Uang Hasil Kebun Sawit Ilegal dari Hutan Mukomuko Terus Mengalir, APH Tetap Diminta Usut Tuntas

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 16 Jan 2025 - 22:42

Hutan di Mukomuko telah dibelah menjadi jalan agar memudahkan akses membawa sawit ilegal. --firmansyah/rb

Terhadap aktor-aktor yang dengan terang-terangan membuka perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan. Adanya korban warga dimangsa harimau, tentu juga bertentangan dengan hukum tertinggi yaitu keselamatan rakyat.

“Ini sudah sangat cukup saya rasa semua penyelenggara negara buka mata, buka telinga ada apa dengan fenomena hewan dilindungi meninggalkan habitatnya dan mengorbankan warga. Apakah harus ada korban massal baru ada bentuk konkrit upaya penghentian pembukaan kawasan hutan tersebut,”tegas Muslim.

Kembali disampaikan Muslim, penanganan kejahatan kehutanan di Mukomuko ini, tidak mesti ada delik aduan atau laporan.

Penegak hukum bisa langsung masuk menangani perkara tersebut, karena jelas ini merugikan negara, dan telah mengorbankan warga lokal.

Tentunya Aparat penegak hukum (APH) harus mengusut terlebih dahulu, untuk mengetahui bagaimana peristiwa pembukaan kawasan secara ilegal di kawasan hutan yang dilakukan secara terang-terangan bisa berlangsung aman.

“Kami berharap siapa pun itu yang terlibat dapat dimintai pertanggung jawaban. Sehingga Mukomuko bisa terhindar dari bencana yang lebih besar, dan bisa datang kapan saja. Yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa lebih banyak,”harapnya.

Terpisah Wakil Bupati Mukomuko Wasri, meminta seluruh instansi terkait segera mengambil sikap atas kerusakan kawasan hutan di Mukomuko yang sengaja diubah menjadi perkebunan sawit ilegal.

Terkait kawasan hutan negara di Mukomuko selama ini pengawasan menjadi tanggungjawab provinsi.

Sehingga adanya aktivitas yang berhubungan dengan kerusakan ekosistem yang merugikan daerah Mukomuko khususnya. Harus diakhiri oleh instansi terkait.

“Tentu kita prihatin dengan keadaa hutan di Mukomuko yang dirambah menjadi perkebunan sawit. Maka dari itu harapan kami sebagai pemerintah daerah tindakan ilegal tersebut dapat diakhir. Sebab hutan sangat besar manfaatnya bagi kehidupan,”tutupnya.

uang hasil kebun sawit ilegal dari hutan mukomuko terus mengalir, aph tetap diminta usut tuntas                              koranrb.id – belum adanya keseriusan atas pengusutan kasus perkebunan sawit ilegal di mukomuko yang membabat lebih dari setengah hutan negara di mukomuko.
membuat keuntungan bagi aktor-aktor besar penguasa sawit ilegal. 
jika dipukul rata masing-masing mantan pejabat dan pejabat aktif yang diduga memiliki 50 hektare kebun sawit di dalam kawasan hutan.
dengan rotasi 2 kali panen dalam 1 bulan. maka untuk jumlah hasil buah sawit yang didapat dalam 1 kali panen 50 ton buah sawit. dengan asumsi 1 ton perhektare. 
baca juga:evaluasi thl 42 opd pemprov bengkulu tunggu keputusan plt gubernur
baca juga:tidak daftar pppk tahap ii, hak prioritas honorer bakal dicabut
dengan harga sawit rata-rata rp 2000 perkg. maka hasil yang didapat rp100 juta per 50 hektare 1 kali panen. serta dipotong biaya panen rp 500 ribu perhektare, maka di lahan 50 hektare akan menghabiskan biaya panen dan angkut rp25 juta.
sehingga dari uang yang didapat rp100 juta dikurang biaya produksi rp 25 juta. sawit ilegal dengan luasan 50 ha ini masih menghasilkan rp 75 juta bagi pemiliknya. satu bulan bisa mengantongi minimal rp150 juta. 
“kalau 1 hektare lahan sawit produktif bisa mengahasilkan buah 1 ton, dengan harga kita pukul rata rp2000 maka  bisa dapat uang rp 2 juta, dipotong biaya buruh panen dan angkut rp500 ribu karena lokasi yang jauh. maka dari itu sawit 1 hektare bisa menghasilkan rp1.500 ribu bersih 1 kali panen,” kata agus, petani sawit kecamatan pondok suguh memberi penjelasan. 
namun dikatakan agus sawit ini sewaktu-waktu juga memiliki massa buah track dengan hasil produksi yang sangat minim. hal inilah yang dikeluhkan petani, karena biaya produksi tinggi. hasil produksi minim.
baca juga:eks pimpinan dprd kepahiang mulai ketar-ketir, dugaan korupsi seret nama besar 
baca juga:pemkab bengkulu tengah terima sertifikat pemegang saham bank bengkulu
“kalau dirawat bisa jadi buah yang dihasilkan bagus. namun meski dimikian sawit ini ada waktu track dengan kondisi minim buah,”sampainya.
sementara itu, praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh. kembali menegaskan, selain banyaknya regulasi yang dikangkangi atau tidak sakti lagi di mukomuko.
terhadap aktor-aktor yang dengan terang-terangan membuka perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan. adanya korban warga dimangsa harimau, tentu juga bertentangan dengan hukum tertinggi yaitu keselamatan rakyat.
“ini sudah sangat cukup saya rasa semua penyelenggara negara buka mata, buka telinga ada apa dengan fenomena hewan dilindungi meninggalkan habitatnya dan mengorbankan warga. apakah harus ada korban massal baru ada bentuk konkrit upaya penghentian pembukaan kawasan hutan tersebut,”tegas muslim.
baca juga:pemkab bengkulu tengah terima sertifikat pemegang saham bank bengkulu
baca juga:target pad lebong rp 79 miliar, dewan minta benar-benar dikejar
kembali disampaikan muslim, penanganan kejahatan kehutanan di mukomuko ini, tidak mesti ada delik aduan atau laporan.
penegak hukum bisa langsung masuk menangani perkara tersebut, karena jelas ini merugikan negara, dan telah mengorbankan warga lokal.
tentunya aparat penegak hukum (aph) harus mengusut terlebih dahulu, untuk mengetahui bagaimana peristiwa pembukaan kawasan secara ilegal di kawasan hutan yang dilakukan secara terang-terangan bisa berlangsung aman.
“kami berharap siapa pun itu yang terlibat dapat dimintai pertanggung jawaban. sehingga mukomuko bisa terhindar dari bencana yang lebih besar, dan bisa datang kapan saja. yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa lebih banyak,”harapnya.
baca juga:baru lulus pppk siap-siap 'gadai'sk di bank bengkulu: pinjaman maksimal rp150 juta
baca juga:2 kapolsek sertijab, kapolres lebong minta bawa inovasi baru 
terpisah wakil bupati mukomuko wasri, meminta seluruh instansi terkait segera mengambil sikap atas kerusakan kawasan hutan di mukomuko yang sengaja diubah menjadi perkebunan sawit ilegal.
terkait kawasan hutan negara di mukomuko selama ini pengawasan menjadi tanggungjawab provinsi.
sehingga adanya aktivitas yang berhubungan dengan kerusakan ekosistem yang merugikan daerah mukomuko khususnya. harus diakhiri oleh instansi terkait.
“tentu kita prihatin dengan keadaa hutan di mukomuko yang dirambah menjadi perkebunan sawit. maka dari itu harapan kami sebagai pemerintah daerah tindakan ilegal tersebut dapat diakhir. sebab hutan sangat besar manfaatnya bagi kehidupan,”tutupnya.
baca juga:disnakertrans rejang lebong harapkan kelanjutan pengembangan kawasan transmigrasi
baca juga:tahun 2025 disdikbud mukomuko tak lagi kelola dak fisik, ini penyebabnya 
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk). untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260. kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha. dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai. adapun pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd. beralih ke hpt air ipuh ll ada zhr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Jumat, 17 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan