Terkait Dualisme Pj. Sekda Lebong, DPRD Lebong Audiensi ke Pemprov Bengkulu, Ini Hasilnya

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 29 Oct 2024 - 23:19

FOKUS: Plt. Gubernur Bengkulu H. Rosjonsyah Sahili saat menerima audiensi Komisi I DPRD Lebong, kemarin--ABDI/RB

terkait dualisme pj. sekda lebong, dprd lebong audiensi ke pemprov bengkulu, ini hasilnya                            bengkulu, koranrb.id - komisi i dprd kabupaten lebong audiensi dengan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu membahas dualisme pengangkatan pejabat (pj) sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong. 
pertemuan tersebut dihadiri plt. gubernur bengkulu, h. rosjonsyah sahili beserta jajaran pejabat pemprov bengkulu, komisi i dprd lebong beserta anggota, perwakilan bpkp bengkulu di lantai 2 kantor gubernur bengkulu, selasa, 29 oktober 2024
diungkapkan, wakil ketua i dprd lebong, ahmad lutfi, bahwa dualisme pengangkatan sekda telah berdampak pada kinerja pemerintahan kabupaten lebong, terutama dalam proses pembahasan apbd yang harus diselesaikan paling lambat 30 november 2024.
ahmad lutfi juga meminta pemprov bengkulu untuk menetapkan siapa yang secara resmi menjabat sebagai pj sekda lebong demi menjaga kondusivitas di kabupaten lebong. 
baca juga:kejari mukomuko musnahkan barang bukti 23 perkara pidana inkcraht
"kami ke sini untuk meminta kepastian.
karena situasi ini, berbagai aspek pemerintahan menjadi terhambat, termasuk dari segi anggaran," ungkap ahmad.
sementara itu, kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi bengkulu saat ini adalah hendri donan, s.h., m.h menerangkan bahwa pengangkatan pj. sekda lebong merupakan kewenangan bupati. 
namun, jika terjadi kekosongan jabatan selama lebih dari 3 bulan, kewenangan tersebut dapat dialihkan kepada gubernur bengkulu. 
baca juga:wabah ngorok serang ribuan ternak di 5 daerah ini, diduga berasal dari sumatera selatan
"kewenangan pengangkatan ada pada bupati, tetapi jika kekosongan berlangsung lebih dari tiga bulan, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat menunjuk pj sekda," jelas hendri.
hendri menambahkan, bahwa pemprov bengkulu tetap mengakui doni sebagai pj. sekda kabupaten lebong sesuai ketentuan yang berlaku. 
"surat dari kemendagri terkait hal ini bukan produk hukum yang mengikat, sehingga pemprov bengkulu tetap mengakui doni sebagai pj sekda," ungkap hendri.
audiensi tersebut diakhiri dengan kesepakatan bahwa dprd kabupaten lebong akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada masyarakat sebagai klarifikasi atas polemik yang terjadi. 
baca juga:audit keuangan 148 desa, target inspektorat rampung awal bulan 
sementara itu, plt. gubernur bengkulu, rosjonsyah berharap koordinasi antara pemprov bengkulu dan dprd lebong dapat mengatasi isu dualisme pj. sekda serta memastikan stabilitas pemerintahan di kabupaten lebong menjelang pilkada.
perwakilan dprd lebong menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang telah diberikan dan berharap agar pemprov bengkulu terus mendukung terciptanya pemerintahan yang kondusif di kabupaten lebong.
“kita berharap audiensi ini dapat mengatasi isu dualisme,” harap rosjonsyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 30 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan