4 Pemda Belum Teken NPHD Pilkada

4 pemda belum teken nphd pilkada bengkulu, koranrb.id – empat pemerintah daerah (pemda) di provinsi bengkulu belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (nphd) dana pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. sesuai catatan kpu dan bawaslu provinsi, empat daerah itu yakni kabupaten mukomuko, kabupaten lebong, kabupaten kepahiang dan pemprov bengkulu. sesuai dengan surat edaran (se) menteri dalam negeri (mendagri) nomor 900.1.9/5252/sj tanggal 24 januari 2023, diterangkan tenggat waktu penandatanganan nphd paling lama 10 november 2023. namun sudah lama melewati tenggat waktu yang diberikan, nphd di empat pemda itu belum juga ditandatangani. sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes, mengatakan sejatinya surat edaran tersebut hanyalah berupa anjuran.  baca juga:kolaborasi, kunci sukses pemilu 2024 sehingga tidak ada sanksi maupun ancaman yang memberatkan karena belum dilakukan penandatangan tersebut. mengingat saat ini tahapan pilkada memang belum ada.  "kita sedang melakukan advokasi supaya penandatanganan nphd ini bisa sesegeranya dilakukan sesuai dengan anjuran mendagri tersebut," ujar isnan, saat dihubungi rb, senin (27/11).  pihaknya sata ini juga sedang melakukan konfirmasi beberapa kabupaten yang belum melakukan nphd kpu tersebut. untuk menanyakan hambatan yang dialami sehingga penandatanganan nphd belum dilakukan. pihaknya terus melakukan dukungan agar penandatanganan nphd tersebut agar secepatnya bisa segera dilakukan. "kita akan lakukan secepatnya. sebagai pemerintah daerah, kita harus tetap patuh terhadap asas dan regulasi yang ada," tutupnya.  baca juga:20 produk penerjemahan diluncurkan, seluruh bahasa daerah bengkulu terwakili sementara itu, komisioner bawaslu provinsi, debisi ilohi mengatakan, untuk pemda provinsi bengkulu jadwal penandatanganan nphd dilakukan hari ini (28/11). berdasarkan update hingga kemarin, baru enam kabupaten yang sudah melakukan penandatanganan nphd. sementara empat lainnya belum melakukan penandatanganan, termasuk juga pihak pemda provinsi bengkulu.  "update hari ini, baru enam kabupaten yang sudah melakukan nphd. sementara empatnya, yakni kepahiang, mukomuko, provinsi, lebong, dan satu kabupaten lainnya saya lupa, itu belum," ungkap debisi. untuk provinsi bengkulu, dikatakan debisi nilai yang disepakati pada hibah pilkada 2024 tersebut, debisi mengatakan rp50,6 miliar. sementara di tahap pertama baru dibayar 40 persen dari nilai tersebut sesuai dengan se mendagri yakni rp 20 miliar.  "petunjuk mendagri, 40 persen itu di tahun 2023 ini artinya dengan apbd perubahan, sisanya di tahun 2024," terangnya.  baca juga:8.827 kendaraan dinas tunggak pajak dari anggaran tersebut pula, lebih setengah yakni rp26 miliar itu digunakan untuk pengawas pemilu kecamatan (panwascam), panwaslu kelurahan/desa (pkd), dan pengawas tempat pemungutan suara (ptps). dana tersebut merupakan sharing bawaslu provinsi bengkulj. "40 persen itu untuk gaji, kegiatan-kegiatan sosialisasi semacamnya," tutupnya.  hibah kpu kota rp 11,6 miliar harus cair tahun ini sementara itu kpu kota bengkulu masih menunggu kejelasan kapan pencairan dana hibah pilkada 40 persen dari rp 29 miliar dari pemerintah kota (pemkot) bengkulu.  surat permohoan pencairan sudah dilayangkan kpu kepada pemkot melalui badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) kota 21 november lalu. tetapi sampai saat ini belum ada balasan. serertaris kpu kota bengkulu, zahyochi berharap dana hibah dapat dicairkan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). “kita sudah menyurati pihak kesbangpol untuk menanyakan, kapan 40 persen dana hibah kpu dapat dicairkan,” ucap zahyochi. baca juga:modal bumdes fiktif rp 124 juta, perkara dugaan korupsi dd cirebon baru meskipun kpu belum masuk dalam proses pilkada 2024, tetapi pencairan dana tersebut sudah diatur dalam permendagri 54 dan juga surat edaran mendagri nomor 900 yang menegaskan penganggaran dana hibah pilkada dianggarkan dan diterima di rekening kpu kota paling lama 14 hari masa kerja sejak kesepakatan nphd ditetapkan pada 10 november 2023 lalu. “kalau kita merujuk pada aturan permendagri, karena sudah jelas diatur di sana, dan ditegaskan pada surat edaran yang mengharuskan dianggarkan dan dicairkan dua tahap. yakni 40 persen di tahun 2023, dan 60 persen di tahun 2024, perkiraan jumat atau minggu ini,” sebut zahyochi. saat 40 persen tidak dicairkan pada tahun 2023, kpu tidak bisa berbuat banyak. tetapi tetap memegang sesuai dengan aturan yang berlaku. kpu kota bengkulu lebih menyerahkan masalah tersebut ke kemendagri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “kita hanya menyurati saja, kita tidak akan melakukan apa-apa, jadi kita menyerahkan pemasalahan tersebut ke kemendagri, untuk sanksi itu urusan kemendagri,” ujar zahyochi. setidaknya, rp 11,6 miliar dana hibah kpu harus dicairkan pada tahun 2023 ini. ini merujuk aturan yang sudah disepakati oleh kemendagri. “sekitar rp 11 miliar dan uang ini akan kita gunakan saat memasuki proses pilkada tahun 2024 mendatang,” tutupnya.(bil/dna)    

Tag

• # dana hibah pilkada 2024
• # 4 pemda belum teken nphd pilkada
• # kpu provinsi bengkulu
• # pemilu 2024

Share

• 
• 
• 
• 
•