DPRD Provinsi Bengkulu Bantah Isu Perubahan Postur APBD Tahun Anggaran 2025

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 16 Dec 2024 - 21:59

LINTAS: Suasana lalu lintas tepat di depan Kantor Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu.--ABDI/RB

dprd provinsi bengkulu bantah isu perubahan postur apbd tahun anggaran 2025                             bengkulu, koranrb.id – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu membantah kabar terjadi perubahan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) 2025 yang telah disepakati bersama pemerintah daerah (pemda).
lantaran saat ini, apbd ta 2025 masih dievaluasi oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) republik indonesia (ri).
isu ini mulai berhembus setelah pengesahan daftar isian penggunaan anggaran (dipa) tahun anggaran 2025, jumat 13 desember 2024 lalu.
diungkapkan, anggota banggar dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm, apabila mengacu pada peraturan mendagri ri (permen) nomor 15 tahun 2024, apbd tidak bisa dilakukan secara sepihak saja.
baca juga:pemkab rejang lebong gelontorkan anggaran rp 21,6 miliar untuk jaminan kesehatan
tentu, dengan adanya permen tersebut, langsung menampik isu yang beredar bahwa postur apbd ta 2025 terjadi perubahan.
“aturan itu pedoman penyusunan apbd ta 2025, yang diawali dengan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd),” sampai edwar, senin 16 desember 2024.
edwar menerangkan, bahwa kebijakan umum apbd - prioritas dan plafon anggaran sementara (kua-ppas) hingga rancangan apbd, dan setelah itu baru disahkan. 
diketahui, pengesahan itu melewati tahapan dalam pembahasan tersebut, tentunya harus linear dan sebaliknya jika di luar itu maka ilegal.
baca juga:nataru, konsumsi bbm di provinsi bengkulu diprediksi meningkat hingga 4,8 persen
“sehingga pada saat ada perubahan di luar hasil pembahasan dan kesepakatan antara eksekutif serta legislatif, maka berarti tidak mengikuti aturan terkait keuangan daerah,” tegas edwar.
lebih lanjut, edwar mengatakan, bahwa dalam evaluasi kemendagri pun tidak bakal merubah postur kegiatan apbd. kemendagri hanya bersifat memberikan saran atau catatan saja.
“seperti, rencana kegiatan yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak.
tapi untuk jelasnya, kita tunggu saja hasil evaluasi apbd,” kata edwar.
baca juga:ketua dprd minta kpu bengkulu tengah segera laporkan penggunaan dana hibah
sementara itu, anggota banggar dprd lainnya, teuku zulkarnain, se menyampaikan, terkait kabar tersebut, untuk memastikan ada atau tidak perubahan postur apbd 2025, a tunggu saja hasil evaluasi kemendagri.
“tapi yang jelas, melihat postur apbd tahun depan itu, masih ada yang mesti disinkronkan dengan program pusat. seperti makan gratis dan ketahanan pangan, termasuk juga gaji untuk pppk,” ujar teuku.
teuku mengingatkan, pihaknya tentu berharap pada anggota dprd atau pihak-ihak lain yang selama ini bermain-main dengan anggaran, untuk ke depan agar benar-benar fokus membantu rakyat.
sebagaimana visi misi dan program gubernur dan wakil gubernur (wagub) bengkulu terpilih.
baca juga:kepala sekolah dan kepala puskesmas diingatkan jangan terbitkan sk fiktif
“mulai dari membenahi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya,” ungkap teuku.
teuku mengatakan, tidak bisa dipungkiri, sampai dengan saat ini masih banyak daerah-daerah di bengkulu, kondisi infrastrukturnya memprihatinkan.
“sehingga membuat akses masyarakat menjadi sulit, dan hal sedemikian harus kita prioritaskan bersama.
makanya dalam program 100 hari helmi hasan-mian, harapan masyarakat tersebut mulai ditindaklanjuti,” tandas teuku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan