Polemik PT ABS, Walhi Bengkulu: Warga Bisa Melapor ke Sini

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 29 Jul 2024 - 21:32

Polemik PT ABS, Walhi Bengkulu: warga bisa melapor ke sini --rio agustian/rb

polemik  pt abs, walhi bengkulu: warga bisa melapor ke sini                               koranrb.id - polemik pt agro bengkulu selatan (abs) yang kini bermasalah di bengkulu selatan mendapat banyak tanggapan dari banyak pihak. 
salah satunya wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) bengkulu.
perusahaan pt abs di bengkulu selatan diduga masih memiliki masalah dengan masyarakat dan pemerintah.
namun persoalan tersebut belum diselesaikan secara hukum oleh aparat.
baca juga:ppp dan perindo targetkan rachmat-tarmizi menang di pilkada bengkulu tengah
baca juga:dinas pupr rejang lebong siapkan usulan anggaran rp126 miliar untuk tahun 2025
akhirnya isu tersebut kini masih menjadi persoalan di bengkulu selatan bahkan provinsi bengkulu.
direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga mengatakan, pihaknya ikut memantau perusahaan-perusahaan yang ada di bengkulu selatan.
mengenai persoalan pt abs, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membentuk tim gugus tugas reforma agraria, yang dimandatkan peraturan presiden tentang reforma agraria dalam rangka untuk mendorong resolusi penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan pt abs.
kemudian lanjut abdullah pemerintah sesuai kewenangannya dapat mengevaluasi dan mencabut seluruh perizinan yang telah kadaluwarsa karena ini menunjakan bahwa ketidakpatuhan perusahaan abs.
baca juga:lawan kotak kosong, arie optimis bisa raih dukungan maksimal di pilkada bengkulu utara 
baca juga:dinas pupr rejang lebong siapkan usulan anggaran rp126 miliar untuk tahun 2025
"masyarakat bisa melaporkan ke para pihak terkait, misal ke kanwil atr/bpn untuk penyelesaian resolusi konflik lahannya, kemudian masyarakat tentunya juga bisa melaporkan ke aparat penegakan hukum mengenai perizinan yang sudah kedaluwarsa," kata abdullah.
pada prinsipnya secara organisasi, walhi bengkulu sambung abdullah mendukung perjuangan masyarakat untuk memastikan hak tenurialnya dapat diakui dan dilindungi oleh negara sesuai dengan mandat konstitusi, pasal 33 uud 1945 bahwa bumi, air dan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"persoalan ini harus segera disikapi oleh pemerintah daerah, sekarang kesannya pemerintah abai terhadap persoalan yang terjadi antara masyarakat dan pt. abs. seharusnya pemerintah segera memastikan kebijakan yang adil bagi masyarakat dalam penyelesaian masalahnya," ujar abdullah.
baca juga:kpu mukomuko: visi dan misi bapaslon harus selaras rencana pembangunan jangka panjang daerah
baca juga: 318 tilang dan 362 teguran diberikan bagi pelanggar selama ops patuh nala di mukomuko
terkait laporan masyarakat terhadap persoalan pt abs, pernah dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat pino raya.
diungkapkan sekretaris dprd  bengkulu selatan nico dwipayana, dua tahun lalu masyarakat pernah melaporkan pt abs tersebut melalui dprd bengkulu selatan.
bahkan laporan tersebut hingga dibuat pansus oleh dewan. belum berhenti disitu, masyarakat beberapa bulan yang lalu kembali melaporkan pt abs.
laporan tersebut tetap sama yakni soal lahan dan soal perizinan pt abs.
baca juga:karhutla jadi atensi, di mukomuko polisi bakal lakukan hal ini
baca juga:4 opd masuk radar kejari rejang lebong, terkait dugaan kasus ini 
dan terbaru salah satu pengacara yang mewakili masyarakat kearsipan ulu manna telah menyampaikan laporan ke sekretariat dprd bengkulu selatan.
hanya saja laporan tersebut belum sampai ditindaklanjuti secara lembaga.
"kami berharap masyarakat kembali mendatangi dewan dan kami siap memfasilitasi masyarakat untuk hearing terkait masalah itu," kata nico.
secara lembaga dprd bengkulu selatan sebut nico berhak dan punya kewajiban membantu masyarakat bertemu dengan dprd dan termasuk memproses admintasi semacamnya terkait laporan tersebut.
"silahkan sampaikan ke dewan laporan apapun itu," demikian nico.
baca juga:4 titik jalan di seluma mulai dibangun, total anggaran capai rp8,4 miliar
baca juga:suka makan jamur! berikut 5 fakta unik rusa chital
sementara itu terkait tanggapan pemerintah daerah bengkulu selatan, sampai saat ini belum ada jawaban dari bupati maupun sekretariat pemerintah daerah bengkulu selatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 30 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan