JPU Tetap Yakin Mantan Ketua Baznas BS Ikut Terlibat Merugikan Negara

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 08 Sep 2024 - 23:40

DUDUK: Terdakwa Mudin A. Gumay nampak duduk dalam persidangan. WEST JER TOURINDO/RB--

jpu tetap yakin mantan ketua baznas bs ikut terlibat merugikan negara                            koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan bakal menyatakan tetap pada tuntutan atas perkara tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran zakat infaq sedekah (zis) yang didapat dari kewajiban aparatur sipil negara (asn) di kabupaten bengkulu selatan (bs) pada 2019 hingga 2020 yang menyeret mantan ketua baznas bengkulu selatan (bs) periode 2019-2020 mudin a. gumay.
hal tersebut disampaikan kasi intelijen kejari bs, hendra catur putra, sh, mh saat dikonfirmasi rb.
 “kita masih pada tuntutan kita untuk lengkapnya replik kita besok (hari ini, red) akan kita bacakan pada persingan di pengadilan negeri tipikor bengkulu,” ungkap hendra.
“pertimbangan sudah matang dan kita masih pada tuntutan kita dan menurut analisa kami terdakwa mudin ikut serta dalam tidakan merugikan negara bersama terpidana sity farida,” sambungnya.
baca juga:3 tsk dugaan korupsi bos man 2 kepahiang didakwa besok, 24 saksi, 110 bukti dan 7 jpu disiapkan 
baca juga:ancang-ancang tersangka samisake jilid ii ajukan praperadilan
hendra menambahkan, pada replik hari ini jpu sudah siap mambacakan replik atas permintaan bebas dan pemulihan nama oleh terdakwa.
“kita hanya memberikan pertimbangn hukum terhadap hakim dan di akhir hakim yang akan memutus terdakwa atas tindakannya,”  terang hendra.
diberitakan sebelumnya, mudin meminta bebas dari segala tuntutan jpu kejari bs.
bahkan dalam nota pembelaan atau pleidoinya, mudin meminta pemulihan nama baik lantaran tercoreng diseret terlibat perkara tipikor anggaran zis yang didapat dari kewajiban asn di kabupaten bengkulu selatan pada 2019 hingga 2020.
baca juga:diduga terlilit hutang, bujang turan lalang nekat tenggak racun
baca juga: anggota dewan tsk korupsi pasar inpres masih terima gaji
pleidoi dibacakan di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu pada senin, 2 agustus 2024 dengan ketua majelis hakim, paisol, sh.
alasan minta bebas dari tuntutan pidana penjara 2,5 tahun dan denda rp50 juta disampaikan terdakwa mudin melalui penasihat hukum (ph)-nyam zalman putra, sh, mh, cpm di muka persidangan.
zalman menyebut, kliennya tidak pernah menikmati uang dari hasil korupsi.
“dalam pleidoi kita minta bebas dan memulihkan nama baiknya,” kata zalman.
ia juga menyinggung fakta persidangan berdasarkan keterangan ahli. bahwa yang bertanggung jawab penuh atas dana zis dalam perkara ini adalah bendahara baznas yakni terpidana sity farida.
baca juga:kampus kemenperin siap terapkan farmasi 4.0, konsisten selenggarakan program pendidikan vokasi
baca juga:aniaya pacar keponakan, petani dibekuk polisi 
“untuk keterangan ahli pada persidangan bahwa untuk anggaran itu tanggung jawab dari bendahara,” jelas zalman.
zalman menyebut, mengenai menikmati uang hasil korupsi dari baznas bs, kliennya juga mempertegas dengan membacakan pembelaan.
di mana pembelaan mudin mengungkapkan tidak pernah menikmati uang yang diberikan terpidana sity farida.
“pada pembelaan, terdakwa juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah sekalipun menikmati uang hasil kejahatan sity farida,” terang zalman/
jpu kejari bengkulu selatan, indah budi yanti, sh, menuntut mudin dengan hukuman penjara selama 2,5 tahun denda rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.
baca juga:diduga dipicu batal kencan, 3 orang tewas, ini kaitan pengeroyokan kampung bali dengan laka tunggal 
baca juga:duda rugi rp132 juta, akibat tertipu jual mobil, ini kronologisnya
menurut jpu, mudin terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
"kemudian untuk uang pengganti terdakwa mudin tidak dibebankan,"  terang indah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 9 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan