Majelis Hakim Minta JPU Hadirkan Kadis Pendidikan Sejak 2019 hingga 2024, Tipikor Dana BOS SMPN 17

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 09 Nov 2024 - 22:54

JALAN: Usai persidangan kedua terdakwa terlihat berjalan hendak meninggalkan ruang sidang. WEST JER TOURINDO/RB--

majelis hakim minta jpu hadirkan kadis pendidikan sejak 2019 hingga 2024, tipikor dana bos smpn 17                             koranrb.id – deretan kepala dinas (kadis) pendidikan sejak 2019 hingga 2024 diminta majelis hakim pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu untuk dihadirkan dalam sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana bantuan operasional sekolah (bos) smp negeri 17 kota bengkulu.
dalam perkara ini turut menyeret dua terdakwa yakni mantan kepala sekolah (kepsek) dan bendahara smp negeri 17 kota bengkulu iman santoso, s.pd dan yudarlanadi, m.pd yang didakwa merugikan negara sebesar rp1,2 miliar.
pada sidang 6 november 2024 lalu, agenda keterangan saksi yang diketuai majelis hakim, paisol, sh ada 10 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu. 
deretan saksi yang dihadirkan dalam persidangan yakni iis sugianto, beny, nopri, yandy, else, harto sutomo, dalman, nopiyanto, mardaleni dan sukadi.
baca juga:2 terperiksa kebakaran 5 kamar kost di jalan akasia, lalai salin bbm sambil merokok 
baca juga:bandar dan pengedar sabu di kelam tengah kabupaten kaur tertangkap, polisi dalami pihak lain
saksi tersebut terdiri dari pns di dinas pendidikan kota bengkulu, pns dinas pendidikan provinsi bengkulu, tenaga pengajar smp 17 kota bengkulu, perwakilan wali murid hingga ketua komite tahun 2019 hingga 2021.
pada persidangan saksi membenarkan adanya penyalahgunaan dana bos dan membenarkan adanya kegiatan yang fiktif.
kemudian juga di muka persidangan ketua majelis hakim paisol mengatakan atas dasar siapa dana bos bisa diturunkan selain dengan campur tangan terdakwa.
setelah itu dijawab dengan salah satu saksi bahwa tim pengawas dana bos harus tahu rincian dan ada campur tangan pengawas serta dinas pendidikan.
baca juga:motif pembunuhan warga sumur dewa didalami polisi, pelaku diduga panik usai pukul korban, ini kronologisnya
baca juga:terdakwa pembunuhan pengunjung warung tuak divonis 13 tahun penjara
"saksi, siapa yang tahu tentang rincian dana bos yang turun dan digunakan, kalau tim pengawas maka atasan mereka adalah kepala dinas, benar saksi," tegas ketua majelis paisol.
kemudian ketua majelis melanjutkan bahwa sidang berikutnya jpu harus menghadirkan kepala dinas 2019 hingga 2021 agar perkara ini bisa terang.
"jaksa sidang berikutnya panggil kepala dinas pendidikan kota bengkulu tahun yang bermasalah si sehmi sama yang sebelumnya," tegas ketua majelis paisol.
terpisah penasihat hukum (ph) terdakwa yudarlanadi, endah rahayu ningsi, sh mengatakan bahwa untuk berapa jumlah saksi itu diserahkan pada jaksa saja sebab itu adalah tugas jaksa.
baca juga:santai duduk sore, rumah warga gunung mesir seluma dilahap api, kerugian capai rp300 juta
baca juga:motor curian dari kota bengkulu dijual ke empat lawang, uangnya buat beli sabu
"kami persilakan kalau mau menghadirkan berapapun saksi yang jelas kami juga akan turut memeriksa saksi tersebut," terang endah.
ia melanjutkan bahwa dalam persidangan perkara ini ph akan turut memberikan fakta persidangan.
“kami juga akan turut memberikan fakta persidangan nantinya, kami juga sudah berkordinasi dengan terdakwa dan pada persidangan kami akan membongkar siapa saja yang menikmati hasil kerugian negara ini," jelas endah.
jpu kejari bengkulu mendakwa keduanya dengan pasal 2 dan pasal 3 undangan-undangan tipikor atas perkara dugaan korupsi dana bos.
kedua terdakwa didakwa dengan pasal tersebut sebab diduga melakukan korupsi dengan modus spj fiktif di beberapa pembayaran dan juga diduga melakukan pemalsuan tanda tangan para guru.
kedua tersangka diduga merugikan negara sebesar rp1,2 miliar, dengan dugaan dipergunakan untuk judi online.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 10 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan