2 Syarat Jadi PPPK Paruh Waktu di Surat MenPAN-RB, 2.305 Tenaga Non ASN Bengkulu Utara Terancam Dipecat

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Jumat , 17 Jan 2025 - 10:37

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberaya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Utara Syarifah Inayati--shandy/rb

KORANRB.ID – Kabar buruk bagi tenaga non ASN di Bengkulu Utara, ini setelah Pemda Bengkulu Utara menerima surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terkait tenaga non ASN pemerintah.

Pasalnya, dengan surat tersebut sebanyak 2.305 tenaga non ASN di Bengkulu Utara baik itu yang bernama honorer maupun tenaga kerja sukarela terancam diberhentikan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberaya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Utara Syarifah Inayati menerangkan jika saat ini tercatat ada 4.151 tenaga non ASN di Bengkulu Utara.

Dari jumlah tersebut, 1.846 tenaga non ASN yang sudah masuk dalam pangkalan data atau databse Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sedangkan sisanya 2.305 tenagta non ASN tersebut belum masuk dalam database BKN.

“Kita sudah melakukan verifikasi dan pendataan seluruh tenaga non ASN di Bengkulu Utara, baik itu yang masuk dalam pangkalan data BKN ataupun yang belum,” terangnya.

Saat ini Pemda Bengkulu Utara tengah melanjutkan tahapan tes Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja.

Selain mereka yang lulus nantinya akan diangkat sebagai PPPK, KemenpanRB juga memiliki opsi pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu.

“Sehingga selain pengangkatan PPPK bagi yang sudah lulus seleksi tahap I dan tahap II yang saat ini tengah berproses, juga akan ada PPPK Paruh waktu,” terangnya.

Namun diakuinya tidak semua tenaga non ASN yang bisa diangkat menjadi PPPK Paruh waktu.

2 syarat jadi pppk paruh waktu di surat menpan-rb, 2.305 tenaga non asn bengkulu utara terancam dipecat                            koranrb.id – kabar buruk bagi tenaga non asn di bengkulu utara, ini setelah pemda bengkulu utara menerima surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) terkait tenaga non asn pemerintah. 
pasalnya, dengan surat tersebut sebanyak 2.305 tenaga non asn di bengkulu utara baik itu yang bernama honorer maupun tenaga kerja sukarela terancam diberhentikan. 
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumberaya manusia (bkpsdm) bengkulu utara syarifah inayati menerangkan jika saat ini tercatat ada 4.151 tenaga non asn di bengkulu utara. 
dari jumlah tersebut, 1.846 tenaga non asn yang sudah masuk dalam pangkalan data atau databse badan kepegawaian negara (bkn). 
baca juga:ini solusi dari pemkab rejang lebong untuk honorer yang tidak lulus seleksi pppk 2024
baca juga:punya warna yang mencolok! berikut 5 burung ibis tercantik
sedangkan sisanya 2.305 tenagta non asn tersebut belum masuk dalam database bkn. 
“kita sudah melakukan verifikasi dan pendataan seluruh tenaga non asn di bengkulu utara, baik itu yang masuk dalam pangkalan data bkn ataupun yang belum,” terangnya. 
saat ini pemda bengkulu utara tengah melanjutkan tahapan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 
selain mereka yang lulus nantinya akan diangkat sebagai pppk, kemenpanrb juga memiliki opsi pengangkatan sebagai pppk paruh waktu. 
“sehingga selain pengangkatan pppk bagi yang sudah lulus seleksi tahap i dan tahap ii yang saat ini tengah berproses, juga akan ada pppk paruh waktu,” terangnya. 
baca juga:komitmen berantas geng motor, polresta bengkulu akan lakukan pendataan
baca juga:tidak sanggup kembalikan kn rp804 juta, mantan kades puguk pedaro minta maaf, pasrah tanah disita 
namun diakuinya tidak semua tenaga non asn yang bisa diangkat menjadi pppk paruh waktu. 
untuk menjadi pppk paruh waktu terdiri dua syarat atau dua kriteria. 
pertama yaitu tenaga non asn yang masuk dalam database bkn yang telah mengikusi tes cpns 2024 dan dinyatakan tidak lulus. 
kriteria kedua adalah tenaga non asn yang masuk dalam database bkn yang sudah mengikuti seleksi pppk tahap i ataupun tahap ii namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. 
baca juga:3 ahli kuatkan dakwaan tukar guling lahan pemkab seluma, ph: kn kami menganalisa, sebab tanah masih ada 
baca juga:diperluas 3 hektare dengan anggaran rp3 miliar, tpa air sebakul bakal usung sanitary landfill 
“jadi untuk syarat menjadi pppk paruh waktu adalah tenaga non asn yang masuk dalam database bkn dan memenuhi dua kriteria tersebut,” terangnya. 
ia menerangkan masing-masing organisasi perangkat daerah tetap akan mengeluarkan surat keputusan perpanjangan kerja bagi tenaga non asn yang sudah mengikuti seleksi pppk tahap i dan ii serta non asn yang masuk dalam database bkn. 
“ini dilakukan sembari menunggu mereka mendapatkan nomor induk pppk dari bkn, baik itu pppk penuh waktu maupun paruh waktu,” terangnya. 
sedangkan, sesuai dengan regulasi tersebut, maka ia tak membantah jika 2.305 tenaga non asn yang tidak masuk dalam database bkn tersebut besar kemungkinan akanj diberhentikan atau tidak diperpanjang kontrak kerjanya. 
baca juga:dukung asta cita, polda bengkulu siapkan penanaman 10 hektare lahan
baca juga:aktifkan kembali layanan uji kir, dishub anggarkan pengadaan ripd
“jika berpatokan dengan surat menpanrb tersebut, maka yang diluar dua kategori yang berpeluang diangkat menjadi pppk dan pppk paruh waktu tersebut akan dirumahkan, namun untuk teknisnya bagaimana kita akan menunggu juknis dari kemenpanrb,” pungkas syarifah.