Limbah Pasir Jadi Masalah Utama Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 07 Jan 2025 - 23:04

RAPAT: Plt. Gubernur Bengkulu, DPRD Provinsi, Pelindo, JVC, KSOP serta pihak terkait pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, kemarin-- ABDI/RB

limbah pasir jadi masalah utama pengerukan alur pelabuhan pulau baai                             bengkulu, koranrb.id – limbah pasir hasil pengerukan, sepertinya akan menjadi masalah utama ketika pengerukan alur pelabuhan pulau baai nantinya direalisasikan.
sebab limbah pasir itu tidak boleh dibuang sembarangan.
ada regulasi yang mengatur terkait tata kelola limbah pasir hasil pengerukan tersebut.
hal ini diungkapkan oleh plt. gubernur bengkulu dr. rosjonsyah saat rapat bersama membahas percepatan pengerukan alur pelabuhan yang tidak kunjung terealisasi, di kantor pt pelindo ii pulau baai, selasa 7 januari 2025.
baca juga:tidak ditemukan indikasi pungli ptm, pelapor: terima kasih kinerja polisi 
“terkait limbah pasir tersebut, terdapat regulasi yang mengaturnya.
sehingga, tidak bisa dibuang sembarangan,” terang rosjonsyah.
dalam rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan pt pelindo, ksop, dan rekanan pengguna jasa pelabuhan pulau baai.
permasalahan pendangkalan alur pelabuhan pulau baai ini sudah sangat memprihatinkan, sebab saat ini kedalaman alur hanya tinggal 2,9-4 low water spring (lws).
baca juga:hut kabupaten kepahiang: bando dan hidayatullah sepakat titip amanah kepemimpinan baru ke nata-hafizh
selain permasalahan limbah yang tidak boleh dibuang semabarangan, juga menyangkut biaya yang membengkak apabila limbah itu dikelola sesuai aturan.
“namun tetap ada peluang limbah itu bisa dibuang pada jarak yang dekat dengan alur,” beber rosjonsyah.
rosjonsyah menambahkan, pada rapat itu juga, pihak kementerian perhubungan (kemenhub) telah menyatakan limbah bisa saja dibuang di samping alur, dan ini juga ada regulasinya.
“tinggal lagi pt. pelabuhan indonesia (persero) bersama joint venture company (jvc), dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu serta pihak terkait lainnya menyusun analisis dampak lingkungan (amdal)," terang rosjonsyah.
baca juga:estimasi kn dugaan korupsi dd/add bungin mencapai rp300 juta 
lebih lanjut, rosjonsyah menyampaikan, seiring dengan itu pelindo selaku badan usaha pelabuhan (bup), dan jvc berkoordinasi terkait anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana pengerukan.
“kita pada prinsipnya juga siap mendorong agar rencana pengerukan ini dapat segera terealisasi,” ucap rosjonsyah.
sementara itu, regional head 2 pt. pelindo, drajat sulistyo menyatakan, pihaknya bakal terus melakukan koordinasi terkait rencana pengerukan alur pelabuhan pulau baai ini.
“koordinasi ini tentunya terkait berbagai hal, termasuk dari sisi komersialisasinya,” sampai drajat.
baca juga:kamis, kpu bengkulu utara pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih
drajat mengatakan, langkah ini bertujuan agar semua pihak terlibat dan dapat merasakan keberadaan pelabuhan pulau baai ini.
kemudian terkait kebutuhan biaya, semuanya masih bersifat tentatif.
“jadi kita masih harus melakukan perhitungan, dan pola pengerukan mana yang lebih efisien,” tandas drajat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan