Usulan Perhutanan Sosial Mukomuko Tunggu Persetujuan Menteri

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 11 Nov 2024 - 22:53

PENDATAAN: Tim perhutanan sosial tengah mendata masyarakat pemilik lahan di kawasan hutan. KPHL/MM--

usulan perhutanan sosial mukomuko tunggu persetujuan menteri                            koranrb.id – kesatuan pengelolaan hutan (kph) mukomuko menyebut berkas usulan program perhutanan sosial kabupaten mukomuko sudah berada di pemerintah pusat.
sehingga berkas usulan dari 2 kelompok tinggal menunggu permohonan disetujui menteri. 
hal ini disampaikan kepala kph kabupaten mukomuko aprin sihaloho s.hut.
ia menerangkan, berkas 2 kelompok yang mengikuti program perhutanan sosial ini, merupakan kelompok pengusul dari tahun 2021 lalu, yang baru rampung dilakukan verifikasi dan cek lokasi di lapangan oleh pihak kementerian beberapa waktu lalu.
baca juga:hasil sidak bpom, disperindagkop akan tindak 8 toko jual produk kadaluwarsa di mukomuko
baca juga: butuh minimal 15 unit, rsud mukomuko berencana tambah mesin cuci darah 2025 mendatang
“memang untuk tahapan mendapatkan legalitas perhutanan sosial dari kementerian ini bisa memakan waktu yang panjang. sebab tidak hanya mukomuko daerah lainpun banyak yang menjadi pengusul sehingga harus menunggu,” kata aprin.
aprin menambahkan, dua kelompok calon penerima legalitas program perhutanan sosial yang berkasnya sudah proses di kementerian itu, kelompok di desa  lubuk selandak kecamatan teramang jaya dengan luas usulan 3.000 hektare dan berkas usulan kelompok dari desa retak mudik kecamatan sungai rumbai dengan luas usulan 3.000 hektar.
"berkas usulan mereka sudah disampaikan ke kementerian karena sudah lengkap dan sudah dilakukan verifikasi serta validasi. baik mengenai luasan, hak calon kepemilikan, termasuk juga lokasi," terangnya.
baca juga:usai terima sppt, camat hingga kades di mukomuko diminta segera tagih pbb-p2, batas 31 november 2024
baca juga: pemkab mukomuko berencana unsul pembangunan lpkb di tahun 2025 
aprin menjelaskan, program perhutanan sosial ini akan memberikan kepastian legalitas kepada kelompok tani hutan, yang terlanjur menggarap hutan produksi terbatas (hpt) di mukomuko.
maka dari itu program perhutanan sosial ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang penggarap kawasan hutan. 
sebab tidak mungkin pemerintah mengusir perambah, untuk itu mereka diberikan izin menggarap namun bukan izin memiliki. 
“kalau sudah mengantongi izin tentu warga tidak perlu kucing-kucingan lagi saat menggarap kawasan hutan tersebut nantinya,” ujarnya.
baca juga:dugaan honda ‘siluman’, aph diminta usut kemungkinan upeti
baca juga:regulasi kur 2025 tetap, graduasi tidak berlaku bagi debitur baru
jika nantinya 2 kelompok tersebut mendapatkan persetujuan program perhutanan sosial dari kementerian, maka kelompok tersebut harus mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan. 
salah satunya, membuat peraturan desa (perdes) yang berisikan siap menjaga dan melindungi kawasan hutan yang ada di wilayahnya. 
termasuk dengan menanam, tanaman yang dapat menjaga tutupan lahan, serta bukan tanaman kelapa sawit.
“perhutanan sosial ini bukan merubah kawasan menjadi kebun sawit maka dari itu, nantinya jika mendapat izin, mereka akan kami pantau melalui aturan yang juga dituangkan didalam perdes,” tegasnya.
lanjutnya, mukomuko memiliki total kawasan hutan produksi seluas 78 ribu hektare dengan rincian, seluas 12 ribu hektare dikelola pt sifef biodivesity, kemudian seluas 22 ribu hektare dikelola pt bat. 
selanjutnya 6.000 hektare dikelola pt api, dan 10 ribu hektare diusulkan sebagai hutan desa.
“untuk kawasan hutan seluas 28 ribu hektare lagi, berada di bawah pengawasan kami. dimana sekitar 80 sampai 90 persen rusak akibat perambahan, maka dari itu masyarakat desa penyanggah yang sudah terlanjur merambah akan kami usulkan mengikuti program perhutanan sosial secara bertahap,” terangnya.
selain itu disampaikan aprin saat ini tim dari kphp mukomuko juga masih terus melakukan pendataan untuk usulan program perhutanan sosial ditahap berikutnya. 
dengan mendata nama penggarap menghitung luasan, sehingga nantinya bisa menjadi sebuah pengajuan ke pusat.
untuk lokusnya pendataan dilakukan di kecamatan malin deman dan kecamatan sungai rumbai.
“untuk pendataan masih berjalan, kurang lebih ada 6000 hektare lagi dari dua kecamatan ini yang akan diusulkan mendapat legalitas pemanfaat lahan,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan