Namun, Azhari enggan menyebut nominal TGR berdasarkan LHP BPK TA 2023 itu.
Namun, dari total temuan saat ini baru diselesaikan 75 persen, seharusnya penyelesaian TGR minimal di angka 80 persen.
“Saya sudah minta agar TGR itu segera diselesaikan,” katanya.
Sementara itu, Penanggung Jawab Auditor BPK RI Perwakilan Bengkulu di Kabupaten Lebong, Ram Suhri, mengatakan dalam menjalankan tugas untuk melakukan audit BPK memiliki kode etik tersendiri.
BACA JUGA:IKM Berkontribusi Besar Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Seperti, auditor BPK tidak boleh menerima pertemuan untuk melakukan diskusi di luar kantor yang sedang diperiksa.
“Kalau ada hal yang perlu didiskusikan, itu hanya boleh di kantor Pemkab atau di BPK.
Jika bapak/ibu melakukan diskusi di hotel itu tidak boleh, di luar dari lingkup kantor.
Maka ini harus sama-sama kita pahami dan kita laksanakan,” singkatnya.