Pilbup Kepahiang 2024 Terancam Tak Jalan, NPHD Tak Kunjung Diteken

Reporter: Heru Permana Putra |

Editor: Ade HR |

Minggu , 12 Nov 2023 - 11:10

Ikrok, S.Pd--

pilbup kepahiang 2024 terancam tak jalan, nphd tak kunjung diteken                            kepahiang, koranrb id - berbeda dengan kabupaten/kota lain, di kabupaten kepahiang pelaksanaan pemilu 2024 tak kunjung menemui kejelasan. 
ini lantaran, hingga berita ini dirilis penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (nphd) buat penyelenggaraan pemilihan bupati kepahiang 2024 belum juga dilakukan. 
padahal, mengacu pada surat mendagri  nomor 900.1.9.1/16888/ perihal percepatan penandatanganan nphd pendanaan kegiatan pemilu kada tahun 2024 tertanggal  2 november 2023 lalu.
baca juga:durasi pilpres pengaruhi pergerakan ekonomi
pada salah satu itemnya jelas disebutkan,  pemerintah daerah bersama dengan kpu provinsi, kabupaten/kota dan bawaslu provinsi, kabupaten/kota ditekankan segera melakukan penandatanganan nphd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 10 november 2023.
selain itu juga disebutkan, dalam hal nphd yang telah ditandatangani, pemerintah daerah melakukan pencairan dana hibah pemilu kada paling lambat 14 hari kerja. 
baca juga:kulit putih dan cerah idaman setiap wanita, berikut cara alami merawat kulit supaya sehat
selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut gubernur, bupati/wali kota melaporkan hasil penandatanganan nphd serta pencairan hibah kepada kpu daerah dan bawaslu kepada mendagri melalui direktur jenderan bina keuangan daerah. 
serta melampirkan dokumen salinan nphd dan surat perintah pencairan dana (sp2d).
dalam poin selanjutnya juga disebutkan, bagi pemerintah daerah yang sampai sekarang ini belum melakukan penandatanganan nphd dan/atau belum menyampaikan laporan, ditunggu sampai dengan tanggal 10 november 2023. 
baca juga:laba bersih fifgroup tembus rp 3 triliun, kuartal-iii 2023
selanjutnya, tim kementerian dalam negeri (kemendagri) berkoordinasi dengan kpu dan bawaslu agar segera memfasilitasi penyelesaian permasalahan penandatangan nphd yang dimaksud. 
ketua kpu kabupaten kepahiang ikrok, s.pd, minggu 12 november 2023 membenarkan kondisi di atas. disampaikan, penandatanganan nphd dana hibah pemilu 2024 di kabupaten kepahiang belum dilakukan. 
"belum ada jadwal, kita juga masih menunggu," kata ikrok.
apa yang terjadi di kabupaten kepahiang tak lepas dari belum sinkronnya, angka dana hibah dari kedua belah pihak. 
baca juga:buruh tuntut upah minimum naik 15 persen, deadline penetapan ump 21 november, umk 30 november
diklaim sudah melewati kajian tapd secara mendalam, pemkab bertahan besaran dana hibah buat penyelenggara pemilu sebesar rp 23 miliar. dengan peruntukan, kpu kepahiang rp 17 m dan bawaslu kepahiang rp 6 miliar. 
sebaliknya, baik kpu maupun bawaslu kepahiang juga bertahan pada keinginan mereka. yakni, kpu diangka rp 23 miliar dan bawaslu belakangan juga menginginkan dana hibah dikucurkan rp 7,5 miliar. 
jika disetujui artinya, pemkab mesti mengalokasikan dana hibah pemilu 2024 mencapai rp 30,5 miliar. angka dana hibah dari pemkab ini sendiri, menurut sekda kabupaten kepahiang dr. hartono sudah melewati kajian tapd. 
baca juga:alasan anggaran, fasilitas olahraga dibiarkan rusak
termasuk dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini, khususnya soal keuangan daerah. 
sebagai gambaran, sebelumnya kpu mengusulkan dana hibah mencapai rp 30 miliar, kemudian dirasionalisasi rp 23 miliar hingga disetujui rp 17 miliar. adapun bawaslu, mengusulkan  rp 10 miliar. dalam perjalanannya, ada rasionalisasi menjadi rp 7,5 miliar hingga kemudian disetujui rp 6 miliar. (oce)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan