Sanski Berat Menanti ASN di Bengkulu Jika Terlibat Judol, Gubernur Rohidin: Dampaknya Sangat Bahaya

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 27 Jun 2024 - 22:35

JUDOL: Gubernur Rohidin menegaskan ASN yang terpapar bermain judol akan diberi sanksi berat. ABDI/RB--

sanski berat menanti asn di bengkulu jika terlibat judol, gubernur rohidin: dampaknya sangat bahaya                            koranrb.id – data aparatur sipil negara (asn) yang terpapar bermain judi online (judol) mulai diumumkan pemerintah pusat melalui kementerian komunikasi dan informasi (kominfo) republik indonesia (ri).
kabar tersebut akhirnya sampai juga kepada pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. sehingga memancing respon gubernur bengkulu, prof. dr. h rohidin mersyah mma.
gubernur rohidin menegaskan asn yang terpapar bermain judol akan diberi sanksi berat.
“kita akan mensanksi berat asn yang ketahuan bermain judi online,” ungkap rohidin mersyah usai menghadiri acara di gedung pola, kantor gubernur bengkulu, kamis, 27 juni 2024.
baca juga:klhs-rpjmd provinsi bengkulu tahun 2024-2029 ditargetkan rampung akhir juni
baca juga:paket keanggotaan eksklusif dan peralatan gym baru di mercure bengkulu
gubernur rohidin menyebutkan, bahwa dirinya melarang keras seluruh asn di lingkungan pemprov bengkulu untuk bermain judol.
tidak hanya asn, gebernur rohidin juga menekankan kepada seluruh masyarakat di provinsi bengkulu.
menururtnya, judol merupakan suatu penyakit sosial yang akan berdampak langsung.
baik kepada pemain judol sendiri, keluarga atau orang terdekat.
dan turut menghambat perkembangan sumber daya manusia (sdm) di provinsi bengkulu itu sendiri.
baca juga: dorong penggunaan dana desa untuk berantas narkoba
baca juga:gubernur bengkulu sambut 390 jemaah haji kloter pertama, 1 jemaah dirawat di padang 
“tidak hanya asn, kepada masyarakat juga kita tekankan jangan sampai bermain judi online karena dampaknya sangat bahaya,” terang rohidin mersyah.
terpisah, kepala dinas komunikasi dan informatika (kominfo) kota bengkulu gita gama raniputera, se, mm menyebut jika ada asn di lingkungan pemerintah kota (pemkot) bengkulu yang terbukti terpapar judol, maka tindakan secara administrasi akan dilayangkan. 
“secara adminstrasi tindakan tegas akan di ambil jika terbukti melakukan kegiatan judi online,” jelas gita.
mulai dari peringatan pertama dan jika tidak diindahkan sesuai dengan administrasi peringatan akan dijatuhkan sanksi berat yaitu pemberhentian.
baca juga: pemkot bengkulu salurkan rp26 miliar gaji 13 asn, bpkad: sudah beserta tambahan 100 persen 
baca juga:tindak 3 kasus kehutanan, dlhk bengkulu beri polda bengkulu penghargaan 
“jika secara adminstrasi sudah masih tidak ada usaha untuk berubah maka dengan berat hati tindakan tegas akan di ambil,” jelas gita.
gita berharap jangan sampai sanski berat dilayangkan kepada asn yang terpapar judol, maka ia mengimbau agar para asn serta ptt pemkot bengkulu tidak terjerumus.
 “tindakan tegas itu jalan akhir, namun kami juga akan mengambil tindakan tersebut sesuai dengan sop maka jangan buat itu terjadi,” pungkas gita.
sekadar mengulas, pemprov bengkulu belum bisa memastikan apakah akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada para pelaku atau yang menurut pemerintah pusat disebut sebagai korban judol.
kendati menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (menko pmk) sudah mengeluarkan pernyataan mengenai kemungkinan memasukkan korban judi online ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) penerima bansos, pemprov bengkulu belum akan menindak lanjutinya.
''soalnya sampai saat ini kami belum menerima informasi secara resmi terkait pendataan korban judi online sebagai penerima bansos yang artinya belum ada petunjuknya,'' ujar sub koordinator penanganan fakir miskin, dinas sosial (dinsos) provinsi bengkulu, dwi desi puti.
diakuinya, pendataan dtks penerima bansos bukan menjadi tanggung jawabnya provinsi karena teknisnya dilakukan langsung oleh kementerian sosial (kemensos).
namun penentuan penerima bansos menjadi tanggung jawabnya dinas sosial yang ada di kabupaten/kota sebagai pihak yang akan melakukan verifikasi di lapangan. 
''artinya kalaupun para korban judi online dimasukkan ke dalam dtks penerima bansos, itu bukan kewenangan dinsos provinsi bengkulu, melainkan wewenangnya dinsos kabupaten dan kota yang memiliki data dan melaksanakan pendataan,'' terang dwi.
justru itu, sampai sejauh ini pemprov bengkulu belum menyiapkan program khusus untuk menyalurkan bansos kepada para korban judi online sepanjang belum menerima instruksi resmi dari pemerintah pusat. 
terpisah, anggota dprd provinsi bengkulu, herizal apriansyah mengaku kurang tepat jika bansos diberikan kepada para korban judi online yang pada hakikatnya adalah pelaku judi online itu sendiri. 
''tetapi jika memang ada instruksi dari pusat silahkan pemprov bengkulu menindak lanjutinya, yang pasti mungkin akan ada penolakan baik dari kami di legislatif maupun dari masyarakat secara langsung,'' tukas herizal.
tidak dipungkirinya, kasus judi online telah banyak menjerumuskan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di bengkulu yang berujung terpuruknya perekonomian masyarakat.
tidak sedikit para pelaku judi online yang kehilangan harta benda, tempat tinggal, bahkan pekerjaan sehingga memicu dampak sosial yang cukup signifikan.
tetapi herizal juga meminta pemerintah bersikap profesional dengan mengevaluasi apakah bansos yang disalurkan selama ini sudah tepat sasaran dan menyentuh semua kalangan yang benar-benar membutuhkan.
''kalau belum, artinya perlu dikaji ulang wacana soal pemberian bansos kepada para pelaku judi online yang oleh menteri pmk disebut sebagai korban itu,'' demikian herizal.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 28 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan