20 Desa di Kabupaten Rejang Lebong Belum Cairkan DD Tahap I

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 08 Apr 2024 - 21:39

POTENSI DESA: Salah satu desa yang memanfaatkan DD untuk pengembangan potensi desa yakni Desa Cawang Lama, Kecamatan Selupu Rejang.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

20 desa di kabupaten rejang lebong belum cairkan dd tahap i                            koranrb.id – sebanyak 102 dari total 122 desa di kabupaten rejang lebong telah menerima penyaluran dana desa (dd) tahap pertama.
menurut kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten rejang lebong, suradi rifa’i, sp, masih ada 20 desa yang belum mengajukan usulan pencairan dd tahap i.
suradi mengatakan, pada tahap pertama ini, dana desa yang dicairkan setiap desa sebesar 40 persen dari total pagu yang diterima.
kemungkinan, desa-desa yang belum mengajukan permintaan pencairan akan melakukannya setelah hari raya idul fitri mendatang.
selain pencairan dana desa tahap i, sambung suradi, 102 desa tersebut juga menerima penyaluran alokasi dana desa (add) tahap i sebesar 75 persen.
baca juga:10 obat yang wajib anda siapkan sebelum berangkat mudik
add ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten rejang lebong dan ditujukan untuk pembayaran honor atau penghasilan tetap (siltap) perangkat desa selama satu tahun.
"desa yang telah menerima penyaluran add sebelum lebaran idul fitri 1445 hijriah sudah memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran gaji atau siltap bagi perangkat desa mereka," katanya.
suradi menambahkan, total dana desa (dd) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 122 desa di kabupaten rejang lebong pada tahun 2024 mencapai rp104,42 miliar, melebihi jumlah pada tahun sebelumnya sebesar rp103 miliar.
pencairan dana ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap i sebesar 40 persen dan tahap ii sebesar 60 persen.
“selain dana desa (dd), terdapat juga alokasi dana desa (add) di kabupaten rejang lebong yang bersumber dari apbd kabupaten dengan total rp63,59 miliar. pencairan add ini juga dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap i sebesar 75 persen dan tahap ii sebesar 25 persen,” beber suradi.
sementara itu, pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong telah mengumumkan bahwa dalam pengelolaan dd di tahun 2024 ini, sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
dimana pada tahun ini, fokus penggunaan dd tahun 2024 akan ditekankan pada penanganan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan, termasuk program stunting.
baca juga:tips aman berkendara saat mudik dalam keadaan berpuasa
dd yang merupakan program bantuan dari pemerintah pusat untuk desa-desa dipastikan akan kembali dialokasikan untuk tujuan tersebut pada tahun 2024.
menurut suradi, terdapat perubahan dalam fokus penggunaan anggaran dana desa tahun 2024, sesuai dengan peraturan menteri desa nomor 7 tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa, serta petunjuk teknis operasional penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan menteri desa nomor 13 tahun 2023. 
“sebanyak 25 persen dari dd akan dialokasikan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai (blt) dan program lainnya,” jelasnya.
selain itu, tambah suradi, minimal 20 persen dari dd akan digunakan untuk ketahanan pangan dan peternakan, termasuk penanganan stunting.
sedangkan sisanya akan dialokasikan untuk keperluan umum seperti operasional dan pemberdayaan.
sementara itu, bupati rejang lebong drs. h. syamsul effendi, mm mengimbau kepada seluruh perangkat desa yang ada di kabupaten rejang lebong, agar bisa kreatif dan inovatif dalam menggunakan dd.
menurutnya, penggunaan dd harus diiringi dengan pengembangan ekonomi kreatif yang didasari inovasi, karenanya inovasi tidak boleh berhenti dilakukan untuk membangun desa.
“dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah harusnya benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa. untuk itu desa pun harus kreatif dan inovatif dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan desa,” terang bupati.
baca juga:kejar target penghimpunan zakat ramadan, jumlah dikumpulkan baznas fantastis 
saat ini, sambung bupati, desa berhak memutuskan sendiri, tidak boleh ada yang mengintervensi, baik bupati, gubernur, bahkan presiden.
karena itulah, masyarakat desa harus memiliki daya juang untuk mengembangkan potensi kekayaan desanya.
"tidak boleh ada lagi ke depannya kasus dimana dana desa dipakai untuk kepentingan di luar kepentingan untuk membangun desa. persoalan sdm tak perlu jadi alasan, semuanya bisa dilakukan jika seluruh elemen masyarakat desa dilibatkan dalam pembangunan desa,” tegas bupati.
ia menambahkan penyimpangan dana desa akan berdampak sangat buruk, baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat desa.
agar tidak terjadi penyimpangan, dana desa hendaknya disalurkan pada empat program kerja, yakni pembuatan embung desa, penguatan bumdes, pengembangan produk unggulan desa, dan pembuatan sarana olah raga.
"jika dana desa disalurkan secara benar, maka yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat desa,” ujar bupati.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 9 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan