KTP PNS, TNI, Polri Boleh Jadi Dukungan Calon Perseorangan, Tapi Harus Lampirkan Surat Ini

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Fazlul Rahman |

Sabtu , 25 May 2024 - 16:45

KTP PNS, TNI, Polri Boleh Jadi Dukungan Calon Perseorangan, Tapi Harus Lampirkan Surat Ini --

ktp pns, tni, polri boleh jadi dukungan calon perseorangan, tapi harus lampirkan surat ini                             arga makmur, koranrb.id – saat ini kpu bengkulu utara masih melakukan verifikasi administrasi pada persyaratan yang diajukan bakal calon perseorangan. 
verifikasi administrasi yang dilakukan tersebut atas syarat yang diajukan oleh bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati bengkulu utara jalur perseorangan pitra martin dan gusti rahmat. 
kpu tengah melakukan verifikasi dukungan sesuai yang disampaikan bakal pasangan calon tersebut. 
bakal pasangan ini melakukan upload data sebanyak 22.930 dukungan. 
kpu melakukan verifikasi administrasi apakah 22.930 dukungan tersebut memenuhi syarat. 
komisioner kpu bengkulu utara ganti budiarto, s.pi menerangkan verifikasi yang dilakukan memastikan tidak ada keganggaan dukungan. 
baca juga:bukan tanpa alasan, ini dia keunggulan atv, cocok dipakai ke pertanian
termasuk apakah dukungan yang disampaikan sesuai dengan persyaratan. 
“diantaranya jelas dukungan yang disampaikan tersebut tidak boleh dukungan dari pns, tni dan polri,” terangnya.
jika memang nantinya dalam verifikasi administrasi ditemukan pernyataan dukungan yang diberikan berstatus pns atau tni dan polri, maka kpu akan melihat persyaratan pendukung. 
jika memang dalam ktp atau data nomor induk kependudukan tertulis pekerjaan sebagai pns, tni atau polri maka harus dilampiri dengan surat keterangan pensiun. 
surat keterangan pensiun tersebut juga akan menjadi dasar bagi kpu. 
“jika tidak ada maka dukungan tersebut akan kita nyatakan batal atau dukungan yang tidak sesuai persyaratan,” terangnya. 
baca juga:sebelum datangi pondok, harimau nyaris sergap warga di sungai 
meskipun jumlah dukungan yang disampaikan pasangan calon pitra martin – gusti melampaui batas minimum persyaratan sebanyak 21.785. 
namun kpu belum bisa memastikan apakah verifikasi akan dilanjutkan ke verifikasi faktual (verfak) atau tidak.
verfak baru akan dilakukan jika berdasarkan hasil verifikasi administrasi jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai atau lebih dari jumlah minimal. 
“jadi verfak dilakukan jika nantinya syarat dukungan yang memenuhi syarat sejumlah 21.785 atau lebih,” terang ganti. 
pada tahap verifikasi ini, bakal pasangan calon juga tidak bisa melakukan perbaikan atau penambahan berkas. 
perbaikan atau pergantian baru bisa dilakukan saat tahap verifikasi faktual. 
“jika memang lolos verifikasi administrasi, maka verifikasi faktual kita lakukan dengan metode sensus mendatangi satu persatu warga yang menyerahkan dukungan tersebut,” pungkas ganti. 
baca juga:jangan lewatkan peluang penghapusan dosa 2 tahun jelang idul adha, lakukan ibadah ini
ini artinya, jika nantinya hasil verifikasi administrasi menyatakan dokumen yang memenuhi syarat administrasi dibawah batas minimal. 
kpu akan menetapkan bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat. 
saat ini hanya ada satu bakal pasangan calon jalur perseorangan yang mendaftar. 
jika pasangan ini tidak memenuhi syarat, artinya tidak ada pasangan independen yang maju dalam pilkada bengkulu utara.
periode lalu juga sempat ada bakal calon bupati jalur perseorangan yang mendaftar yaitu bakal pasangan emilia puspita (ita jamil) – babul khairien. 
namun niatnya maju pilkada bengkulu utara 2019 lalu kandas lantaran tidak memenuhi syarat dukungan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 14 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan