Cegah Praktik Rentenir, 192 Koperasi di Mukomuko Akan Dicek

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 12 Jan 2025 - 21:59

PELATIHAN: Pengurus koperasi yang ada di Mukomuko saat mendapatkan pembinaan oleh Disperindagkopukm beberapa waktu yang lalu. FIRMANSYAH/RB--

cegah praktik rentenir, 192 koperasi di mukomuko akan dicek                            koranrb.id – untuk mencegah terjadinya praktik rentenir berkedok koperasi simpan pinjam di mukomuko. 
pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko melalui dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah (disperindagkop dan ukm) dalam waktu dekat akan melakukan pengecekan kepada 192 koperasi yang aktif melayani masyarakat. 
hal ini disampaikan kepala disperindagkop dan ukm kabupaten mukomuko, nurdiana, se, m.ap melalui kabid industri, koperasi dan ukm, denny haryadi, se. 
ia mengatakan, pencegahan tindakan praktek rentenir yang mengatas namakan koperasi simpan pinjam akan terus dilakukan agar tidak membuat masyarakat terjerat permasalahan keuangan.
baca juga:lampirkan berkas fiktif, cpns langsung digugurkan, kalau sudah dilantik bisa dipecat
baca juga:dinas dukcapil pastikan pengurusan adminduk gratis dan selesai 1 hari
“kami akan turun mengidentifikasi mana saja koperasi yang terindikasi menjalankan praktek ilegal tersebut. sebab tindakan praktik rentenir jelas tidak dibenarkan,” kata denny.
denny menyampaikan, untuk koperasi yang memiliki badan hukum dan aktif melakukan usaha simpan pinjam diharapkan dapat menjalankan usaha simpan pinjam kepada anggota koperasi maupun kepada masyarakat, dengan bunga yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan. 
denny juga menerangkan, terkait pengawasan aktivitas koperasi ini menjadi tanggungjawab disperindag mukomuko. 
"makanya kalau ada rentenir berkedok koperasi. atau koperasi yang tidak memenuhi prinsip- prinsip dasarnya. seperti anggotanya tidak jelas, kesejahteraan anggotanya tidak jelas, dia hanya menerima simpanan dan mencari nasabah untuk uangnya disimpan disitu. tentu akan menjadi atensi tindakan demikian,” jelasnya.
baca juga:target pad pajak daerah naik rp 33,4 miliar, naik signifikan dari tahun 2024
baca juga:kolam bbi bisa dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan
lanjut denny, praktik semacam itu sangat merugikan masyarakat khususnya para pelaku umkm yang meminjam modal usaha.
untuk itu, pihaknya akan melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada koperasi yang ada di kabupaten mukomuko.
harapannya bisa mencegah adanya penyalahgunaan koperasi atau rentenir berkedok koperasi. 
selain itu, disperindag juga mengimbau kepada pelaku umkm yang membutuhkan tambahan modal usaha. 
agar bisa memanfaatkan kredit usaha rakyat (kur) dengan bunga yang sangat rendah.
baca juga:disdikbud rejang lebong susun strategi antisipasi libur panjang ramadan 2025
baca juga:besok senin pemadaman listrik di kota bengkulu, ini daerah yang terdampak
"jangan sampai tergiur bujuk rayu rentenir dengan modus memberikan pinjaman modal usaha, tetapi bunganya sangat besar,” sampainya.
tidak hanya itu, denny juga mengingatkan agar pengurus koperasi dapat melaporkan kegiatan usaha dan mengadakan rapat anggota tahunan (rat) secara rutin.
sebab jika pengurus koperasi tidak melakukan rat dan menyerahkan laporan aktivitas. maka dapat dikatagorikan koperasi tersebut tidak aktif. 
sehingga disperindagkop ukm akan mengusulkan ke pemerintah pusat, untuk dilakukan penghapusan izin.
“kalau koperasi yang tidak penah melaporkan perkembangan akan aktivitas yang dilakukan koprasi tersebut, sudah pasti akan kami usulkan untuk dihapuskan perizianannya. sehingga tidak menambah daftar panjang koperasi yang ada di mukomuko,” terangnya.
untuk memastikan koperasi aktif dan tidak aktif disampaikan denny, nantinya akan dilakukan pendataan koperasi yang melibatkan penyuluh koperasi dan ukm lapangan. 
karena mereka lebih memahami kondisi di lapangan, dengan pendataan tersebut nantinya semua akses perizinan, pembiayaan, ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan koperasi akan dilihat.
sehingga diketahui seberapa valid data koperasi di dalam online data system (ods) di kabupaten mukomuko ini.
"manfaatnya, jika koperasi ini ikut aturan, mereka bisa menerima bantuan dari pemerintah pusat. sebab koperaai yang sudah terdata lengkap dan tidak bermasalah di aplikasi ods akan diprioritaskan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 13 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan