Tindaklanjuti Catatan BPK, Sekda Bengkulu Tengah Surati OPD Minta Segera Diselesaikan

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 02 Jul 2024 - 00:05

Sekda Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, ST, M.AP.-foto: dok/koranrb.id-

tindaklanjuti catatan bpk, sekda bengkulu tengah surati opd minta segera diselesaikan                            koranrb.id - sekretaris daerah (sekda) kabupaten bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap mengirim surat ke organisasi perangkat daerah (opd).
dalam surat tersebut opd diminta segera menindaklanjuti semua catatan yang diberikan badan pengawasan keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu.
“saya sudah meminta kepala opd untuk sesegera mungkin menindaklanjuti semua catatan yang diberikan bpk ri, baik itu kerugian negara maupun catatan lainnya,” tegas sekda.
rachmat mengungkapkan, sesuai dari lhp bpk, setelah lhp terbit, paling lambat 60 hari harus segera diselesaikan.
ia akan segera memonitor terkait perkembangan yang sudah dilakukan opd. tentu ia berharap opd sudah ada yang bergerak dan menindaklanjuti catatan dari bpk tersebut.
baca juga:7 bakal calon bupati mukomuko masih tunggu rekomendasi parpol 
sekda juga akan menanyakan terkait temuan kerugian negara di beberapa opd.
sejauh ini sudah batas mana tindaklanjut yang sudah dilakukan. tentu ia menegaskan semua catatan ini harus ditindaklanjuti.
“saya berharap sudah ada progres terkait tindaklanjut rekomendasi yang dilakukan setiap opd. terutama kerugian negara, sudah harus ada progresnya. kita akan minta inpektorat melakukan pemantuan terhadpa tindaklanjut tersebut,” bebernya.
sebelumnya, inspektur daerah kabupaten bengkulu tengah, welldo kurniyanto, se, mm, cgcae menjelaskan, secara keseluruhan untuk nilai kerugian daerah yang tertuang dalam lhp bpk terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
"kalau untuk angka pastinya tak terlalu hafal. karena jumlah kerugiannya belum ditotalkan juga. akan tetapi secara keseluruhan tak sampai rp 5 miliar," ungkapnya.
welldo menambahkan, ada beberapa kegiatan atau belanja yang menjadi temuan tim auditor bpk.
diantaranyaa, belanja modal, belanja pegawai ataupun belanja barang dan jasa.
baca juga:pilkada bengkulu tengah: baru evi kantongi rekomendasi, rachmat dan sri budiman menunggu 
kalau untuk belanja perjalanan dinas paling besar di sekretariat dprd kabupaten bengkulu tengah. 
“paling besar di dprd bengkulu tengah. namun, angkanya jauh turun dibandingkan tahun lalu. kalau tak salah secada keseluruhan berkisar rp 1,5 miliar," tutur welldo. 
untuk diketahui, berdasarkan rilis bpk ri perwakilan provinsi bengkulu beberapa waktu lalu, meskipun pemkab bengkulu tengah berhasil mendapatkan wtp, namun pemkab bengkulu tengah tak serta merta bebas dari catatan dari bpk. 
bpk masih menemukan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (spi) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, pengelolaan pendapatan asli daerah (pad) belum sepenuhnya memadai.  
belanja barang dan jasa atas honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat kegiatan serta honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia tidak sesuai ketentuan.
belanja perjalanan dinas pada 8 satuan kerja pemerintah daerah (skpd) tidak sesuai ketentuan.
baca juga:sman 2 kota bengkulu disidak ombudsman, kepsek dan ketua ppdb mendadak tak hadir
kemudian belanja modal gedung dan bangunan pada dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) secara swakelola tidak sesuai ketentuan.
pengelolaan kas di lingkungan pemkab bengkulu tengah belum tertib. kemudian penatausahaan aset tetap tanah pemkab bengkulu tengah belum tertib.
pasal 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 
pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada bpk, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.
jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada bpk selambat-lambatnya 60 hari setelah lhp diterima.
bpk berharap lhp ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan apbd.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan