Pembatasan Pembelian Pertalite, ESDM: Belum Ada Arahan Pemerintah Pusat

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 16 Nov 2024 - 22:46

ANTRE: Terlihat antrean kendaraan di SPBU Kilometer 6,5 Kota Bengkulu, kemarin, 16 November 2024. ABDI/RB--

pembatasan pembelian pertalite, esdm: belum ada arahan pemerintah pusat                            koranrb.id – hingga memasuki pertengahan november 2024, pembatasan pembelian bahan bakar minyak (bbm) subsidi jenis pertalite belum diberlaku di stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) provinsi bengkulu.
isu pemangkasan kuota bbm subsidi tersebut marak beredar, bahkan direncanakan berlaku oktober 2024 lalu. namun hal tersebut, belum dirasakan di provinsi bengkulu.
diungkapkan petugas spbu kilometer 6,5 kota bengkulu, heri lipsi bahwa untuk di kota bengkulu khsusnya tempatnya bertugas, belum terjadi pembatasan pertalite.
“belum ada arahan untuk melakukan pembatasan terkait bbm subsidi ini,” sampai heri, sabtu, 16 oktober 2024.
baca juga:ajukan proposal ke kemenkes ri, kebutuhan oka sentral rsmy capai rp116 miliar 
baca juga:kunker ke bengkulu, ketua dpd ri sultan b najamudin akan perjuangkan kepentingan bengkulu
lebih jauh, heri mengatakan, apabila sudah diterapkan maka selaku petugas yang memang bersentuhan langsung dengan konsumen tentu menerima arahan.
“iya kalau sudah diberlakukan, pasti kami yang menerapkan itu,” terang heri.
sementara itu, kepala bidang energi kelistrikan energi dan sumber daya mineral (esdm) provinsi bengkulu, rozani mengatakan bahwa, tidak terdapat pembatasan bbm subsidi khususnya jenis pertalite di bengkulu.
“dari pertamina ya kita dapat informasinya, bahwa tidak ada pembatasan pertalite,” ungkap rozani saat dikonfirmasi rb.
baca juga:114 butir ekstasi dan 29 paket sabu diamankan dari 4 tersangka, 1 mantan napi nusakambangan 
baca juga:capaian pad rejang lebong belum optimal
lebih jauh, berdasarakan hasil komunikasinya dengan pihak pertamina tersebut terkait pembatasan pembelian pertalite tersebut memang tidak terdapat intruksi dari pemerintah pusat.
“arahan dari pemerintah pusat terkait pembatasan juga tidak ada,” sampai rozani.
lebih jauh, rozani mengatakan, bahwa hal tersebut sesuai yang telah mereka koordinasikan terhadap pihak pertamina yang membidangi bagian tersebut.
“hal itu kami dapat informasi dari pertamina,” terang rozani.
baca juga:dlh bakal terbitkan slo solaria, ini kewajibannya setiap bulan 
baca juga:rstg tak dapat dak 2025, direktur: tantangan bagi kita
lebih lanjut, masyarakat yang tengah mengatre bbm subsidi di spbu kilometer 6,5 feldi (24) mengatakan, terkait isu pembatasan bbm subsidi jenis pertalite merupakan kebijakan yang menyekik rakyat.
dengan konsumsi bbm subsidi saat ini, feldi mengaku sering tidak kebagian saat ingin mengisi bbm. sehingga, dirinya tidak setuju terkait kabar tersebut.
“iya tidak sepakat, ini saja kita sering tidak kebagian. malahan sering kosong tiap spbu. pemerintah harusnya pro rakyat, bukan terus memangkas yang menjadi kebutuhan rakyat,” keluh feldi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 17 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan