3 Mantan Pimpinan DPRD Mukomuko Tak Kunjung Kembalikan Mobnas, Lelang Terancam Gagal

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 07 Nov 2024 - 22:29

BARU: Mobnas Waka I dan Waka II DPRD Mukomuko yang sama dengan mobnas unsur pimpinan dewan periode 2019-2024--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

3 mantan pimpinan dprd mukomuko tak kunjung kembalikan mobnas, lelang terancam gagal                            mukomuko,koranrb.id – tiga mantan pimpinan dprd mukomuko periode 2019-2024, hingga 7 oktober 2024 belum juga mengembalikan mobnas yang digunakan sewaktu masih menjabat. 
kondisi demikian berdampak pada rencana penghapusan aset melalui lelang jalur khusus 3 mobnas tersebut, terancam gagal.
sekretaris dprd (sekwan) kabupaten mukomuko, syahrizal, sh mengatakan telah melayangkan 2 kali surat meminta mantan pimpinan dewan mengembalikan aset tersebut.
“sudah 2 kali surat kami layangkan, namun hingga saat ini (7 oktober 2024), 3 mantan pimpinan dewan belum satupun mengembalikan mobnas ke sekretariat. padahal 3 mobnas tersebut tengah kami usulkan untuk dilakukan penghapusan aset,” jelas syahrizal.
baca juga:lagi, kejaksaan tetapkan 2 tsk korupsi perumahan, salah satunya eks branch manager bank
baca juga:izin kampanye pilkada, tidak boleh gunakan fasilitas negara 
tiga unit mobnas, masing-masing 2 unit fortuner frz, 1 unit pajero sport. semuanya masih dalam penguasaan eks pimpinan dprd, belum ada pemberitahuan kapan akan dikembalikan. 
“selain sudah mengirimkan 2 kali surat, kami juga sudah melakukan pendekatan secara persuasif, tetapi belum juga ada titik terang mobnas akan dikembalikan,” tandas syahrizal.
sekwan juga tidak menyangkal mengenai lelang 3 mobnas itu terancam tidak bisa dilakukan secara khusus. itu terkait cc (cubicle centimeter) 2 dari 3 mobnas itu melebihi dari ketentuan yang diatur dalam permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. 
pastinya kata syahrizal, penghapusan aset daerah dan lelang mobnas itu, sekretariat dprd mukomuko mengacu ke permendagri.
“sebenarnya untuk permasalahan ini, pemkab mukomuko telah membentuk tim penghapusan aset daerah. tim lah yang akan menjawab apakah boleh atau tidak (dilelang) karena di situ juga ada keterlibatan pihak ketiga,’’ terangnya.
sementara itu kepala badan keuangan daerah (bkd) mukomuko, eva tri rosanti, sh membenarkan saat ini pemkab mukomuko tengah melakukan proses persiapan lelang kendaraan dinas (randis). 
sudah ada 60 randis dari 10 opd pemkab mukomuko yang menyerahkan data tersebut. termasuk mobnas mantan unsur pimpinan dprd mukomuko periode 2019 – 2024 yang didaftarkan untuk penghapusan aset. 
sebelum lelang, randis akan dilakukan penilaian oleh kpknl. nilai barang yang ditetapkan akan menjadi harga pembuka pada proses lelang. 
baca juga:dampak debat perdana pilgub: rsmy bantah soal utang rp90 miliar dan tpp nunggak
baca juga:pencairan susulan tpg triwulan iii tunggu sktp terbit
dikemukakan eva, untuk randis ada 60 unit yang akan di lelang. sedangkan untuk penghapusan aset khusus mantan unsur pimpinan jika melihat permendagri nomor 7 tahun 2024, tidak dapat dilakukan penghapusan aset tanpa lelang. 
‘’berdasarkan ketentuan permendagri nomor 7, cc maksimal mobnas hanya 2200 yang bisa dilakukan penghapusan aset tanpa lelang. sedagangkan 2 mobnas unsur pimpinan dprd memiliki cc 2400,” jelasnya.
eva menjelaskan perbedaan lelang khusus dan lelang terbuka. untuk lelang khusus atau penghapusan aset jalur khusus, pemegang randis sebelumnya akan membayar nilai aset sesuai dengan perhitungan kpknl yang prosesnya tidak bisa diikuti pihak lain. 
sedangkan lelang terbuka, penghapusan aset randisnya akan dibuka untuk umum. ‘’artinya siapapun bisa mengikutinya dengan harga awal yang juga ditentukan kpknl,’’ ucapnya.
baca juga:sempat tertunda, 2 pimpinan dprd mukomuko dilantik, pj bupati sampaikan ini
baca juga:apbdp tunggu nomor registrasi, pemkab: minta opd maksimalkan serapan
kegiatan lelang randis ini sangat membantu pemkab mukomuko. sebab banyaknya kendaraan dinas rusak ringan hingga berat, membuat pemkab mukomuko masih harus rutin membayar pajak, serta mengeluarkan biaya perawatan yang tak sedikit. 
kondisi demikian menyebabkan pengeluaran membengkak, meskipun sebenarnya randis tersebut tidak beroperasi maksimal bahkan sudah ada yang tidak bisa dioperasikan lagi.
"pengeluaran kita membengkak karena aset itu butuh biaya perawat yang mahal dan harus tetap kita bayar pajaknya. kalau aset kendaraan dinas itu kita pakai, tidak masalah, ini kebanyakan sudah di gudang masing-masing opd,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 8 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan