Lapor Kejanggalan Tahapan Pilkada 2024 di Posko Pengaduan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 03 Jun 2024 - 23:27

LAPOR: Aktivitas staf Bawaslu Kepahiang. Jika menemukan kejanggalan selama tahapan Pilkada, silahkan lapor ke Posko Pengaduan --HERU/RB

lapor kejanggalan tahapan pilkada 2024 di posko pengaduan                            kepahiang, koranrb.id - seiring telah berjalannya tahapan menuju kepada hari pencoblosan pilkada serentak 2024, bawaslu kabupaten kepahiang telah menyiapkan posko pengaduan.
di sini, bawaslu kepahiang secara terbuka akan menerima semua laporan masyarakat terkait indikasi ataupun adanya kejanggalan dalam proses tahapan pilkada 2024. 
mulai dari perekrutan penyelenggara pilkada seperti, panitia pemilihan kecamatan (ppk), panitia pemungutan suara (pps) ataupun pkd.
hingga kepada adanya indikasi pelanggaran lain, dalam rangkaian tahapan pilkada 2024 yang saat ini terus berjalan. 
baca juga:gubernur bengkulu dan danrem teken kerja sama, 47 rtlh dibangun tahun ini
ketua bawaslu kepahiang mirzan pranoto hidayat, senin 4 juni 2024 berharap masyarakat dapat memanfaatkan posko pengaduan pilkada 2024. 
ia meyakinkan, semua laporan indikasi pelanggaran dalam tahapan pilkada 2024 yang masuk nantinya akan disikapi dan ditindaklanjuti dengan cepat. 
"posko pengaduan pilkada 2024 sudah kita siapkan di kantor bawaslu kepahiang, di jalan sman 1 kepahiang. semua masyarakat kabupaten kepahiang bisa memanfaatkannya," kata mirzan.
disampaikan, selama tahapan pilkada 2024 berjalan semua masyarakat bisa langsung berpartisipasi aktif. khususnya dalam melakukan pengawasan. 
baca juga:5 bulan, realisasi pad parkir baru 18 persen, jukir keluhkan karcis tidak tepat waktu
sesuai peraturan bawaslu (perbawaslu) nomor 7 tahun 2022 pasal 15 ayat 3 disebutkan, pengajuan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat harus memenuhi usnur syarat formil dan material. 
syarat formil meliputi, nama dan alamat pelapor, pihak pelapor dan waktu menyampaikan laporan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. 
di sini, waktu yang dimaksud tertera pada pasal 8 ayat 3 adalah, paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. 
adapun syarat materil, tercantum dalam pasal 15 ayat 4 adalah, dalam menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu, selain waktu dan tempat juga harus dilampirkan uraian kejadian pelanggaran serta bukti.
baca juga:pembangkit listrik geothermal hululais segera dibangun
bisa berupa rekaman, video, gambar atau bukti lainnya. 
perlu juga diketahui, pada form form keberatan dan form pengajuan yang sudah disediakan, masyarakat diminta mencantumkan identitas diri, nik dan foto diri. 
lalu, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dalam membuat laporan.
bawaslu membutuhkan bukti pendukung berupa foto atau video untuk ditindaklanjuti bersama sentra gakkumdu.
baca juga:korban kdrt seluma alami trauma berat, terlapor sering datangi rumah 
 selain itu, pastinya pelapor harus memberikan identitas diri, lokasi, serta kronologi peristiwa, dan ada terlapor.
untuk diketahui berdasarkan pkpu nomor 02 tahun 2024 tentang tahapan jadwal pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota. 
tahapan lanjutan pilkada 2024 adalah,  pendaftaran calon bupati/wabup dari tanggal 7 hingga 29 agustus, berlaku untuk calon melalui partai poltik (parpol) maupun calon independen.
yang membedakan hanyalah, untuk para calon independen atau perseorangan harus menyerahkan ktp dukungan. 
baca juga:9 gelandangan dikembalikan ke keluarga
kemudian untuk pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan bisa diserahkan lebih dulu, yakni dari 5 mei hingga 19 agustus 2024.
sedangkan untuk pelaksanaan kampanye, sesuai dengan jadwal tahapannya, akan dilaksanakan tanggal 25 september-23 november 2024.
selanjutnya, pemungutan suara atau hari pencoblosan akan dilaksanakan pada rabu 27 november 2024.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 4 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan