Pemkab Mukomuko Bentuk Tim Desk, Siap Sanksi ASN dan Kades Tak Netral Pilkada

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Minggu , 07 Jul 2024 - 00:01

SOSIALISASI: Meningkatkan wawasan kebangsaan menjelang Pilkada yang dilakukan Pemkab Mukomuko--Foto: Kesbangpol Mukomuko.Koranrb.Id

pemkab mukomuko bentuk tim desk, siap sanksi asn dan kades tak netral pilkada                             mukomuko, koranrb.id  – menyukseskan penyelenggaraan pilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten mukomuko tahun 2024, tentu sangat diperlukan pengawalan dan pengawasan, terutama potensi terjadi konflik. 
untuk itu pemkab mukomuko melalui badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) mulai melakukan persiapan pembentukan tim desk pemantau pilkada 2024. 
disampaikan kepala badan kesbangpol kabupaten mukomuko, ali muchsin, s.pd, m.ap, tujuan dibentuknya tim ini tidak lain untuk melakukan berbagai upaya dalam mendukung penindakan tindak pidana pemilu serta mitigasi risiko selama berlangsungnya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.
baca juga:sisa dana hibah pilkada siap disalurkan bulan ini, ada catatan untuk kpu seluma
baca juga:asn pemprov bengkulu diimbau tetap istikamah ikuti pengajian rutin 
“berkaitan dengan pembentukan tim ini kami sudah sosialisasikan ke berbagai pihak, mulai dari pemdes hingga lembaga masyarakat lainnya, sehingga dapat memiliki visi yang sama,” kata ali
tugas tim desk pilkada secara umum, diantaranya mendukung dan melaksanakan pemantauan, mengantisipasi dan menginterpretasikan pemantauan, memberikan saran dan masukan guna kelancaran pilkada. juga memastikan logistic pilkada cukup, dan sampai ke lokasi. 
"kita harus memastikan penyelenggaraan pilkada di kabupaten mukomuko aman dan damai. ini juga menjadi tanggung jawab pemkab mukomuko, maka dari itu persiapan pembentukan tim desk pemantau pilkada dimulai," ujarnya.
ali muchsin juga menjelaskan, tim desk pemantau pilkada yang akan dibentuk melibatkan semua unsur. baik itu organisasi perangkat daerah (opd), pemdes, tni, polri, kejaksaan, bawaslu, termasuk juga kpu mukomuko.
baca juga:tekan pungli saat festival tabut, 60 jukir dibekali id card, kabag ops: apabila ada maka laporkan!
baca juga:1.120 pasangan menikah tahun 2024, terbanyak di kecamatan ini 
dia juga menyatakan, setelah tim ini dibentuk, maka tim akan dibagi tugas. ada tim surveyor, tim monitoring pilkada, dan tim pemantauan situasi politik daerah. 
"tim pemantau pilkada ini bertugas dari mulai sebelum pelaksanaan, hingga rampung dilakukan pemungutan suara saat pilkada nanti. meski tim belum terbentuk, dan baru tahap sosialisasi, namun sebagian besar semua yang akan dilibatkan dalam tim menyambut baik rencana ini," terangnya.
kesbangpol juga berharap partisipasi ini akan selalu aktif dari semua pihak demi terwujudnya pilkada di kabupaten mukomuko yang aman, damai, bersih dan adil. 
karena untuk mewujudkan jika ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat. ia juga menginginkan, siapa pun nanti pemimpin yang akan memimpin kabupaten mukomuko, hendaknya dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat melalui gagasan dan visi dan misi mereka.
"inilah yang diharapkan oleh masyarakat kabupaten mukomuko. semoga pilkada di kabupaten mukomuko berjalan aman dan kondusif,” katanya.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kabupaten mukomuko, dr. abdiyanto, sh, m.si, cla juga mengajak seluruh warga mukomuko nantinya agar dapat memberikan hak pilihnya dan tidak memilih golput pada 27 november 2024.
sebab pilihan tersebut akan menentukan pembangunan kabupaten mukomuko selama 5 tahun ke depan. "untuk mendorong partisipasi masyarakat, kami sudah mulai mengkampanyekan gunakan hak pilih jangan golput di setiap kecamatan ketika dilakukan pertemuan-pertemuan dan memasang baliho," kata sekda
pemkab mukomuko dengan tegas menyatakan sikap akan menindak para aparatur sipil negara (asn) yang terlibat dalam politik praktis. 
seperti, terang-terangan terlibat dalam kampanye pilkada dengan mendukung salah satu calon. pemkab akan memberikan sanksi teguran tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku. 
“kita tidak melarang asn untuk menyalurkan hak pilih,  tetapi nanti pada waktu pencoblosan. tapi kalau saat ini asn diminta fokus pada pekerjaannya sebagai abdi negara. termasuk juga pada perangkat desa, bpd dan bumdes, kita harapkan juga tidak terlibat dalam gerakan politik praktis,” tegas sekda.
lanjutnya, mencegah memang lebih baik. untuk itu kepada seluruh asn pemkab mukomuko diminta lebih bijak. jangan sampai menjadi temuan yang masuk dalam kategori pelanggaran netralitas.
“mari kita bijak, sukseskan pilkada tanpa terlibat dalam politik praktis. serta penyalahgunaan wewenang. biarkan masyarakat bisa memilih dengan tenang, tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” pungkasnya.(pir)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 7 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan