3 Raperda Disahkan Menjadi Perda, Salah Satunya Perda Adat Istiadat

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Senin , 29 Apr 2024 - 22:34

PERDA: Pidato Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi dalam raripurna pengesahan Raperda menjadi Perda Senin, 29 April 2024.-foto: rio/koranrb.id-

3 raperda disahkan menjadi perda, salah satunya perda adat istiadat                            koranrb.id - tiga rancangan perda (raperda) resmi disahkan menjadi perda oleh dprd bengkulu selatan, senin, 29 april 2024.
rapat paripurna pengesahan perda ini juga dihadiri bupati bengkulu selatan, gusnan mulyadi, se, mm.
pengesahan raperda menjadi perda tersebut dilaksanakan di ruang rapat raripurna dprd bengkulu selatan.
usai mendengarkan laporan komisi i dan ii serta pengambilan keputusan dprd atas tiga rapreda tersebut, bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada dprd bengkulu selatan.
dalam kesempatan itu, bupati mengungkapkan pengesahan raperda menjadi perda tersebut membuktikan pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
baca juga:presiden ingin perencanaan kesehatan daerah terintegrasi dengan pusat
untuk raperda tentang adat istiadat, dikatakan gusnan, pihaknya telah melaksanakan amanat konstitusi yang mana pengakuan bangsa indonesia terhadap adat istiadat ditegaskan dalam pasal 28 ayat 3 uud 45 yang menyebutkan identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman peradaban.
"khusus untuk adat kita akan diskusi hal teknisnya dengan lembaga adat, baik di kabupaten maupun di tingkat desa," kata gusnan.
untuk raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran narkotika dan prekusor narkotika, menurut gusnan, pemkab bengkulu selatan telah melaksanakan peraturan mendagri nomer 12 tahun 2019.
yakni tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.
dan, pasal 2 ayat 3 sambung gusnan menyebutkan bupati/walikota melakukan fasilitas pencegahan dan pemberantasan.
"untuk narkoba kita harus diskusikan secara teknis dengan bnn kabupaten, bagaimana memerangi narkotika yang sedang merajalela," terang gusnan.
terhadap rapreda tentang rencana penanaman umum modal diamanatkan pada pasal 4 uud nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.
baca juga:permudah pembayaran pbb-p2, bapenda buka loket pembayaran di kantor camat gading cempaka
sehingga perlu untuk pemerintah daerah memiliki peraturan daerah tentang rapreda tersebut.
"seperti penanaman modal berarti kita harus duduk bersama bank bengkulu, pdam dan mungkin peluang penanaman modal di sektor lainnya," ujar gusnan.
dengan pengesahan raperda itu menjadi rerda, gusnan berharap dapat memberi manfaat dan dapat menjadi payung hukum dan pedoman untuk pemerintah daerah dan masyarakat.
"kita berharap itu semua dapat menjadi dasar kemajuan daerah bengkulu selatan," ujar gusnan.
juru bicara komisi iii dprd bengkulu selatan, dodi martian mengatakan, seluruh fraksi di dprd bengkulu selatan telah setuju dan sepakat atas peningkatan rapreda menjadi perda.
tidak ada alasan lagi bagi pemkab bengkulu selatan untuk melakukan kebijakan dan hal-hal penting lainnya untuk menjalankan program kerja.
"seluruh fraksi telah sepakat dan menyetujui rapreda tersebut menjadi perda," ujar dodi.
baca juga:ambil formulir di partai gerindra, m saleh maju pilwakot bengkulu 
menutup paripurna tersebut, ketua dprd bengkulu selatan barli halim se menegaskan forum paripurna telah menerima dan menyetujui tiga rapreda untuk ditetapkan menjadi perda.
berdasarkan pembicaraan tingkat ii itu, telah dilakukan penandatanganan oleh bupati dan ketua dprd.
"sudah diserahkan kepada bupati (perda) untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh bupati," tutup barli.
kabag perundang-undangan dan persidangan sekretariat dprd bengkulu selatan, hendry wijaya kusuma, sh menerangkan, sampai saat ini sudah ada enam raperda ditingkatkan menjadi perda. masih ada tiga raperda potensial akan disahkan dalam waktu dekat ini.
hendry menjelaskan, ada tiga raperda wajib akan disahkan tahun 2024 ini.
yakni pelaksanaan pertanggungjawabkan apbd 2023, apbd perubahan 2024 dan pengesahan apbd 2025.
"disamping itu kita masih menunggu rancangan perda dari eksekutif. ditunggu sampai bulan juni untuk dilakukan pembahasan," ucap hendry.(advertorial)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 30 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan