Bangun Insenerator Sampah Medis, DLHK Mesti Penuhi Syarat KLHK

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 09 Jun 2024 - 23:19

Kabag Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran DLHK Provinsi Bengkulu, Yanmar Mahadi menjelaskan persyaratan pembangunan insenerator limbah medis dari KLHK.--ABDI/RB

bangun insenerator sampah medis, dlhk mesti penuhi syarat klhk                            bengkulu, koranrb.id – untuk membangun insenerator sampah medis, dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu akui masih berupaya memenuhi persyaratan yang diberikan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk).
diketahui, sebelumnya pemprov bengkulu melalui dlhk provinsi bengkulu menerima persyaratan baru, yakni lahan yang digunakan harus melalui sistem sewa, di pelindo.
ditanggapi, kepala bidang (kabid) pengelolaan sampah, limbah b3, pengendalian pencemaran dlhk provinsi bengkulu, yanmar mahadi, bahwa saat ini pihaknya tengah memenuhi persyaratan yang diberikan klhk ri.
“saat ini masih berproses, kita masih memenuhi persyaratan yang di berikan pemerintah pusat, (klhk, red),” ungkap yanmar, minggu, 9 juni 2024.
baca juga:pipa pertamina bengkulu pecah, perketat pengawasan penyaluran bbm!
diketahui, pemenuhan persyaratan tersebut juga akan melibatkan pelindo sebagai pemilik lahan, pembangunan insenerator sampah medis tersebut.
“iya kita masih komunikasikan, mudah–mudahan pelindo bisa memberikan izin sewa lebih dari 20 tahun,” ujar yanmar.
yanmar mengungkapkan, pada syarat terbaru tersebut, pihaknya tidak akan berkewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sendiri.
melainkan, pihak pemprov bengkulu hanya diperuntukan untuk membuat amdal kawasan. 
baca juga:berada di daerah rawan, bpbd bengkulu siapkan mitigasi bencana
dengan catatan, pihaknya akan membuat rencana pengeloalan lingkungan rehabilitas hutan dan lahan (rpl - rhl) rinci.
rpl rhl rinci sendiri merupakan turunan dari amdal kawasan.
“dengan sewa lahan itu, berarti lahan tersebut masih milik pelindo.
sehingga kita hanya membuat amdal kawasan dengan rpl – rhl,” ujar yanmar.
baca juga: warga dusun baru dikepung persoalan, ibran menghilang pasca dicopot jabatan
sebelumnya, yanmar mengatakan, bahwa dalam syarat tersebut, klhk juga meminta pihak pemprov bengkulu minimal lama sewa lahan tersebut, yakni 20 tahun.
atas minimal lama sewa tempat tersebut, yanmar berharap, pihak pelindo bisa mengerti.
“mudah-mudahan pihak pelindo juga bisa mengerti, seperti apa,” ungkap yanmar.
yanmar menerangkan, lahan yang akan digunakan dalam pembangunan insenerator sampah medis.
baca juga:pabrikan kosmetik incar brand ekspor, industri kecantikan catat pertumbuhan
pihaknya telah menyelesaikan ploting lahan dan luas lahan yang akan digunakan, yakni seluas 2 hektare.
“kita sudah ploting lahan, di pelindo sudah diukur. itu akan digunakan seluas 2 hektare,” ungkap yanmar.
sebagai informasi, bahwa insenarator tersebut, merupakan program nasional. setiap provinsi wajib untuk memiliki insenerator. 
untuk itu, setelah pembangunan nantikan akan ada retribusi yang masuk. 
baca juga:parkir alfamart kembali dipungut, ini penjelasan pemkot bengkulu
sehingga pengelolaannya akan dilakukan dengan dua skema.
yakni, akan dipihak ketigakan atau membentuk uptd sendiri.
"selama ini, pihak penghasil limbah medis itu kan membuang limbahnya ke daerah lain.
dengan menggunakan pihak ketiga, atau pengumpul.
baca juga:dapat restu nasdem dan pkb, teddy rahman masih incar seluruh partai
dengan dibangunnya di bengkulu, tentu biayanya tentu akan lebih murah," sampai ynwar. 
mengenai pembiyaan, dikatakan yanmar nantinya akan dituangkan melalui peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub). 
sebab, seluruh fasilitas kesehatan di provinsi bengkulu, nantinya akan ber mou dengan dlhk provinsi bengkulu. "nanti kita tentukan besarannya perkilogramnya setelah dibuatkan perda atau pergubnya," tutup yanmar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 10 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan