Pemerintah Desa dan Kelurahan Harus Rutin Lakukan Verval DTKS

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 27 Nov 2024 - 21:13

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, Syahfawi, SKM.-foto: arie/koranrb.id-

pemerintah desa dan kelurahan harus rutin lakukan verval dtks                             koranrb.id – pemerintah desa dan kelurahan di kabupaten rejang lebong terus diingatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) yang dikelola oleh kementerian sosial (kemensos) ri. 
langkah ini dilakukan guna memastikan keakuratan data warga penerima manfaat dan agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran. 
kepala dinas sosial (dinsos) kabupaten rejang lebong, syahfawi, skm, menegaskan pentingnya proses verval. ia menyatakan verval dtks idealnya dilakukan setiap tiga bulan sekali atau per triwulan. 
proses ini bertujuan untuk memperbarui data warga yang terdaftar, sehingga dapat mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. 
"setidaknya setiap tiga bulan sekali atau per triwulannya, data masyarakat tidak mampu di tingkat kelurahan dan desa yang terinput di dtks itu terus dilakukan verval," ungkap syahfawi.  
baca juga:disuka unggul telak di tps tempat sukatno nyoblos
baca juga:opd di rejang lebong wajib sampaikan laporan kinerja tahun 2024
dengan populasi kabupaten rejang lebong yang mencapai lebih dari 128.000 jiwa, syahfawi menilai pentingnya verval berkala untuk menentukan apakah warga yang sebelumnya masuk dalam dtks masih termasuk dalam kategori miskin, atau justru telah mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi.  
"karena jumlah warga yang ada di dtks ini sangat banyak, makanya agar bansos yang disalurkan dari pemerintah pusat itu benar-benar tepat sasaran, data itu harus terus di verval," lanjutnya. 
syahfawi menekankan bahwa pemerintah desa dan kelurahan adalah pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di lapangan. oleh karena itu, keterlibatan aktif mereka sangat diperlukan dalam proses verval dtks. 
ia juga menegaskan bahwa musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel) harus dilakukan setidaknya sekali dalam tiga bulan untuk membahas dan memperbarui data masyarakat yang masuk dalam dtks.
"minimal tiga bulan sekali desa atau kelurahan harus melaksanakan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan dengan tujuan data-data masyarakat yang masuk dtks ini bisa diupdate," jelasnya.  
baca juga:4 laporan dugaan money politics di rejang lebong dinyatakan tidak terbukti
baca juga:kopli dan azhari opmitis menang pilkada lebong, berikut keterangannya 
sebagai langkah antisipasi, desa atau kelurahan yang tidak melaksanakan musdes atau muskel diwajibkan untuk membuat surat pernyataan. surat tersebut harus berisi alasan ketidaklaksanaan musyawarah, dan pemerintah desa atau kelurahan harus bertanggung jawab penuh atas data dtks yang tidak diperbarui.  
"seandainya ada desa/kelurahan yang tidak melaksanakannya, mereka harus membuat surat pernyataan mutlak bertanggungjawab atas datanya, serta memberikan alasan apa yang menjadi penyebabnya tidak dilakukan musdes/muskel," terangnya.  
untuk memastikan keakuratan data, dinas sosial kabupaten rejang lebong juga bekerja sama dengan para pendamping program keluarga harapan (pkh). kolaborasi ini bertujuan untuk melakukan verval secara langsung di lapangan.
menurut syahfawi, langkah ini sesuai dengan arahan menteri sosial yang menekankan bahwa data dtks bersifat dinamis dan harus terus diperbarui.  
"instruksi dari mensos sangat jelas, data itu sifatnya dinamis dan harus di verval secara berkala. jadi, kami bersama pendamping pkh terus berupaya memastikan data ini akurat," ujar syahfawi.  
melalui verval yang rutin, diharapkan program bantuan sosial dapat benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan. selain itu, data yang akurat juga akan mencegah terjadinya kesalahan pendistribusian bantuan, seperti pemberian kepada warga yang sebenarnya tidak lagi termasuk kategori miskin.  
syahfawi menambahkan, verval dtks yang rutin dilakukan memiliki manfaat besar, terutama untuk memastikan keadilan dalam distribusi bantuan sosial.
dengan data yang selalu diperbarui, pemerintah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketimpangan dalam pemberian bantuan.  
ia juga berharap masyarakat dapat mendukung proses ini dengan memberikan informasi yang benar dan akurat saat petugas desa atau kelurahan melakukan pendataan.
"dukungan masyarakat juga sangat penting. kami berharap masyarakat yang merasa sudah tidak memenuhi kriteria penerima manfaat bisa dengan sukarela melapor, sehingga bantuan dapat dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 28 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan