Mekanisme BPHTB Gratis di Kota Bengkulu Sedang Disusun

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 16 Jan 2025 - 23:30

BPHTB: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu susun mekanisme penghapusan. FOTO: Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Dr. Nurlia Dewi, SH, MH. RENO/RB--

mekanisme bphtb gratis di kota bengkulu sedang disusun                            koranrb.id – badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu susun mekanisme penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb).
kepala bapenda kota bengkulu, dr. nurlia dewi, sh, mh menyampaikan saat ini ia tengah merancang strategi untuk perjalanan di 2025 mengingat saat ini telah dhapusnya bphtb.
“kita sudah mulai bikin skemanya karena sudah ada peraturan wali kota (perwalr) yang baru tentang pengahapusan bphtb,” ungkapnya.
lanjut nurlia menjelaskan bahwa syarat pemerolehan bphtb gratis tersebut sudah dipersiapkan dimana saat ini sudah mensimulasikan mekanisme terbaru pajak bumi dan bangunan (pbb).
baca juga:anggaran dak fisik 2025 bengkulu hanya naik di 3 daerah ini, salah satunya seluma
baca juga:jukir tanpa spt, setor rp200 ribu setiap minggu, retribusi parkir bocor? sehmi: perlu kita tracking dulu 
“jadi sudah kita persiapkan bagaimana syarat pemerolehan bphtb gratis seperti apa, sama simulasi pbb,” ujar nurlia.
simulasi pbb pada 2025 ini sendiri tengah dipersiapkan, dalam waktu dekat tepatnya pada pertengahan febuari mendatang masyarakat sudah bisa membayar.
“pbb pun sudah mulai simulasi dalam waktu dekat di februari pertengahan sudah bisa kita cetak dan masyarakat sudah bisa bayar,” terangnya.
karena hal tersebut masih dalam tahap persiapan untuk rincian terhadap mekanisme atau rancangan pemerolehan bphtb gratis tersebut akan di informasikan dalam waktu dekat.
baca juga:tkdn terbukti tingkatkan investasi dan produktivitas industri
baca juga:hadirkan karya dan kisah inspiratif, ini dia pemenang lomba foto astra dan anugerah pewarta astra 2024
sekadar mengulas dewan pengurus daerah (dpd) real estate indonesia (rei) kota bengkulu minta pemerintah kota (pemkot) bengkulu membuat peraturan wali kota (perwal), turunan dari keputusan bersama 3 menteri tentang penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung (pbg) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb).
hal tersebut dilakukan usai keluarnya keputusan bersama menteri perumahan dan kawasan permukiman, menteri pekerjaan umum dan menteri dalam negeri tentang dukungan percepatan pelaksanaan pembangunan 3 juta rumah.
ketua dpd rei kota bengkulu, syamsu ihwan mengatakan keputusan bersama 3 menteri tersebut menerangkan bahwa adanya penghapusan retribusi pbg dan bphtb untuk masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
baca juga:pemkab bengkulu tengah refocusing anggaran tahun 2025 untuk bayar utang
baca juga:sisa tpg tw iv segera dibayar, tunggu laporan kegiatan 2024 selesai
maka dari pada itu diperlukannya aturan turunan dari pemkot untuk memberi kejelasan dalam pelaksanaanya terutama bagi pihak pengembang.
“alhamdulillah, kami akan menyambut baik keputusan dari ketiga menteri ini untuk menyambutkan masalah pbg dan pbatb gratis kita menyambut baik itu,” ujar samsu.
syamsu menerangkan bahwa perwal ataupun peraturan gubernur (pergub) tersebut tentunya sangat diperlukan untuk menunjang proses pelaksanaan dari pada pengusaha yang saat ini tengah membebaskan lokasi tentunya akan mengalami kendala karena turunan dari pada peraturan ini sendiri belum jelas di kota bengkulu.
kemudian kekhawatirannya terjadi jika seandainya pemkot lambat dalam menindaklanjuti keputusan dari 3 menteri tersebut dan dalam operasiannya, pihak developer tidak sesuai aturan maka para pengembang akan mengalami kerugian karena dalam bisnis cash flow tidak berjalan lancar.
“sekarang kita sudah ada kepemen tiga menteri ini, kami minta pj walikota dan pj gubernur untuk memperjelaskan lagi supaya turun ke bawah, kami yang pelaku usaha ini bisa menjalankan usaha kami yang ada pedoman dengan acuan dari kepmen ini,” jelasnya.
syamsu juga menyebutkan bahwa keputusan ini sudah bisa dijalankan sesuai dengan bunyi ketetapan pada pada poin kelima yang sudah berlaku sejak 25 november 2024 kemarin.
“jadi hari ini pun sudah bisa jalan seharusnya, dan kami juga akan jadwalkan ketemu dengan pj walikota, dengan pj gubernur untuk ini segera turunkan perwal ataupun pergub,” tambah syamsu.
dengan adanya keputusan bersama 3 menteri tersebut dpd rei kota bengkulu menyatakan meminta kepala daerah untuk segera merespon dengan menerbitkan perwal ataupun pergub sebagai landasan para developer dalam menjual perumahan bersubsidi dan akan berdampak baik bagi masyarakat.
“masyarakat bisa membeli rumah lebih murah karena tak lagi dibebankan bphtb dan pbg yang nilainya berbeda di tiap daerah,” demikian syamsu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Jumat, 17 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan