Kesadaran ASN Mukomuko Bayar Zakat Disorot, Baznas Sebut Paling Rendah ASN Guru di Disdikbud

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Selasa , 02 Jul 2024 - 00:03

ZAKAT: Kesadaran ASN Pemkab Mukomuko dalam membayar zakat sangat rendah jadi sorotan. Firmansyah/RB--

kesadaran asn mukomuko bayar zakat disorot, baznas sebut paling rendah asn guru di disdikbud                            koranrb.id  – meskipun sudah ada peraturan daerah (perda) nomor 4  tahun 2015 resmi mengatur pedoman penyaluran zakat, infaq, shadaqah (zis) sebesar 2,5 persen dari pendapatan, pembayaran gaji, penerimaan penghasilan, atau yang lainnya di kabupaten mukomuko. 
hingga saat ini tingkat kesadaran aparatur sipil negara (asn) di lingkup pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko sangat rendah, terlebih asn di bawah dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) mukomuko.
“berbagai upaya telah kami lakukan terkait zis yang diatur di perda ini dapat terealisasi, namun hingga kini dari ribuan guru yang ada di mukomuko berstatus asn, baru 10 persen yang membayarkan kewajiban,” jelas ketua badan amil zakat  nasional (baznas) kabupaten mukomuko, drs. h munir m.hum.
munir menjelaskan, untuk tingkat kesadaran asn di lingkup pemkab mukomuko dalam menyalurkan zakat melalui baznas masih tergolong rendah. 
baca juga:tiba dengan selamat, 172 jemaah haji mukomuko disambut isak tangis 
baca juga:pupr mukomuko mulai pengerjaan irigasi dan jalan, nilai proyek capai rp17 miliar lebih 
pasalnya dari sekitar 3.000 asn mukomuko ini baru sekitar 45 persen asn yang rutin melakukan pembayaran zakat melalui baznas.
zakat penghasilan bukan hanya diberlakukan kepada asn saja, namun juga diberlakukan kepada karyawan swasta, bumd, serta pejabat lainnya yang bekerja di ruang lingkup pemkab mukomuko.
“selalu kita imbau kepada seluruh asn yang telah memenuhi syarat, untuk membayar zakat, tidak menunda pembayaran zakat, karena zakat ini merupakan kewajiban kita,” ujar munir.
munir juga menambahkan, untuk potensi zakat yang berasal dari aparatur negara di kabupaten mukomuko cukup besar.
berdasarkan hitungan kasar asn di bawah disdikbud saja bisa mendapatkan rp200 juta sampai rp300 juta dari penghasilan yang dikeluarkan 2,5 persennya.
baca juga:sempat tertunda di 2023, bkd mukomuko pastikan tahun ini lelang randis
baca juga:waspadai ispa akibat kabut asap, dinkes mukomuko siapkan masker gratis 
belum lagi ditambah asn lainnya, yang juga ada dibawah dinas kesehatan (dinkes), namun untuk dinkes setelah dilakukan imbauan saat ini sudah 60 persen asn sudah membayar zis.
“kalau dinkes sudah diangka 60 persen asn nya sudah sadar untuk membayar zis, namun untuk disdikbud memang hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan membayarkan kewajibannya,” sampai munir.
zis ini tidak lain digunakan untuk membantu masyarakat mukomuko yang membutuhkan, seperti biaya sekolah, biaya berobat, musibah, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan dengan uang tersebut.
sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dapat terbantukan.
baca juga:sk pepanjangan masa jabatan 148 kades dan bpd jadi 8 tahun tunggu kemendagri
baca juga:posko kawal hak pilih bawaslu nihil laporan, pantarlih kesulitan bertemu pemilih
“biasanya kami dalam penyaluran bersama dinas social (dinsos) intinya dana umat ini akan dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan,
sebab didalam ajaran agama kita pun dijelaskan dari harta yang kita miliki ada hak orang yang membutuhkan didalamnya,” terangnya.
lanjutnya, berkaitan dengan pihak swasta dan bumn serta bumd ini masih dalam tahap penjajakan agar dapat menyalurkan zis ke basnas mukomuko, sebab saat ini masih belum banyak di luar asn yang menitipkan kewajibannya di basznas.
“zakat terbesar kita masih bersumber dari asn, kedepan kita juga akan terus mensosialisasikan ke pihak-pihak swasta, agar dapat menyalurkan zakatnya melalui baznas,” tutupnya.
sementara itu, kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat (kesra) sekretariat pemerintah kabupaten (setdakab) mukomuko, amri kurniadi s.ag membenarkan, bahkan tidak dapat dipungkiri meskipun sudah tertuang di dalam perda dan juga ada diajaran agama untuk berinfak, zakat dan shadakah. 
hingga saat ini masih minim asn yang membayarkan kewajibannya. padahal uang yang didapat jelas untuk membantu warga mukomuko yang membutuhkan sehingga dapat mengurangi kesulitan warga tersebut. 
sebab tidak seluruh warga mukomuko ini tergolong warga berkecukupan.
“kami selalu mengimbau ke berbagai opd agar dapat mengkoordinir asn nya menjalankan kewajiban membayar zis. sebab tidak sedikit santunan bagi warga yang membutuhkan berasal dari zis, begitu juga warga kita yang terbantukan biaya sekolah,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan