Eksepsi Terdakwa Mantan Direktur RSUD HD: Sebut Dakwaan JPU Samar-samar

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 09 Jan 2025 - 23:27

KENAKAN: Para terdakwa usai persidangan tampak kembali mengenakan rompi tahanan. WEST JER TOURINDO/RB--

eksepsi terdakwa mantan direktur rsud hd: sebut dakwaan jpu samar-samar                             koranrb.id – mantan direktur rsud hasanuddin damrah (hd) manna, dr. debi purnomo, m.km yang terseret dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana makan minum pasien dengan kerugian negara rp330 juta menyampaikan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan.
sidang digelar di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu kemarin, 9 januari 2025 dengan ketua majelis hakim, paisol, sh.
poin-poin eksepsi atau keberatan terdakwa debi puromo disampaikan melalui penasihat hukum (ph)-nya budi ansyahri, s.h.
dalam materi eksepsi terdakwa yang disampaikan di muka persidangan, menyebut bahwa berkas dakwaan jpu cacat formil dan materil. tidak sesui dengan pasal 143 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap).
baca juga: 2 ahli kuatkan dakwaan korupsi rp804 juta dana desa puguk pedaro, ini kesaksiannya
baca juga:asn gugat pemkab lebong, kabag hukum: tunggu petunjuk pimpinan
menurut terdakwa melalui ph-nya, berdasarakan pada pasal 143 ayat (2) kuhap bahwa berkas dakwaan harus memuat segala hal secara rinci apa saja perbuatan hukum yang dilakukan para terdakwa sedangkan berkas jpu tidak memuat itu.
“mengacu pada berkas dakwaan penuntut umum, maka kami nilai apa yang menjadi isi dari berkas tersbut tidak memuat secara rinci atau samar-samar. jika sudah seperti ini berkas tersebut cacat formil dan materil, tidak sesui dengan pasal 143 ayat (2) kuhap,” ungkap budi ansyahri.
lebih lanjut ia mengatakan dalam dakwaan seharunya dirincikan apa saja peran terdakwa.
“jpu tidak memberikan rincian secara komplit (peran terdakwa, red) dalam dakwaan maka  kami nilai berkas ini tidak memenuhi unsur hukum acara,” terang budi ansyahri.
sementara itu jpu kejari bengkulu selatan, andi setiawan, sh, mh mengatakan sudah merincikan berkas dakwaan dengan lengkap baik itu secara formil maupun materil.
baca juga: tpp desember asn pemprov bengkulu bulan ini cair, rizqi: total rp20 miliar
baca juga:pendaftaran petugas haji daerah di bengkulu dibuka, butuh 15 orang
“kita jelas secara fomil berkas kita sudah memuat secara rinci dan kami sampaikan bahwa apa yang di ungkapkan ph hanya asumsi aja,” jelas andi.
andi menyampaikan berkas dakwaan memenuhi unsur dan pada persidiangan berikutnya akan dijawab oleh jpu
 “kita akan jawab eksepsi mereka pada persidangan selanjutnya dan kita yakin apa yang kita rumuskan sudah sesuai dengan rujukan pada kuhap,” tutup andi.
perkara ini juga turut menyeret dua terdakwa lain yakni perantara pengadaan makan dan minum pasien, yuniarti, s.pd dan pihak ketiga, vina fitri yani. 
baca juga:penurunan biaya haji hingga rp 4 juta, kabar baik untuk calon jemaah haji
baca juga:sepanjang 2024, 16 kasus kekerasan anak dan perempuan di kota bengkulu, junita: banyak yang takut melapor
diberitakan sebelumnya, jpu kejari bengkulu selatan membeberkan peran tiga terdakwa yang terseret tipikor dana makan minum pasien rsud hasanuddin damrah (hd) manna bengkulu selatan.
ketiga terdakwa yakni mantan direktur rsud hd manna dr. debi purnomo, m.km, pihak perantara pengadaan makan dan minum pasien, yuniarti, s.pd dan pihak ketiga, vina fitri yani. ketiga terdakwa didakwa merugikan negara rp330 juta.
jpu menjerat ketiga tedakwa dengan dakwaan pimair dan subsidair pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor.
"bukan hanya secara subsidair. kami juga mendakwa terdakwa dengan primair yaitu pasal 2  ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana, kemudian secara subsidair pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)
undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp," jelas jpu kejari bengkulu selatan, andi setiawan, sh, mh.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam perkara ini ketiga terdakwa memiliki peran masing-masing, namun semuanya saling berhubungan.
mulai dari terdakwa yuniarti yang adalah asn di salah satu sekolah di kabupaten bengkulu selatan mendatangi direktur rsud hd manna untuk meminta proyek pembutan makanan untuk para pasien.
setelah percakapan tersebut didapatlah persetujuan bahwa terdakwa yuniarti boleh menggarap kerja sama, namun setiap pencairan terdakwa debi meminta ‘jatah’.
“untuk modus para terdakwa ini mereka mark up laporan keuangan hingga selisih dari anggaran mereka yang mengamankan.
awal mula kerja sama terdakwa saat debi dan yuniarti bertemu dan yuniarti meminta untuk mengambil alih makan minum. dirinya carikan usah catering, lalu debi setuju namun setiap kali pencairan rp15 juta setor ke terdakwa debi,” jelas andi.
baca juga:sepanjang 2024, 16 kasus kekerasan anak dan perempuan di kota bengkulu, junita: banyak yang takut melapor
baca juga:habis salat jumat, ustaz syam elmarusy berikan tausiyah, hut ke-21 kepahiang
tidak sampai di sana saja terdakwa yuniarti juga melakukan perencanaan terlebih dahulu, bagaimana dirinya juga mendapat untung berlapis
akhirnya adik yuniarti sendiri yang jadi tempat rsud hd manna membeli makan dan minuman.
“untuk mendapatkan anggaran tersebut debi memilih catering milik adik yuniarti yang sebelumnya memang sudah direncanakan sekarang adik yuniartu turut juga terseret, sebagai terdakwa yakni terdakwa vina,” jelas andi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 10 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan