Banyak Perusahaan di Kaur Belum Bayar Upah Pekerja Sesuai UMK

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade HR |

Selasa , 16 Apr 2024 - 22:19

TERANGKAN: Kadisnakertrans Kabupaten Kaur sampaikan perusahaan yang belum terapkan UMK.--RUSMAN AFRIZAL/RB

banyak perusahaan di kaur belum bayar upah pekerja sesuai umk                            bintuhan, koranrb.id - sejak ditetapkan oleh gubernur bengkulu beberapa waktu yang lalu, masih banyak perusahaan di kabupaten kaur yang belum membayar upah pekerja sesuai dengan upah minimum kabupaten (umk).
pemerintah kabupaten (pemkab) kaur melalui  dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kaur tentu saja sangat menyayangkan hal ini. 
padahal, setelah surat edaran adanya kenaikan umk beberapa waktu yang lalu pihak disnakertrans telah menyurati beberapa perusahaan di kaur untuk mematuhi umk.
untuk diketahui di tahun 2024 ini, gubernur bengkulu dengan resmi melalui surat edaran mengatakan bahwa umk di provinsi bengkulu resmi naik sebesar rp2.507.079. hal ini tak lain guna untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
baca juga:hari pertama masuk kerja, ini pesan bupati kaur!
"hasil pantauan kita masih cukup banyak perusahaan yang belum menerapkan umk sesuai dengan arahan dari gubernur," kata kepala disnakertrans kaur noprin aidi s.ip, m.si, selasa 16 april 2024.
noprin menegaskan, bagi perusahaan yang sampai dengan sekarang belum mampu memberikan gaji bagi para pekerjanya sesuai dengan umk. 
setidaknya kedepan bisa memberikan gaji tidak begitu jauh dengan umk. kenaikan gaji pun bisa dilakukan secara berangsur, hingga kedepannya bisa mengimbangi umk yang telah ditetapkan.
"harus berupaya mengimbangi, jangan banyak beralasan. hingga akhirnya tidak memberikan hak bagi para karyawan," tegasnya.
baca juga:tambahan formasi cpns kaur belum disetujui, ini penjelasannya
jika ada perusahaan yang membayar upah di bawah umk maka akan diberi sanksi tegas sesuai aturan yang ada. 
karena berdasarkan permenakertrans ri nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum, pada pasal 15 ayat 1 ditegaskan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan.
"perusahaan diwajib membayar upah sesuai umk yang telah ditetapkan melalui sk gubernur bengkulu.
jika ada perusahaan yang membayar upah dibawah umk akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
baca juga:polemik mutasi terus bergulir, asn ancam bawa ke ranah hukum
noprin mengungkapkan, kedepan disnakertrans trans akan melakukan pemantauan kangsung ke beberapa perusahaan yang belum membayarkan gaji sesuai dengan umk yang telah ditetapkan. 
dia juga mengimbau bagi, pekerja yang merasa menerima gaji dibawah umk padahal perusahaan itu sudah wajib menggaji mereka sesuai dengan umk diminta agar segera melaporkan agar bisa ditindak.
"kita akan sidak langsung kedepan, bagi para pekerja juga diharapkan membuat laporan kalau memang masih digaji di bawah umk," sampainya.
terpisah noprin menjelaskan, untuk program perekrutan kerja ke negara jepang yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) kaur melalui dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten kaur tahun ini tidak tersedia. 
baca juga:puncak arus balik, setiap hari 50 warga menuju pulau jawa
pasalnya hingga saat ini, disnakertrans kaur belum mendapatkan petunjuk dari disnakertrans provinsi bengkulu untuk segera membuka perekrutan di kaur.
berbeda dengan tahun 2023 yang lalu, kabupaten kaur membuka pendaftaran perekrutan untuk program kerja di jepang.
hanya saja belum ada satupun warga kaur yang lolos untuk ke jepang melalui program yang telah disiapkan ini.
"tahun ini untuk program magang ke jepang, sama sekali belum ada petunjuk," terangnya.
baca juga:sd dan smp kekurangan murid akan dimerger
jika nanti, sudah ada petunjuk, maka disnaker kaur akan segera melakukan sosialisasi melalui penyebaran brosur.
 guna untuk memberitahukan kepada warga kaur bahwa pendaftaran program tersebut mulai dibuka.
"kalau sudah ada kabar nanti, kita akan langsung umumkan siapa tau ada putra dan puteri kaur yang berminat," tukasnya.
sekedar informasi, di tahun 2023 yang lalu disnakertrans kaur memberangkatkan total ada sebanyak 43 warga kaur ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja indonesia (tki). 
baca juga:evaluasi lebaran: 897 perusahaan tak bayar thr, angka kecelakaan turun
paling banyak warga kaur berangkat menjadi tki ke malaysia.
karena memang baik dari segi pengurusan dan bahasa negara malaysia tidak terlalu sulit dibandingkan negara lainnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 17 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan