10 Pemda di Provinsi Bengkulu Terima Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik, Kecuali Mukomuko

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 12 Dec 2024 - 22:11

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar saat terima penghargaan ketuhan dari Ombudsman RI,--Abdi/RB

10 pemda di provinsi bengkulu terima penghargaan kepatuhan pelayanan publik, kecuali mukomuko                            koranrb.id – ombudsman republik indonesia (ri) menyerahkan piagam penghargaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2024 untuk pemerintah daerah (pemda) di provinsi bengkulu.
ada 10 pemda di provinsi bengkulu mendapat penghargaan dari ombdusman, kecuali kabupaten mukomuko.
hal tersebut, buntut dari belum dibenahinya korektif yang diberikan ombudsman ri kepada pemda mukomuko.
hal itu korektif terkait, tindak lanjut penyelesaian sengketa antara masyarakat, pemda, kantor atr/bpn mukomuko dan pt.ddp.
baca juga:warno jalan kaki lintasi 6 kabupaten untuk membayar nazar paslon ashari-bambang menang pilkada lebong
baca juga:dinas esdm provinsi bengkulu komitmen tingkatkan layanan dan target pad
“jadi, karena belum dibenahi terkait korektif yang diberikan maka ombudsman belum dapat memberikan piagam pada mukomuko, namun nilainya sudah ada. dan termasuk kategori hijau,” beber plh. ombudsman ri bengkulu, jaka andhika, kamis, 12 desember 2024.
lebih lanjut, jaka mengatakan, bahwa pemda kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu memperoleh penilaian kepatuhan kategori zona hijau.
“hari ini (kemarin, red) kita sampaikan penghargaan kepatuhan ke pemda di provinsi bengkulu dan semuanya berkategori zona hijau,” sampai jaka.
lebih lanjut, penghargaan kepatuhan itu. diserahkan di aula hotel two k azana, kota bengkulu dan dihadiri tamu undangan serta pemda penerima pengahrgaan.
adapun rincian dari predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024, pemprov bengkulu memperoleh predikat 88,30.
baca juga:dana banpol tahap ii dibayar di 2025 untuk parpol pemenang pemilu 2024
baca juga:truk bermuatan batu bara hantam pembatas jalan, aktivitas truk pengangkut batu bara dikeluhkan warga kepahiang
kemudian, pemerintah kota (pemkot) bengkulu memperoleh predikat 90,74.
pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara 88,34.
pemkab seluma memperoleh predikat 89,61.
pemkab bengkulu tengah 91,33.
pemkab kepahiang memperoleh 92,72.
pemkab rejang lebong 93.07.
pemkab lebong 93.76
baca juga:anak buah tersandung dugaan korupsi, bupati kepahiang: sudah saya ingatkan
baca juga:bisa hidup di berbagai kedalaman laut! berikut 5 fakta unik ikan pictus blenny
kemudian, predikat tertinggi diraih pemkab kaur yakni dengan zona hijau kualitas tertinggi dengan nilai 96,14. 
dan diperingkat kedua diterima pemkab bengkulu selatan yang juga masuk dalam zona hijau kualitas tertinggi dengan nilai 95,57. 
“iya predikatnya hijau semua dan kita apresiasi itu, untuk tertinggi kaur dan kedua bengkulu selatan,” beber jaka pada rb.
lebih jauh, jaka menerangkan, bahwa penilaian publik dilihat dari 4 dimensi, yakni terkait kompetensi pelayanan publik, ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan diinternal pelayanan publik.
baca juga:ancaman banjir rob, jalinbar bengkulu utara dipasang pengaman pantai 
baca juga:pelajar sd dan smp libur selama 14 hari, pembagian rapor 21 desember
kemudian, terkait persepsi mal administrasi, yakni bagaimana tindaklanjut dari pelayanan yang diberikan, sudah puas atau perlu diperbaiki. 
"hasil penilaian yang dilakukan ombudsman dalam kurun waktu bulan april-november 2024 seluruh wilayah bengkulu baik provinsi maupun kabupaten/kota berada di zona hijau,” ungkap jaka.
jaka mengatakan, hasil penilaian tahun ini tercatat trend positif dan komitmen untuk menjaga mutu sqn kepatuhan pelayanan oleh pemerintah daerah. 
pihaknya berharap kepada seluruh penyelenggara terus meningkatkan dan mempertahankan standar pelayanan yang ada. 
baca juga:gunakan dak fisik, rehab 15 sd sudah mencapai 95 persen
baca juga:disdikbud seluma upayakan peningkatan kualitas pendidikan, raih 2 penghargaan dari bpmp provinsi bengkulu
“apabila ada tindalan korektif atau saran dari ombudsman segera ditindaklanjuti,” ucap jaka. 
kendati demikian, ombudsman masih memberikan sejumlah catatan pada penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah. 
seperti penyampaian ataupun publikasi standar pelayanan. di mana publikasi standar pelayanan harus dipublikasikan. 
“masukan kita adaah melakukan publikasi baik secara fisik maupun elektronik,” kata jaka. 
sementara itu, asisten i setda provinsi bengkulu, khairil anwar mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah baik peovinsi maupun kabupaten/ kota memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik. 
“ini harus kita pertahankan kedepannya,” tandas khairil.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 13 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan