30 Caleg Terpilih di Rejang Lebong Wajib Sampaikan LHKPN ke KPK

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 21 May 2024 - 22:31

GEDUNG DEWAN: Gedung DPRD Rejang Lebong yang nantinya akan diisi 30 anggota dewan baru hasil Pemilu 2024.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

30 caleg terpilih di rejang lebong wajib sampaikan lhkpn ke kpk                            koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten rejang lebong meminta 30 calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada pemilu 2024 segera menyampaikan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (lhkpn).
laporan tersebut disampaikan ke komisi pemberantasan korupsi (kpk).
koordinator divisi teknis dan penyelenggaraan pemilu kpu kabupaten rejang lebong, eiis purwanti mengatakan, sebanyak 30 caleg terpilih di kabupaten rejang lebong telah ditetapkan dalam rapat pleno kpu rejang lebong pada 2 mei 2024.
"batas akhir pelaporan lhkpn adalah 21 hari sebelum pelantikan. lhkpn ini wajib disampaikan oleh anggota dprd yang terpilih pada pemilu 2024," ungkap eiis.
baca juga:pemprov bengkulu gerak cepat atasi jalan longsor lebong, ketua komisi i dempo beri komentar ini 
dia menjelaskan laporan lhkpn ini wajib diserahkan oleh caleg yang baru terpilih maupun caleg lama yang terpilih kembali.
menurutnya, kpu hanya menerima bukti setoran tanda lapor dari masing-masing caleg terpilih.
sementara pelaporan dilakukan secara mandiri ke kpk ri.
"lhkpn merupakan syarat yang harus disampaikan oleh setiap caleg terpilih untuk pelantikan mereka, sudah menjadi aturan. saat ini, kami belum menerima satupun laporan dari caleg dprd rejang lebong yang baru terpilih," tegas eiis.
dijelaskannya, kpu kabupaten rejang lebong telah mengirimkan surat kepada masing-masing partai politik (parpol) di kabupaten rejang lebong yang berhasil mendapatkan kursi di dprd.
baca juga:begini cerita lengkap penemuan bayi malang di rsud curup kabupaten kepahiang, hanya dibungkus kantong kresek
diminta agar caleg terpilih dari setiap parpol segera membuat lhkpn.
"batas akhir pelaporan lhkpn ditetapkan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan anggota dprd rejang lebong. ini mengacu pada pelantikan anggota dprd rejang lebong periode 2019-2024 yang dilaksanakan pada 24 agustus 2019, sehingga kemungkinan pelantikannya tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya," bebernya.
eiis menambahkan, alasan dari caleg terpilih diharuskan menyampaikan lhkpn, karena sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
ini membantu mencegah korupsi, memastikan integritas publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin mereka. 
"lhkpn ini berperan penting dalam memelihara kepercayaan publik dan memastikan bahwa anggota legislatif bertanggung jawab secara finansial," tambah eiis.
baca juga:tim ident reskrim polres kepahiang meluncur ke rsud curup, buru ibu terduga buang bayi
jika caleg terpilih tidak menyampaikan lhkpn, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran etika dan hukum.
konsekuensinya dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan di negara tersebut, tetapi umumnya mereka dapat dijatuhi sanksi administratif.
seperti denda atau larangan untuk mencalonkan diri di masa mendatang. 
"selain itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban menyampaikan lhkpn juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap anggota legislatif yang bersangkutan," pungkas eiis.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 22 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan