Proyek Penanganan Kemiskinan Ekstrem Rp5,1 Miliar, Warga Siapkan Petisi, Lapor APH

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 27 Dec 2024 - 22:29

PENAMPUNGAN: Bangunan Bendungan Intake proyek penanganan kemiskinan ekstrem, sebelum air disalurkan ke bak penampungan.--RUSMAN AFRIZAL/RB

proyek penanganan kemiskinan ekstrem rp5,1 miliar, warga siapkan petisi, lapor aph                            bintuhan, koranrb.id – proyek penanganan kemiskinan ekstrem rp5,1 miliar di desa bukit makmur kecamatan muara sahung, kabupaten kaur terus dikeluhkan warga penerima manfaat.
saat ini warga penerima manfaat tengah menyiapkan petisi.
petisi ini akan diberikan jika hingga habis masa pemeliharaan april tahun depan, air bersih tetap tidak mengalir maksimal ke rumah warga.
setelah menandatangani petisi itu, maka warga akan melaporkan proyek ini ke aparat penegak hukum.
baca juga:bukan serigala! berikut 7 fakta unik serigala bersurai, punya komunikasi khusus
hal ini sesuai dengan arahan yang diberikan oleh wakil ketua ii dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur mardianto s.a.p pada saat melakukan peninjauan beberapa waktu yang lalu. 
dirinya meminta agar masyarakat penerima manfaat agar jangan mau menerima intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 
"sampai nanti bangunan ini masih berjalan tidak maksimal, saya telah berpesan kepada kades harus benar-benar di kawal bila perlu buat petisi atau langsung buat laporan ke aph," kata mardianto.
mardianto siap mengawal proyek ini sampai dengan selesai, dengan tujuan agar bantuan yang seharusnya untuk rakyat memang benar-benar bisa dinikmati.
baca juga:cek harga kopi jelang tutup tahun 2024, petani kepahiang masih bisa senyum 
akan sangat disayangkan, bantuan dengan pagu anggaran yang cukup besar ini nanti tidak bisa berjalan dengan maksimal dan masyarakat tidak bisa merasakan manfaatnya.
"karena banyak sekali kejanggalan, maka kegiatan ini akan kita kawal terus sampai selesai," tegasnya.
sementara itu, kepala desa bukit makmur h. m. zari aziz mengatakan, jika memang bangunan tidak maksimal maka masyarakat setempat tentu akan siap untuk membuat petisi yang nanti akan ditandatangani oleh semua kelompok penerima manfaat. 
dalam petisi itu nanti akan menegaskan kalau masyarakat meminta bangunan tersebut harus berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, bukan cuma dibangun asal-asalan.
baca juga:ini 9 tips agar kucing kesayanganmu tidak terserang jamur
"kalau sampai tidak selesai proyek ini, air juga tidak mengalir.
kita siap buat petisi, dan akan disampaikan langsung kepada aph kalau bangunan ini tidak bisa kami nikmati," tegasnya.
disisi lain, kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh, mengatakan, kejari kaur selaku aph yang bertugas melakukan pengawasan semua kegiatan pembangunan di kabupaten kaur juga terus mendukung warga yang merasa keberatan dan tidak puas dengan hasil pembangunan oleh bppw ini agar segera membuat laporan kepada mereka.
sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:dua rumah terbakar tutup tahun 2024 di bengkulu utara, ini penyebabnya 
bahwasanya masyarakat berhak menjadi pelapor atau memberikan informasi terhadap pengelolaan hukum mengenai adanya tindak pidana korupsi. 
artinya jika memang bangunan tersebut dinilai tidak sesuai dan adanya indikasi yang menyebabkan kerugian negara maka, masyarakat boleh membuat laporan.
perihal kelanjutan laporan, itu nanti akan menjadi kajian sendiri dari aph yang melakukan penegakan hukum.
apabila terbukti maka kasus akan dinaikan ke tahapan berikutnya sesuai dengan prosedur.
baca juga:lakukan pengeroyokan, 4 pemuda rejang lebong diamankan polisi
"sampai sekarang kita belum terima laporan terkait dengan bangunan bppw ini.
silakan lapor supaya bisa kita lihat dulu duduk perkaranya," imbau bobbi.
mengenai bangunan bppw ini, bobbi juga telah berkoordinasi dengan kajari kaur.
seperti apa nanti langkah yang akan diambil oleh kajari kaur, prosesnya masih lama sebab sekarang bangunan tersebut juga masih dalam masa pemeliharaan.
"kita masih menunggu petunjuk dari kajari, seperti apa nanti kedepannya tunggu saja.
yang jelas sekarang kita masih menunggu laporan dari masyarakat," tukasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 28 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan