11 Pelanggaran Diproses dan 5 Rekomendasi Sanksi Dikeluarkan Bawaslu Kota Bengkulu

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Minggu , 04 Feb 2024 - 22:35

11 pelanggaran diproses dan 5 rekomendasi sanksi dikeluarkan Bawaslu Kota Bengkulu--Abdi/rb

11 pelanggaran diproses dan 5 rekomendasi sanksi dikeluarkan bawaslu kota bengkulu                            koranrb.id-  11 pelanggaran pemilu diproses badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu.
sedikitnya 5 surat rekomendasi sanksi telah dikeluarkan bawaslu kota bengkulu.
pelanggaran tersebut yakni kampanye di perguruan tinggi menggunakan atribut larangan yang terjadi pada  25 desember 2023 oleh oknum anggota dpd ri.
melanggar pkpu nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.
baca juga:bawaslu keluarkan rekomendasi dugaan potensi pelanggaran kampanye prabowo, ini jadwalnya
baca juga:bawaslu kaji laporan calon dpd ri bagi-bagi sembako
kemudian, pelaksanaan kampanye anies baswedan dilakukan pada hari rabu, 6 desember 2023 di aula kampus universitas prof. dr. hazairin, s.h. kota bengkulu. 
berdasarkan pasal 72a ayat (5) pkpu nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, maka pelaksanaan kampanye tersebut menyalahi aturan.
kemudian pelanggaran libatkan anak-anak dalam kampanye capres prabowo subianto pada 11 januari 2024 di balai buntar kota bengkulu. 
melanggar undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum apapun alasannya. lebih tepatnya hal tersebut diatur dalam pasal 280 ayat (1) huruf h.
baca juga:bawaslu proses oknum dosen kampus swasta, ini penyebabnya!
baca juga:bawaslu panggil asn dinkes terima bahan kampanye calon anggota dprd provinsi bengkulu 
serta keterlibatan lpm/rt/rw dalam pelaksanaan kampanye pada 3 januari 2024 di kelurahan kampung melayu yang melanggar peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2025 tentang kelurahan dan peraturan walikota bengkulu nomor 9 tahun 2023 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan.
selanjutnya terdaftarnya anggota kpps kota bengkulu pada partai politik yang memang bertentangan sebagai syarat administrasi untuk menjadi penyelenggara pemilu.
 “iya kita telah melakukan pengawasan secara maksimal, sejauh ini  terdapat lima dari temuan planggaran yang telah dikeluarkan surat rekomendasi,” sampai kordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengkta (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri.
ahmad menjelaskan, keseluruhan pelanggaran tersebut ada juga yang mendapat imbauan dari bawaslu kota bengkulu. 
adapun pelanggaran tersebut, kampanye pada titik larangan, politik uang, pemasangan apk tidak sesuai zona yang ditetapkan, tidak menyampaikan surat pemberitahuan kampanye.
baca juga:calon dpd lapor calon dpd ke bawaslu provinsi bengkulu, tim lengkapi berkas laporan 
baca juga:diduga tidak netral, asn dinkes penuhi panggilan bawaslu
“lima yang totalnya yang kita imbau dari pelanggaran yang terangkum oleh kami, (bawaslu kota bengkulu, red),” ujar ahmad.
ahmad juga menerangkan saat ini tengah berjalan proses penanganan pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (asn) serta besok kita akan melakukan penelusuran terhadap dugaan adanya kampanye yang dilakukan caleg dpr ri di lingkungan kampus di kota bengkulu.
“ada dua dugaan netralitas yang telah berada pada tahapan pemanggilan dan yeng terbaru ada dugaan oknum dosen kampus yang menyebarkan pamplet caleg dpr ri dikampus,” terang ahmad.
ahmad menerangkan seluruhnya diproses berdasarkan, regulasi yang menjadi acuan berdasarkan jenis pelanggaran di lingkungan kota bengkulu.
“itu diproses keseluruhan berpatokan pada aturan yang ada, baik pkpu, uu pemilu hingga peraturan lain,” ucap ahmad.
baca juga:alasan bawaslu minta saksi parpol awasi dptb 
baca juga:jelang akhir masa kampanye, bawaslu perketat pengawasan
sementara itu, ketua bawaslu kota bengkulu, rahmat hidayat mengimbau memasuki masa tenang agar tidak dimanfaatkan oknum peserta pemilu, pendukung, relawan serta loyalis untuk melakukan tindak yang tidak sesuai peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) serta undang – undang pemilihan umum (pemilu).
“siapapun jangan memanfaatkan masa tenang sebagai sarana untuk melakukan pelanggaran,” tegas rahmat.
rahmat juga mengimbau, terhadap keseluruhan data penaganan pelanggaran yang berhasil terhimpun telah melalui proses tahapan penanganan pelanggaran sesuai dengan tata caranya.
“kami proses itu semua dengan berlandaskan regulasi dan sesuai dengan tahapan penanganan yaitu 14 hari kerja,” ucap rahmat.
baca juga:bawaslu panggil oknum pejabat, tindakannya di dinkes kota diduga langgar pkpu
baca juga:pemprov bengkulu minta bawaslu tindak asn tidak netral
rahmat menekankan, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dari tindak pelanggaran disekeliling mereka. tentu dengan begitu dapat menciptakan iklim demokrasi yang baik, damai serta jujur dan adil (jurdil).
“kita inginkan masyarakat berperan aktif dalam pengawasan juga, hal tersebut sangat diperlukan untuk jalannya pemilu ini,” harap rahmat. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 5 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan