuluskan melalui administrasi tanah.
"apa bedanya klien kami dengan para penerima yang menjadi saksi. seharusnya mereka juga duduk di kursi terdakwa bukan hanya klien saya," ungkap sopian.
ditambahkan sopian, pada perkara korupsi ini siapa yang menerima meminta bahkan memberi adalah orang yang berdampak menimbulkan negara.
“pihak yang menerima dalam kaca mata hukum pidana adalah pihak yang diduga menikmati dan orang tersebut harus ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap sopian.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika berkaca pada pasal 4 undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi, bahwa orang menerima lalu mereka mengembalikan hasil dari korupsi tidak bisa terlepas dari hukum.
“kan sudah jelas pada pasal 4, mengembalikan tidak akan menghapus pidana,” tutup sopian.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 18 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan