Tidak Tepat Waktu, Kontraktor Proyek Penataan Kantor Gubernur Didenda, Segini Besarannya

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 06 Jan 2025 - 23:36

SEPI: Terlihat proyek penataan Kantor Gubernur Bengkulu,--ABDI/RB

tidak tepat waktu, kontraktor proyek penataan kantor gubernur didenda, segini besarannya                            bengkulu, koranrb.id – kontraktor pengerjaan proyek penataan kantor gubernur bengkulu didenda rp4,9 juta per hari akibat tidak menyelesaikan target pembangunan.
hitungan tersebut, berdasarkan aturan yang tertuang dalam peraturan presiden (perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“sesuai perpres itu juga, selama rekanan menyelesaikan pekerjaan pada waktu perpanjangan, tetap dikenakan denda 1/1000 per hari dari nilai kontrak,” beber kepala dinas (kadis) pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) provinsi bengkulu, tejo suroso, st, m.si, senin, 6 januari 2024.
lebih lanjut, proyek pekerjaan rehabilitasi dan penataan kawasan kantor gubernur bengkulu tahap iv, dengan alokasi anggaran sekitar rp4,9 miliar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) 2024.
baca juga:125 jabatan formasi pppk pemprov bengkulu ta 2024 masih kosong, ini rinciannya
“hingga batas akhir kontrak 30 desember 2024, progres pekerjaan tersebut baru mencapai 97 persen,” sampai tejo pada awak media.
sehingga, tidak dapat dipungkiri jika kegiatan tersebut tidak selesai tepat waktu, sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.
“ketika kita ingin melakukan pemutusan kontrak, pihak itu menyatakan jika mereka masih memiliki waktu 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana aturan yang berlaku.
saat ini baru berjalan 6 hari perpanjangan kontrak,” jelas tejo.
baca juga:perumda tirta bukit kaba siapkan 400 sambungan air bersih gratis untuk warga kurang mampu 
tejo juga menerangkan, untuk pembayaran dari total progres pekerjaan hingga batas waktu kontrak, hanya dilakukan 90 persen dari nilai proyek.
walaupun, diketahui nilai dari progres pembangunan dari penataan kantor gubernur bengkulu tersebut mencapai 97 persen. 
“pembayaran 90 persen yang kita lakukan, tentunya setelah melalui audit bpk ri.
sisanya, yaitu 10 persen, baru dibayarkan setelah pekerjaan selesai. namun, tetap kami terapkan denda harian sesuai kontrak,” ujar tejo.
baca juga:dewan ngaku baru tahu ada program psbi, minta bi perwakilan bengkulu transparan salurkan csr
tejo menambahkan, terkait keterlambatan pekerjaan ini, pihaknya juga telah melayangkan surat teguran 1 dan 2 kepada rekanan, dan langkah ini diambil untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai ketentuan hukum. 
“denda harian yang dikenakan merupakan bagian dari upaya kita, untuk memastikan tanggung jawab pelaksanaan proyek tetap terpenuhi,” tambah tejo.
atas itu, tejo menyampaikan, pihaknya juga telah berkonsultasi dengan inspektorat dan badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp).
konsultasi tersebut, untuk memastikan langkah yang diampil pihaknya dapat sesuai regulasi atau aturan yang berlaku.
baca juga:3 pilar untuk stabilitas ekonomi dan perkuat pasar internasional 
“kita berharap pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sepenuhnya tanpa mengorbankan kualitas hasil,” tandas tejo.
namun sangat disayangkan, rb telah berupaya menkongfirmasi pihak kontraktor dengan mendatangi lokasi pekerjaan proyek tidak ditemukan pengerjaan, lantaran hari sudah menjelang maghrib.
sebagai informasi, proyek rehabilitasi dan penataan kawasan gedung kantor gubernur bengkulu yang di kerjakan oleh pihak kontraktor pelaksana cv olan putra, konsultan pengawas cv archadecons engeneering konsultan dengan pagu anggaran rp. 4.971.242.463.71, sumber dana apbd provinsi bengkulu, mulai 03 juli 2024, berakhir 29 desember 2024.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan