Perda RTRW Menggantung, Ancaman Resetting Depan Mata

Reporter: Firman |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 01 Feb 2024 - 23:39

POTENSI PAD: Pengesahan Perda RTRW masih menggantung, memengaruhi pendapatan PAD dari galian C ini. FOTO: FIRMANSYAH/RB--

perda rtrw menggantung, ancaman resetting  depan mata                            mukomuko, koranrb.id– rapat paripurna penetapan perda rtrw (rencana tata ruang wilayah) kabupaten mukomuko masih menggantung, alias belum ada kepastian jadwal.
sementara batas waktu yang diberikan kementerian agraria dan tata ruang (atr)/ badan pertanahan nasional (bpn) akan berakhir bulan februari ini. bila tak juga tuntas, perda rtrw kabupaten mukomuko menghadapi ancaman resetting atau pengaturan ulang.
ancaman resetting depan mata atas rancangan  perda rtrw kabupaten mukomuko ini, diakui kabid pertamanan dan penataan ruang dinas pupr kabupaten mukomuko haryanto, st. 
baca juga:husein gaza: saksi penderitaan rakyat palestina hadir menyapa 
baca juga:pembangunan 27 sekolah habiskan dak rp22 miliar: kapan lelang? 
setelah dilakukan penundaan rapat paripurna penetapa perda belum diketahui kembali kapan jadwal pemkab mukomuko bersama dprd akan membahas dan menyepakati perda tersebut. 
maka dari itu saat ini  perda rtrw  kabupaten mukomuko terancam resetting atau pengaturan ulang pengurusan perda rtrw ke pemerintah pusat. 
setelah sebelumnya pemkab telah diberikan waktu oleh pihak kementerian atr/bpn. untuk menyepakati perda rtrw paling lama dua bulan sejak pihak kementerian atr memberikan persetujuan.
“perda rtrw melalui proses yang panjang, dan sudah mendapatkan persetujuan dari kementerian  atr, tepatnya (21/12) 2023 lalu,’’ ujarnya. 
maka dari itu, lanjut haryanto, kementerian atr meminta agar esekutif dan legislatif segera memproses dan menyepakati. 
namun, rapat paripurna yang sempat dibuka pada 28 desember tahun 2023, terjadi penundaan karena anggota dprd yang hadir tidak korum.
diputuskan  dijadwalkan lagi pada 8 januari  2024. ‘’kembali alami penundaan, dan hingga saat ini belum ada penjadwalan kembali,” ujar haryanto.
haryanto berharap dprd mukomuko dapat kembali menjadwal ulang rapat paripurna untuk menyepakati perda rtrw. 
sebab, perda rtrw ini untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah. 
baca juga:istri terdakwa sigit mangkir jadi saksi, perkara penipuan calon bintara
baca juga:calon dpd lapor calon dpd ke bawaslu provinsi bengkulu, tim lengkapi berkas laporan 
perda rtrw menyangkut soal investasi, pertanian, perkebunan, peternakan, termasuk pertambangan galian c dan yang lainnya.
dipastikan jika di tanggal 29 februari 2024 perda rtrw tidak juga disepakati, kabupaten mukomuko harus memulai dari nol lagi jika ingin memiliki perda rtrw. 
juga harus kembali melobi ke sejumlah kementerian. proses melobi ini butuh waktu yang lama, bahkan sampai tiga hingga lima tahun.
baca juga:sepekan ditahan, dua tsk korupsi dana pnpm belum cicil kn
"perlu juga diingat, persetujuan perda rtrw dari kementerian atr/bpn yang kita dapatkan sekarang, hasil perjuangan yang sangat panjang dan rumit,’’ ucap haryanto. 
bayangkan saja, sebut haryanto, dari tahun 2017 diperjuagkan ke pemerintah pusat, baru di tahun 2023 didapatkan persetujuan dari kementerian atr/bpn. 
‘’maka dari itu, kami sangat berharap supaya cepat ada kesepakatan terkait perda rtrw ini," harapnya.
jika nanti sudah ada kesepakatan, berkas kesepakatan antara dprd bersama pemkab mukomuko akan langsung disampaikan ke pemerintah provinsi bengkulu untuk mendapatkan nomor registrasi sekaligus meneruskan ke kementerian atr/bpn. 
lalu, tahapan selanjunya pemkab mukomuko tinggal menunggu persetujuan dari kementerian atr/bpn.
“setelah disetujui pihak kementerian atr/bpn, maka akan ada surat rekomendasi pemkab. setelah itu, baru kita sampaikan lagi ke dprd untuk disahkan," pungkasnya.
sementara itu, sekretaris dewan (setwan) dprd mukomuko syahrizal, sh membenarkan bawasanya akan ada penjadwalan ulang pengesahan raperda perubahan atas perda nomor 06 tahun 2012 tentang rtrw. 
sebab, pada jadwal sebelumnya terdapat beberapa kendala, yang hingga saat ini belum diketahui tanggal dan waktu paripurna kembali.
“penundaan sebelumnya, selain belum korum, sebagian anggota dprd yang hadir meminta rapat ditunda,’’ sebutnya. 
alasan penundaan saat ini, karena paripurna perda rtrw sifatnya pengesahaan, diharapkan kehadiran bupati yang pada waktu itu berhalangan hadir. 
‘’sedangkan pada penjadwalan kedua kembali terjadi penundaan karena, pihak esekutif yang meminta,” sampai syahrizal.
lanjutnya, pengambilan keputusan ini masih belum diketahui kapan akan dilaksanakan kembali, paska tertunda. 
secara substansi tidak menjadi persoalan terhadap raperda rtrw yang sebelumya telah menjalani proses pembahasan yang cukup lama.
hanya saja terkait penjadwalan ulang, bamus (badan musyawarah) dprd. yang menentukan kapan akan kembali dilaksanakan.
“soal materi semuanya sudah selesai, tidak ada masalah tinggal lagi pengambilan keputusan pengesahaan menjadi produk hukum daerah,’’ katanya. 
tidak dapat dipungkiri produk hukum yang dihasilkan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. kemudian juga jika habis waktu maka kita akan menunggu lama kembali. 
‘’kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaanya bamus la yang bisa menjawab,” demikian syahrizal.
terpisah sekretaris daerah (sekda) kabupaten mukomuko, dr. abdiyanto, sh, m.si, cla mengatakan, produk hukum perda rtrw ini menjadi landasan seluruh kegiatan. 
baik yang di selenggarakan pemerintah dalam ranga membangun daerah, pengusaha untuk investasi. 
serta masyarakat luas, agar mengetahui tata lokasi dan status legalitas peruntukan wilayah. 
baca juga:sempat memanas, politisi demokrat dan pan sepakat damai
maka dari itu jika sempat terjadi reseting penetapan perda rtrw ini, tidak hanya pemerintah akan kesulitan dalam melakukan pembangunan, begitu juga masyarakat mukomuko.
masyarakat akan kembali kehilangan harapan akan kepastian peruntukan suatau wilayah di kabupaten mukomuko.
“kami sifatnya menunggu, kapan penetapan perda akan dilakukan. namun hingga saat ini esekutif belum mengetahui jadwalnya,’’ ucap sekda. 
‘’pastinya kami berharap legislatif segera menjadwalkan ulang agar tidak reseting, yang membuat masyarakat kecewa. dan kami pun kesulitan melakukan pembangunan,” sambung sekda.
berkaitan dengan penjadwalan penetapan perda rt/rw, ketika rb menghubungi melalui handphone, ketua dprd mukomuko ali saftaini se, belum bisa dihubungi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 2 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan