Ia juga menambahkan jika seluruh kepala OPD harus responsip dan bisa menjelaskan jika memang ada pertanyaan-pertanyaan dari auditor terkait dengan belanja yang dilakukan dalam 2024 lalu.
BACA JUGA:Soal DAK Tak Disalurkan Berdampak Panjang, DPRD Akan Panggil BKD Seluma
BACA JUGA:Hasil Koordinasi Kejari Seluma ke Kemendagri, Dugaan Kesalahan Perbup Pembebasan Lahan Menguat
“Apa yang ditekankan oleh Pak Bupati kami sependapat dan kepala OPD harus bisa menjelaskan pada BPK jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terkait belanja,” tegas Parmin.
Sama seperti target Bupati Ir. H Mian, Parmin juga berharap tahun ini Bengkulu Utara kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk KE-8 kalinya.
“Kita saat ini berusaha mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang sudah 7 kali didapatkan Pemda Bengkulu Utara,” pungkas Parmin.