KORANRB.ID - Sudah melewati triwulan I Tahun Anggaran (TA) capaian realisasi anggaran dari OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang seret.
Hingga, Senin 21 April 2025 Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepahiang mencatat baru 2 OPD saja melayangkan laporan realisasi anggaran. Itupun, laporan realisasi yang dilaporkan baru sebatas anggaran rutin saja.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepahiang Piisman, SE, M,Si menyampaikan, kedua OPD yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang.
Karena ini pula, pihaknya akan menyurati seluruh OPD agar segera menyampaikan laporan realisasi anggaran. "Paling lambat mestinya laporan kita terima hari ini (kemarin,red). Yang masuk ke kita baru 2 OPD saja, itupun masih sebatas anggaran rutin saja. Seperti gaji dan kebutuhan kantor lainnya," kata Piisman.
BACA JUGA:Berhasil Dievakuasi, 2 Korban Tenggelam Ditemukan Tidak Bernyawa di 2 Lokasi Berbeda
BACA JUGA:Sekarang Lebih Mudah, Walikota Bengkulu Ajak Tertib Bayar Pajak
Menurutnya, secara umum laporan realisasi anggaran masih dalam tahap pengumpulan data. Pihaknya, berharap OPD segera melayangkan laporan agar nantinya dilaporkan secara global berdasarkan laporan per semester.
Untuk laporan realisasi anggaran triwulan I, akan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja dan menilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Laporan ini sendiri bertujuan untuk memberikan patokan bagi Satuan Kerja (Satker) dalam merealisasikan anggaran, memberikan acuan untuk penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan, memberikan informasi terkait pendapatan, belanja, transfer, defisit, surplus, serta pembiayaan dan memberikan acuan untuk mengevaluasi berbagai jenis pengambilan keputusan.
"Memang biasanya pelaporan realisasi anggaran dilakukan per semester atau setiap 6 bulan sekali. Namun untuk tahun ini, kita membutuhkan laporan tersebut setiap 3 bulan sekali," jelas Piisman.
BACA JUGA:Surat Pemberitahuan Rencana Pertemuan 2 Bupati, Sudah di Kabag Pemerintahan BU
BACA JUGA:Capaian IKD Masih Rendah, Dukcapil Sekemakan Jemput Bola
Berkaca pada APBD TA 2025 yang telah disahkan sebelumnya, postur belanja daerah dari total Rp884.827.918.995, masih didominasi belanja operasional. Yakni, lebih dari setengahnya, atau sebesar Rp574,5 miliar.
Sedangkan belanja modal hanya Rp180,4 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar dan belanja transfer sejumlah Rp128,8 miliar. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan Badan Anggaran bersama TAPD Kepahiang, pendapatan daerah diplot Rp886.827.918.995.
Dengan adanya pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu sejumlah Rp2 Miliar, maka total surplus atau defisit APBD 2025 menjadi nihil. APBD di TA 2025 lebih besar ketimbang TA 2024 yang hanya sebesar Rp780 miliaran.