PHPU Pileg DPRD Bengkulu Tengah Masuki Sidang Pendahuluan di MK

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 30 Apr 2024 - 00:24

PHPU Pileg DPRD Bengkulu Tengah Masuki Sidang Pendahuluan di MK--Abdi/RB

phpu pileg dprd bengkulu tengah masuki sidang pendahuluan di mk                            koranrb.id - dampak pemilihan umum (pemilu) 2024 masih terasa, saat ini salah satu perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) akan masuk rapat pendahuluan.
perkara phpu tersebut terkait hasil pileg dprd bengkulu tengah. 
saat ini sudah memasuki sidang pendahuluan di mahkamah konstitusi (mk). 
dikarenakan sebelumnya, partai amanat nasional (pan) melaporkan pihak kpu kabupaten benteng ke mahkamah konstitusi (mk) terkait hasil pileg dprd bengkulu tengah. 
baca juga:kpu tidak batasi calon gubernur dan wagub bengkulu, asalkan 
baca juga:dbd seluma talang tinggi paling banyak, hingga april 2024 segini kasus dan jumlah yang meninggal dunia
untuk diketahui, sengketa pemilu kabupaten bengkulu tengah terjadi atas gugatan yang dilayangkan oleh pan tersebut.
dikarenakan pan keberatan dengan hasil perhitungan ulang surat suara tidak sah di 5 tps di dapil iii kabupaten bengkulu tengah yang dilaksanakan kpu waktu lalu atas rekomendasi bawaslu provinsi bengkulu.
baca juga:desak pemprov bengkulu sigap tangani bencana di lebong
baca juga:bawaslu kaur ambil langkah ini, pastikan kelayakan panwascam existing
dari hasil penghitungan ulang tersebut, ppp mendapatkan tambahan 4 suara dan membuat pan kehilangan kursi di dapil iii, dan direbut ppp.
sebelum penghitungan ulang, pan hanya unggul 1 suara dari ppp.
karena keberatan dengan hasil penghitungan ulang tersebut, pan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi (mk) dan akan menjalani persidangan dalam waktu dekat. 
disampaikan, komisioner kpu provinsi bengkulu, sarjan effendi kala mengisi kegiatan sosialisasi peraturan kpu nomor 2 tahun 2024 dan persyaratan pencalonan perorangan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur bengkulu 2024.
baca juga:2 meninggal dunia, dbd mengganas di bengkulu selatan, total 158 kasus
baca juga:bapenda pasang 100 tapping box, pastikan transparansi pajak 
“saat ini, akan sudah masuk tahap rapat pendahuluan di mahkamah konsitusi,” ucap sarjan saat mengisi materi saat sosialisasi di hotel grage horizon, kota bengkulu.
sarjan menjelaskan, saat ini pihak kpu menyerahkan seluruhnya kepada penasihat hukum (ph) nya.
ia sangat berharap phpu tersebut, dapat segera selesai sehingga kpu dapat lebih berfokus pada tiap tahapan pilkada 2024.
“kami telah menyerahkan kronologis ke pengacara kpu ri dalam mengahdapi phpu di mk,” kata sarjan. 
baca juga:bunga rafflesia mekar kembar di liku 9 kepahiang
baca juga:anak umur 5,5 tahun bisa masuk sd, asalkan penuhi syarat ini
sebelumnya, pan akan laporkan bawaslu provinsi bengkulu ke dkpp dengan menyeebut dasar dan alasannya.  
adapun dasar dan alasan pan, yakni keputusan tersebut dikeluarkan bawaslu provinsi bengkulu saat rapat rekapitulasi kpu provinsi bengkulu, 6 – 8 maret 2024 kemarin.
hal tersebut, lantaran partai persatuan pembangunan (ppp) menyampaikan gugatan terkait dugaan suara sah partai ppp yang dianggap tidak sah pada rapat pleno tingkat kecamatan, kabupaten bengkulu tengah (benteng).
"kita sangat menyayangkan keputusan tersebut karena di tingkat terbawah tidak ada masalah. protes kita ini tidak hanya secara terbuka tetapi melalui surat juga sudah kita lakukan ke penyelenggara baik di daerah atau pusat," sampai wakil wakil ketua dpw pan provinsi bengkulu dediyanto, senin, 11 maret 2024.
dediyanto mengatakan, saat ini tim hukum sedang melakukan telaah laporan yang akan disampaikan ke mahkamah konstitusi (mk) dan dewan kerhormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
hal ini terkait dengan bukti-bukti tentang keberatan terhadap keputusan tersebut.
"tim hukum partai sedang melakukan telaah terhadap laporan yang disampaikan terkait bukti-bukti keberatan kami," tutur dediyanto.
ebih lanjut, dikatakan dediyanto, keputusan bawaslu provinsi bengkulu terhadap keberatan ppp hanya setidaknya tidak mempertimbangkan partai lain. ia menilai keputusan tersebut ada unsur keberpihakan.
"maka yang paling adil adalah penghitungan suara ulang dilakukan pada semua partai tetapi ini hanya dilakukan kepada ppp saja, ini ada unsur keberpihakan," ujarnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 1 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan