Gaduh! Plt Bupati Coba Cabut SPT Plt Kepala BKPSDM Lebong

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 27 Sep 2024 - 22:48

DEPAN: Tampak Kantor Bupati Lebong dari depan, terlihat salah satu pengendara sedang melintas. FIKI/RB--

gaduh! plt bupati coba cabut spt plt kepala bkpsdm lebong                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) lebong gaduh. 
beredar kabar, plt bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd diduga mencoba mencabut surat perintah tugas (spt) plt kepala bkpsdm lebong, beny kodratullah.
kemudian menerbitkan spt baru dengan menunjuk kadisnakertrans fahrurrozi sebagai plt kepala bkpsdm.
kabari ini diterima, kamis, 26 september 2024 malam. 
atas kegaduhan ini, jumat, 27 september 2024 pagi, kepala opd, camat dan beberapa asn di lingkungan pemkab lebong menggelar apel bersama di halaman kantor bkpsdm lebong.
baca juga:petunjuk dugaan korupsi dd dan add puguk pedaro sudah dipenuhi, penyidik tunggu p21 jaksa
baca juga:plt bupati minta dinkes serius jalankan program pmt cegah stunting
apel bersama di halaman kantor bkpsdm lebong dipimpin langsung penjabat sekda lebong, mahmud siam, sp, mm.
dalam sambutannya, mahmud siam menerangkan, tertuang surat edaran pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu nomor: 100/994/b.i/ix/2024 yang ditandatangani sekda provinsi bengkulu, isnan fajri, prihal ketentuan plt bupati lebong.
dalam point (3) yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas kewenangan, wakil bupati lebong harus mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran dalam mengambil kebijakan di daerah
agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik agar setiap perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh wakil bupati lebong dapat diketahui oleh bupati lebong
serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati lebong tatkala selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
baca juga:dana kampanye paslon pilkada lebong maksimal rp12,3 miliar 
baca juga: a-bangku romer, yakin menang target kuasai 80 persen suara di lebong 
batasan kewenangan plt bupati lebong tertuang dalam pasal 14 ayat (7) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. 
di mana bunyinya pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
kemudian, dalam pasal 132a ayat (1) huruf b huruf d peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
pasal itu menjelaskan, penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah dilarang membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.
baca juga:sekdes sudah dipanggil, pjs kades menyusul: dugaan kasus dd ketenong 2
baca juga:capaian pbb-p2 kabupaten lebong naik pesat di 2 bulan ini 
“saya mendukung pak plt bupati jika menjalani tugas sesuai perundang undang-undang. saat ini, saya harus mengambil posisi menegakkan aturan itu,” ujarnya.
sementara itu, plt kepala bkpsdm kabupaten lebong, beni kodratullah menjelaskan, status dirinya sebagai plt. kepala bkpsdm lebong masih sah.
"karena nomornya (spt, red) belum terregister,” sebutnya.
dikonfirmasi, bupati lebong, kopli ansori saat ini sedang cuti dan menjalankan ibadah umroh. 
"saya cuma berpesan, jaga kondusifitas kabupaten lebong," ujar bupati melalui orang dekatnya, rusdi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 28 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan