Apakah PTPS Berhak Menerima Biaya Perlindungan Pemilu Serentak 2024? Ini Penjelasannya

Reporter: Fran Sinatra |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 30 Jan 2024 - 15:30

Pemilu serentak 2024, apakah PTPS berhak menerima biaya perlindungan?. (Foto: Tangkapan layar google maps gedung Bawaslu Provinsi Bengkulu/ koranrb.id)--

apakah ptps berhak menerima biaya perlindungan pemilu serentak 2024? ini penjelasannya                            bengkulu, koranrb.id- apakah pengawas tempat pemungutan suara (ptps), berhak menerima biaya perlindungan?.
pelantikan pengawas tempat pemungutan suara (ptps, untuk kota bengkulu telah dilaksanakan pada hari senin, 22 januari 2024.
dimana setelah pengawas tempat pemungutan suara (ptps) dilantik dilanjutkan dengan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), yang telah di laksanakan pada hari kamis, 25 januari 2024 lalu.
baca juga:kecelakaan maut di jalan tol bengkulu, kamera cctv tak menyala
baca juga:oknum caleg dprd kota bengkulu diduga libatkan pelajar di sekolah, bisa pidana penjara dan denda 
setelah melakukan rangkaian kegiatan tersebut, maka pengawas tempat pemungutan suara (ptps) diharapkan telah siap untuk melaksanakan tugas yang harus mereka lakukan pada saat pemilihan umum (pemilu) yang akan dilaksanakan pada hari rabu, 14 februari 2024 mendatang.
ptps adalah, petugas yang telah dibentuk panitia pengawas pemilu kecamatan (panwaslu kecamatan), untuk membantu panwaslu kelurahan/ desa sebagaimana telah dikutip dari peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022.
baca juga:lebih lezat dari daging ayam, berikut olahan burung ruak-ruak
baca juga:kampanye di medsos jangan ada unsur sara
dimana untuk setiap tempat pemungutan suara (tps), akan ditempatkan 1 (satu) orang petugas pengawas tempat pemungutan suara (ptps) pada pemilihan umum (pemilu) februari 2024 mendatang.
lantas timbul pertanyaan, apakah pengawas tempat pemungutan suara (ptps) akan menerima biaya perlindungan pada pemilu serentak 2024?
mengutip dari laman resmi komisi pemilihan umum (kpu), adapun biaya perlindungan akan diberikan pada petugas badan ad hoc dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) pada pemilihan 2024. 
baca juga:8 referensi mobil nyaman dengan pajak rendah, dijamin gak bikin kantong jebol
baca juga:bawaslu terima data apk melanggar dari panwascam, berikut rincian zona merah pemasangan apk 
supaya kita dapat memahami, siapa saja pihak yang mendapat biaya perlindungan, berdasarkan informasi tersebut, berikut informasi mengenai anggota badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.
~ ppk (panitia pemilihan kecamatan)
~ pps (panitia pemungutan suara)
baca juga:4 arti mimpi tenggelam menurut primbon jawa, cek!
baca juga:laporan dana kampanye paling kecil, psi beri klarifikasi 
~ kpps (kelompok penyelenggara pemungutan suara)
~ pantarlih (panitia pemutakhiran data pemilih)
~ petugas ketertiban tempat pemungutan suara (tps)
baca juga:waspada! pino raya masuk zona bahaya kasus dbd
baca juga:978 tuna netra nyoblos dapat perlakuan khusus
selain itu,untuk penyelenggara pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 adalah komisi pemilihan umum (kpu), badan pengawas pemilu (bawaslu), serta dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
pengawas tempat pemungutan suara (ptps) termasuk dalam bagian dari badan pangawas pemilu (bawaslu) sebagaimana tercantum dalam perbawaslu nomor 3 tahun 2022. 
baca juga:wajah jelas terekam cctv, mesin kasir hingga iphone xs max toko aksesoris digondol maling
baca juga: setelah panggil tkd prabowo dan kpai, ahmad: kaji, bahas dan beri rekomendasi pelanggaran
yang artinya, pada pemilihan umum (pemilu) serentak 2024, anggota pengawas tempat pemungutan suara (ptps) juga berhak menerima biaya perlindungan jika mengalami kondisi-kondisi tertentu.
dikutip dari laman resmi komisi pemilihan umum (kpu), berikut ini rincian biaya perlindungan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024, adalah:
~ santunan bagi yang meninggal dunia, sebesar rp36.000.000,00
baca juga:tambah semangat kerja, perangkat desa terima nipd
baca juga:tertibkan apk “bandel” ! 29 januari paling lambat
~ santunan bagi yang mengalami cacat permanen, sebesar  rp3.800.000,00
~ santunan bagi yang mengalami luka berat, sebesar rp16.500.000,00
~ santunan bagi yang mengalami luka sedang, sebesar rp8.250.000,00
~ bantuan biaya pemakaman, bagi yang meninggal dunia, sebesar rp10.000.000,00.
baca juga:pemprov bengkulu minta bawaslu tindak asn tidak netral
baca juga:tertibkan apk “bandel” ! 29 januari paling lambat
berikut panduan pengawas tps (ptps) dalam pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum (pemilu) serentak 2024, adalah sebagai berikut:
apa tugas, wewenang, kewajiban dan larangan pengawas tps (ptps)?
1. tugas pengawas tempat pemungutan suara (ptps):
~ mengawasi persiapan pemungutan suara
baca juga:polisi tetapkan tsk penganiaya mahasiswi, ternyata teman sendiri, ini kronologisnya
baca juga:ini dia tugas dan besaran gaji ptps pemilu serentak 2024, berikut penjelasan lengkapnya
~ mengawasi pelaksanaan pemungutan suara
~ mengawasi persiapan penghitungan suara
~  mengawasi pelaksanaan penghitungan suara
~ mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari tps ke panitia pemungutan suara (pps).
baca juga:inspektorat tunggu laporan kekayaan kades, wajib dilaporkan ke kpk
baca juga:pastikan kamu terdaftar sebagai pemilih, begini cara cek dpt pemilu serentak 2024 secara online
2. kewenangan pengawas tempat pemungutan suara (ptps):
~ menyampaikan keberatan, dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara
~ menerima salinan berita acara dan sertifikat pada pemungutan dan penghitungan
~ melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
baca juga:pasar jangkar mas jadi aset pemkot
baca juga:istilah dalam pemilu serentak 2024 yang wajib kamu ketahui, begini penjelasannya 
3. kewajiban pengawas tempat pemungutan suara (ptps):
~ menyampaikan laporan, dari hasil pengawasan pemungutan serta penghitungan suara kepada panwaslu kecamatan melalui panwaslu kelurahan/ desa.
~ ptps, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada panwaslu, kecamatan melalui panwaslu kelurahan/desa.
4. larangan pengawas tempat pemungutan suara (ptps): 
baca juga:satpol pp geram, ancam kurung pemilik ternak
baca juga:kota bengkulu ada 6 tps khusus, ini lokasinya
~ ptps, mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.
~ ptps, melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara.
~ ptps, mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suar serta mengisi formulir pemungutan suara dan   hasil penghitungan suara.
baca juga:belum ada pemulihan kerugian negara perkara korupsi kur bsi rp1,4 miliar, jaksa lakukan ini
baca juga: 1.652 lembar surat suara dpd ri dikembalikan, ada apa?
~ ptps, mengganggu kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
~ ptps, mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
selain itu, pengawas tempat pemungutan suara ( ptps) wajib menggunakan formulir a untuk mencatat setiap peristiwa dan hasil dari pengawasan serta dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. 
baca juga:oknum caleg dprd kota bengkulu diduga libatkan pelajar di sekolah, bisa pidana penjara dan denda
baca juga:di bengkulu utara ada 63 tps sulit, logistik dikirim mulai 31 januari
adapun formulir a juga sarana untuk menjelaskan tentang upaya pencegahan dan saran perbaikan dari pengawas tempat pemungutan suara (tps) yang dikirimkan ke pengawas kecamatan melalui pengawas kelurahan/desa.
tugas ptps pengawasan masa tenang, sebelum pemungutan suara:
masa tenang merupalan masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. 
baca juga:optimis target investasi terlampaui, capaiannya sudah segini!
baca juga:504 penyandang disabilitas di bengkulu tengah masuk dpt
dalam tahapan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024, masa tenang berlangsung pada 11 – 13 februari 2024. 
dalam masa tenang, peserta pemilu dilarang melakukan aktivitas kampanye, yaitu dengan cara melakukan kegiatan peserta pemilu atau pun pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri dari peserta pemilu.
dalam masa tenang tersebut dilarang melakukan politik uang, yaitu dengan cara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
baca juga:kuota listrik gratis 1.230 sr, ini kriteria penerima dan syaratnya
baca juga:wow! gaji petugas kpps pemilu 2024 naik, begini rinciannya
dimana pengawas tps (ptps) akan melakukan pengawasan di masa tenang dengan fokus pada praktik kampanye yang dilakukan di masa tenang dan praktik politik uang. 
pengawasan terhadap adanya praktik pemberian uang dan barang secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan perorangan. 
baca juga:jpu lanjut buktikan korupsi hibah koni rp156 juta, ini respon terdakwa di sidang perdana
baca juga:rsj siap beri layanan kejiwaan caleg gagal
adapun tindakan praktik pemberian uang dan barang tersebut untuk:
~ tidak menggunakan hak pilihnya.
~ menggunakan hak pilihnya dengan cara memilih peserta pemilu, atau cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
~ dengan cara memilih pasangan calon tertentu.
baca juga:tingkatkan ekspor indonesia, kemendag gandeng ppi dunia
baca juga:kartika putri bantah sudutkan salah satu capres
~ dengan cara memilih partai politik peserta pemilu tertentu atau pun memilih calon anggota dpd tertentu.
dimana dalam hal ini, pengawas tps (ptps) melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps).
adapun hal tersebut dilakukan dengan cara berkoordinasi kepada 7 (tujuh) orang kpps yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (tps) dengan memastikan sesuai dengan ketentuan dan aturan. 
baca juga:1.970 anggota linmas amankan pemilu 2024, gaji disiapkan rp1,7 miliar
baca juga:jual ginjal untuk biaya nyaleg, sudah tiga calon pembeli ditolak
kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) tidak berasal dari anggota/pengurus partai politik, tim kampanye, tim sukses dari peserta pemilu.
dimana, ptps wajib menggunakan formulir a untuk mencatat setiap peristiwa atau menemukan dugaan pelanggaran dan melaporkannya ke panwaslu kecamatan melalui pengawas kelurahan/desa.
adapun langkah-langkah pengawasan ptps, adalah sebagai berikut:
baca juga:kota arma siap-siap penilaian adipura lagi, ini susunan programnya
baca juga:dirut bulog: tak ada muatan politis dalam pengemasan beras bansos, aiman jalani pemeriksaan di polda
~ pengawas tps (ptps) berkeliling di wilayah tempat pemungutan suara (tps) memeriksa apakah terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu dan/atau masih ada alat peraga kampanye yang terpasang di sekitar tps.
~ pengawas tps (ptps) melakukan pengawasan terhadap adanya praktik pemberian uang atau barang secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan perorangan.
baca juga:kampanye di medsos jangan ada unsur sara
baca juga:apakah pemilu serentak 14 februari 2024 hari libur? berikut penjelasannya
~ pengawas tps (ptps) mengidentifikasi situasi lingkungan tempat pemungutan suara (tps) yang dapat mengganggu persiapan pemungutan suara.
~ apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam masa tenang maka pengawas tps (ptps) menuangkannya dalam formulir a
~  pengawas mengirimkan informasi dari hasil pengawasan melalui siwaslu dengan mengisi form a.1 tentang pengawasan pada masa tenang
baca juga:rekrut casn, pemprov bengkulu usulkan lebih 500 kuota
baca juga:kpu provinsi bengkulu buka dptb khusus, cermati 4 kategori masyarakat 
~ pelaporan melalui siwaslu dilaksanakan pada tanggal 11 februari pukul 12.00 wib sampai dengan 13 februari pukul 21.00 wib. 
demikianlah informasi apakah ptps berhak menerima biaya perlindungan pemilu serentak 2024 dan salah satu tugas dari ptps pengawasan pada masa tenang, semoga bermanfaat.(**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan