JPU Banding Putusan 7 Terdakwa Tipikor RSUD Mukomuko

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 21 Nov 2024 - 23:13

BERSALAMAN: Nampak 7 terdakwa memakai baju kemeja putih pada agenda putusan bersalaman setelah selesai sidang. WEST JER TOURINDO/RB--

jpu banding putusan 7 terdakwa tipikor rsud mukomuko                            koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejakssan negeri (kejari) mukomuko resmi nyatakan banding atas putusan tujuh terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran pengadaan obat rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko yang divonis paling tinggi 1 tahun 4 bulan atau hanya 16 bulan.
hal tersebut dibenarkan kasi pidsus kejari mukomuko, agrin nico, sh, mh. ia menerangkan saat ini jpu tengah menyusun berkas memori banding.
“setelah berkordinasi dengan pimpinan kita pastikan kita kan banding prihal putusan yang dibacakan hakim kemarin,” ungkap agrin.
salah satu poin yang disampaikan pada banding adalah masalah kerugian negara sebab yang dibebankan kepada para terdakwa sangat jauh dengan nilai yang dihitung tim auditor kejaksaan tinggi bengkulu yang sudah disampaikan di muka persidangan.
baca juga: balai pelestarian kebudayaan giatkan revitalisasi cagar budaya di bengkulu 2025 mendatang
baca juga:gantikan simpel, bank bengkulu bintuhan kenalkan dizsco
“yang nantinya akan kita ajukan dalam banding adalah masalah kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa,” jelas agrin.
sementara penasihat hukum (ph) para terdakwa yaitu, hotma t. sihombing, sh mengatakan masih menunggu langkah dari jpu. 
“kita menunggu dari jpu bagaimana reaksi mereka, yang jelas kami menghormati keputusan majelis hakim,” singkatnya.
sekadar mengulas, meski kerugian negara (kn) fantastis capai rp4,84 miliar, vonis tujuh terdakwa yang terseret perkara tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran pengadaan obat rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko paling tinggi 1 tahun 4 bulan atau hanya 16 bulan.
baca juga:debat ketiga pilgub bengkulu: lebih unggul, romer pemimpin cerdas 
baca juga:penyaluran bbm ke pertashop kerap terlambat, hpmpi surati dprd provinsi
sidang dengan agenda pembacaan putusan digelar pada 20 november 2024 di pengadilan negeri tipikor  bengkulu yang bertindak sebagai ketua majelis, agus hamzah, sh, mh.
dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tujuh terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
baca juga:dana tamsil triwulan iii kurang, disdikbud provinsi bengkulu surati kemenkeu ri
baca juga:penetapan upah minimum 2025 ditunda, kemnaker keluarkan surat, ini alasannya
vonis paling tinggi yakni terhadap terdakwa mantan direktur  rsud mukomuko 2016 – 2020, dr. tugur anjastiko.
ia divonis dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan atau setara 16 bulan denda rp100 juta subsidair 3 bulan dan membebankan uang pengganti rp150 juta subsidair 3 bulan.
serta terdakwa mantan bendahara  pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi. ia juga divonis hukuman penjara 1 tahun 4 bulan denda rp100 juta subsidair 3 bulan dan dibebankan uang pengganti rp120 juta subsidair 3 bulan.
terdakwa mantan kabid pelayanan medis 2017-2021, harnovi divonis dengan hukuman penjara 1 tahun denda rp50 juta subsidair 1 bulan uang pengganti sebesar rp70 juta subsidair 2 bulan.
kemudian terdakwa  mantan pemberdayaan verifikasi periode  2016-2021, khalik noprianto, divonis hukuman penjara 1 tahun dan denda rp50 juta subsidair 1 bulan dan uang pengganti rp35 juta subsidair 1 bulan.
terdakwa mantan bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra divonis dengan hukuman penjara 1 tahun denda rp50 juta subsidair 1 bulan dan uang pengganti rp50 juta subsider 1 bulan.
terdakwa mantan kabid keuangan, afridinata divonis dengn hukuman penjara 1 tahun denda rp50 juta subsidair 1 bulan uang pengganti rp34.500.000. subsidair 2 bulan.
terdakwa mantan kabid pengeluaran  2016-2018  herman faizal divonis dengan hukuman penjara 1 tahun denda rp50 juta subsidair 1 bulan dan membebankan uang pengganti rp30 juta subsidair 1 bulan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan