Jika Penggajian PPPK 2025 dari APBD, Bengkulu Utara Butuh Rp10 Miliar Lebih

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 31 Jul 2024 - 23:07

PPPK: Pegawai PPPK Pemda Bengkulu Utara yang wacananya mulai tahun depan akan ditanggung sepenuhnya dari APBD Bengkulu Utara. SHANDY/RB --

jika penggajian pppk 2025 dari apbd,  bengkulu utara butuh rp10 miliar lebih                            koranrb.id – pemerintah pusat mewacakan jika penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) akan diserahkan ke pemerintah daerah. 
saat ini masih ada 1.400 lebih pppk yang penggajiannya masih ditanggung oleh apbn.  
sedangkan untuk 2025 mendatang, informasinya seluruh sistem penggajian pppk akan diserahkan ke masing-masing daerah melalui apbd masing-masing, termasuk kabupaten bengkulu utara. 
sekda bengkulu utara fitriansyah, s.stp, m.si menerangkan jika pemda bengkulu utara patuh pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. 
baca juga:salurkan pangan murah untuk stabilitas harga, gelar program di setiap kecamatan
baca juga:status uhc pastikan warga terdaftar di bpjs kesehatan lebih dari 90 persen
termasuk jika memang wacana pengembalian sistem penggajian pppk tersebut dikembalikan ke daerah. 
“apapun yang menjadi regulasi apalagi dari pemerintah pusat kita akan patuhi, karena apa yang menjadi regulasi pemerintah pusat tentunya bukan hanya berlaku bagi bengkulu utara, namun seluruh wilayah di indonesia,” terangnya.
ia menerangkan jika pemda bengkulu utara juga siap melakukan sistem penggajian sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah. 
baik itu penggajian dari apbn, dari apbd maupun dengan sistem shering kedua sumber dana tersebut. 
baca juga:tindak dukungan palsu pasangan calon perseorangan, masyarakat bisa melapor ke bawaslu
baca juga:pilkada bengkulu utara berpotensi lawan kotak kosong, bawaslu: rawan keterlibatan pns 
“intinya terkait dengan pppk tentunya kita mengikuti regulasi dari pemerintah pusat, karena pppk merupakan asn yang memang secara aturan diatur oleh undang-undang dan berikutnya dengan aturan turunan,” terangnya. 
namun ia menerangkan keputusan apapun nantinya yang ditetapkan, pemda bengkulu utara akan tidak akan menurunkan gaji pppk tersebut. 
sistem penggajian pppk sudah dihitung dengan kategori penilaian dengan beberapa kategori lainnya.
“intinya kita ikut dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah,” terangnya. 
baca juga: musim kemarau, waspada karhutla dan ispa di bengkulu utara
baca juga:usai demo, warga di bengkulu utara akan gugat perdata dan ptun hgu pt brs 
bahkan ia menerangkan pemda bengkulu utara berharap jika tenaga non asn yang sudah memenuhi syarat dan saat ini masih bertugas di pemda bengkulu utara bisa kembali mengikuti tes pppk. 
baik itu tenaga pendidikan atau guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. 
“tahun ini kita juga kembali melakukan perekrutan pppk, namun hanya untuk tenaga teknis dan 7 tenaga bidan pendidik,” terangnya. 
ia menilai jika sudah dua tahun belakangan ini pppk sudah bertugas di bengkulu utara. 
ia juga merasa jika pppk bekerja cukup efektif dan sudah sesuai dengan ekspektasi pemeritnah. 
namun pemda bengkulu utara akan terus melakukan penilaian dan pemantauan kinerja pppk sesuai dengan syarat badan kepegawaian negara (bkn). 
“kita juga terus meminta pppk menjaga dan meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan porgram-program pemerintah,” pungkas fitriansyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan