Dana Rp25,7 Miliar Untuk BLT Warga 215 Desa Bengkulu Utara

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 16 Jan 2025 - 21:58

Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkulu Utara Rahmat Hidayatat--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

dana rp25,7 miliar untuk blt warga 215 desa bengkulu utara                            arga makmur,koranrb.id – tahun 2025 ini bengkulu utara mendapatkan alokasi dana desa mencapai rp171.843.906.000 yang akan disalurkan ke 215 desa. 
penggunaan dana desa tak berbeda tahun lalu, yakni pemerintah desa tetap wajib mengalokasikan beberapa program diantaranya bantuan langsung tunai atau blt untuk warganya.
juga program ketahanan pangan, hingga penanganan kemiskinan dan miskin ekstrem di tingkat desa. 
adapun dana untuk program blt dianggarkan sebesar 15 persen atau rp25,7 miliar dari total dana desa rp171.843.906.000.  
dana sejumlah rp25,7 miliar dialokasikan ke program blt tersebut disalurkkan ke keluarga penerima manfaat (kpm) atau  warga kurang mampu di 215 desa se-kabupaten bengkulu utara.
selain itu, desa juga wajib mengalokasikan dana untuk program penanganan stunting di desa. 
pemerintah desa juga mendapatkan alokasi sebesar 3 persen dari dana desa yang diterima untuk operasional desa yang bisa digunakan oleh kepala desa untuk menunjang program.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) bengkulu utara, rahmat hidayat, s.stp, m.si menerangkan jika desa harus mematuhi ketentuan terkait belanja dana desa tersebut. 
baca juga:tahun ini, tidak ada seragam gratis, anggaran difokuskan untuk makan bergizi gratis
baca juga:guru pppk didorong ikuti seleksi ppg dan terus tingkatkan kompetensi
ketentuan besaran persentase alokasi dana tersebut dituangkan dalam program yang disetujui dalam musyawarah desa (musdes). “untuk program ditentukan sendiri oleh desa melalui musdes,” kata rahmat. 
tahun 2024 lalu sebanyak 4.950 keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan lansgung tunai (blt) dana desa.
penerima blt dana desa ini adalah keluarga tidak mampu yang memenuhi kreteria, namun belum menerima program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. 
“mereka menerima setiap bulan selama satu tahun. tentu selagi warga yang terdata sebagai kpm itu masih berstatus kurang mampu,” terang rahmat.
selain, itu desa juga masih melakukan program dalam rangka penanganan stunting di desa. terutama desa-desa yang terdapat kasus stunting. 
“termasuk mengalokasikan program ketahanan pangan di desa sesuai dengan potensi masing-masing desa dan kebutuhan masyarakat,” sebutnya. 
baca juga:pengumuman! twa bukit kaba ditutup 2 bulan, ini penyebabnya 
baca juga:jumlah penerima bpjs nelayan turun, pemda bengkulu utara tanggung 250 penerima baru 
rahmat juga mendorong desa-desa membentuk badan usaha milik desa (bumdes) yang kedepannya bisa menghasilkan pendapatan asli desa (pades) maupun bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di desa.
namun ia mengarahkan jika bumdes yang dibentuk harus benar-benar memiliki usaha yang berpeluang mendapatkan keuntungan. 
diantaranya, usaha yang terintegrasi dengan program pemerintah, misalnya program makan bergizi gratis.
“bumdes bisa membuat usaha seperti menghasil bahan makanan baik itu daging maupun sayuran yang nantinya bisa bekerja sama dengan pemerintah,” pungkas rahmat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Jumat, 17 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan