Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Wajib Tuntas Desember 2024

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 24 Nov 2024 - 22:15

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.-foto: dok/koranrb.id-

surat pertanggungjawaban dana desa wajib tuntas desember 2024                            koranrb.id – dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten rejang lebong menegaskan seluruh surat pertanggungjawaban (spj) dana desa (dd) wajib diselesaikan paling lambat akhir desember 2024. ketentuan ini disampaikan mengingat tahun anggaran segera berakhir, dan laporan pertanggungjawaban menjadi syarat penting dalam pengajuan dana desa untuk tahun 2025.  
hingga saat ini sebanyak 121 dari 122 desa di wilayah kabupaten rejang lebong telah mencairkan dd tahap iii. sementara itu, satu desa yang tersisa sedang menyelesaikan proses verifikasi dan dipastikan segera menyusul mencairkan dana desa tahap akhir. 
kepala dinas pmd kabupaten rejang lebong, suradi rifa’i, sp, menyampaikan semua desa diharapkan memanfaatkan dana desa secara tepat guna, dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.  
"total ada 121 desa yang sudah mencairkan dd tahap iii, dan sebagian sudah mulai merealisasikannya. meski begitu, masih ada beberapa desa yang prosesnya berada di tahap verifikasi. proses ini segera diselesaikan untuk diajukan ke badan pengelola keuangan daerah (bpkd) guna tahapan lebih lanjut," jelas suradi.  
suradi menegaskan, dana desa tahap iii yang telah cair wajib segera direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan rencana anggaran yang telah disusun. desa-desa diminta untuk mematuhi prosedur penggunaan anggaran, mengingat realisasi yang baik akan menjadi tolok ukur keberhasilan program dana desa di tingkat lokal.
baca juga:tingkatkan pad, pemkab mukomuko akan uji petik potensi pajak
baca juga:indeks kualitas pendidikan mukomuko meningkat, lepas dari rapor merah 
"kami mengingatkan kepada semua kepala desa untuk tidak menunda realisasi dd. segala bentuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, maupun program prioritas lainnya harus segera dilaksanakan agar manfaat dana ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat," katanya.
ia menekankan pentingnya penyelesaian spj sebelum penutupan tahun anggaran 2024. spj yang tidak diselesaikan tepat waktu dapat berdampak pada keterlambatan pengajuan dana desa untuk tahun anggaran berikutnya.  
"ketika tahun anggaran berakhir, spj harus sudah tuntas. pertanggungjawaban ini tidak hanya penting untuk akuntabilitas, tetapi juga akan menjadi syarat mutlak dalam proses pengajuan anggaran tahun 2025. kami berharap para kepala desa memahami pentingnya hal ini," jelas suradi.  
dana desa, yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat, berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa. program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
di kabupaten rejang lebong sendiri, penggunaan dana desa te-lah memberikan dampak positif, seperti pembangunan jalan desa, irigasi, serta berbagai pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. meski demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban.  
baca juga: plt gubernur apresiasi kinerja pemkab mukomuko
baca juga:ribuan apk pilkada di provinsi bengkulu ditertibkan 
dpmd menilai, realisasi dd tahap iii ini menjadi ujian akhir bagi desa-desa untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengelola anggaran secara transparan dan bertanggungjawab.
 "kami berharap dana desa tahap iii ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk program prioritas di desa. selain itu, kami mendorong transparansi dalam pengelolaan dana agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa terus meningkat," ujar suradi.  
dpmd juga mengingatkan, bagi desa yang gagal menyelesaikan spj hingga akhir desember 2024, akan ada sanksi administratif yang diberlakukan. sanksi ini bisa berupa penundaan pencairan dana desa pada tahap berikutnya atau bahkan pengawasan lebih ketat dari instansi terkait.  
"kami tidak ingin ada desa yang lalai atau menyepelekan kewajiban ini. dana desa adalah amanah yang harus dikelola secara bertanggungjawab. kami siap memberikan pendampingan kepada desa yang mengalami kesulitan, namun komitmen dari pihak desa tetap menjadi kunci utama," tegas suradi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 7 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan