TKD AMIN Sebut Lambat Tangani Dugaan Pelanggaran Kampanye Prabowo, Ini Klarfikasi Bawaslu

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 29 Jan 2024 - 22:13

TKD AMIN sebut Bawaslu Kota Bengkulu lambat tangani dugaan pelanggaran kampanye Prabowo, --Abdi/RB

tkd amin sebut lambat tangani dugaan pelanggaran kampanye prabowo, ini klarfikasi bawaslu                              koranrb.id – wakil ketua penasihat hukum (ph) tim kemenangan daerah (tkd) anies-muhaimin (amin) sopian siregar sh, m.kn, menyoroti proses penanganan pelanggaran atas dugaan pelanggaran kampanye calon presiden (capres) prabowo subianto kamis, 11 januari 2023 di balai buntar kota bengkulu. 
tkd amin sebut bawaslu kota lambat tangani dugaan pelanggaran kampanye prabowo. 
pasalnya, ia membandingkan dengan penanganan kampanye capres anies baswedan beberapa waktu lalu di kota bengkulu yang segera diproses dan tidak masuk dalam hitungan hari pihaknya telah dikirimi surat untuk dipanggil.
sementara itu, bawaslu kota lambat tangani dugaan pelanggaran kampanye prabowo.
baca juga:polres dan bawaslu awasi akun media sosial
“kita kemarin diproses sangat cepat, sementara proses atas dugaan pelanggaran kampanye paslon dua (prabowo – gibran, red) sangat lambat. ini terkesan tim pengawas lambat dalam penanganan pada paslon lain,” ungkap sopian pada senin 29 januari 2024.
sopian juga mengungkapkan, terkait dua dugaaan pelanggaran yang menyasar kampanye capres prabowo tersebut merupakan pelanggaran vital.
sebagai informasi, dugaan pelanggaran tersebut ada anak – anak di dalam kampanye prabowo serta oknum asn yang hadir dalam kampanye tersebut.
“itu jelas melanggar uu pemilu (undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, red) serta pkpu (peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023, red),” tegas sopian.
baca juga:tpd prabowo-gibran penuhi panggilan, begini penjelasan bawaslu kota bengkulu 
baca juga:bawaslu: pengawas tps ujung tombak pemilu
ini klarifikasi bawaslu kota bengkulu.
koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri menanggapi tudingan ph amin, klarifikasi bawaslu kota bengkulu menyampaikan bahwa proses penanganan pelanggaran pada kampanye prabowo tidak sama dengan kampanye anies tidak tepat.
ahmad menjelaskan bahwa, saat ini proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran kampanye prabowo tetap berjalan dan sesuai dengan aturan mekanisme tahapan penanganan.
“kita proses sama, tidak ada membedakan kini kami lagi kaji serta bahas dugaan kampanye prabowo dan akan juga mengeluarkan rekomendasi nantinya,” ungkap ahmad.
ahmad mengakui sebelumnya telah panggil tim kemenangan daerah (tkd) prabowo – gibran provinsi bengkulu, dan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu untuk dimintai pandangan atas dugaan pelanggaran saat kampanye prabowo subianto kamis, 11 januari 2023 di balai buntar kota bengkulu.
baca juga:bawaslu kota bengkulu temui kemenkumham, ini poin-poin dibahas soal tps lapas
baca juga:antisipasi kampanye gelap merajalela, bawaslu lakukan langkah-langkah ini 
“kita telah panggil tkd prabowo –gibran serta pihak (kpai, red) untuk menguatkan atas regulasi yang dilanggar, selanjutnya tahapan kaji dan pembahasan untuk selanjutnya mengeluarkan rekomendasi,” sampai ahmad.
ahmad menjelaskan adapun dua dugaan pelanggaran tersebut yaitu keterlibatan anak – anak dalam proses kampanye tersebut kemudian adanya oknum aparatur sipil negara (asn) yang ikut dalam kampanye prabowo tersebut.
“dugaan pelanggaran salah satunya pada anak – anak, dan asn itu pelanggaran aturan lain juga,” singkat, ahmad.
ahmad mengungkapkan terdapat dua dugaaan pelanggaran pemilu pada kampanye tersebut, hal tersebut mengacu pada undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum serta peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023 tentang pemilihan umum.
baca juga:985 ptps dilantik, ketua bawaslu beri peringatan ini 
baca juga:tekankan netralitas, bawaslu beri pesan kepada seluruh guru honorer
“ada dua dugaan pelanggara, kami berkiblan pada pkpu nomor 15, (undang – undang nomor 7 tahun 2017, red) dan uu pemilu nomor 7,( pkpu) nomor 15 tahun 2023 tentang pemilihan umum, red),” terang ahmad.
sebelumnya, tim pemenangan daerah (tpd) prabowo – gibran provinsi bengkulu, mahyudin ismail kala dipanggil bawaslu kota bengkulu, membenarkan sekaligus membantah atas dua dugaan pelanggaran yang disampaikan.
adapun itu, pelanggaran tersebut tentang dugaan melibatkan anak – anak serta terdapat satu oknum aparatur  sipil negara (asn).
“saat dipanggil kami dimintai klarifikasi atas dugaan pelanggaran ada dua, libatkan anak – anak serta terdapat satu oknum asn,” sampai mahyudin.
mahyudin menilai terkait dengan temuan yang  diduga terjadi pada kampanye prabowo pada balai buntar kemarin, itu murni bukan kesahan dari tpd prabowo – gibran.
baca juga:bawaslu ingatkan penyelenggara pemilu periksa kesehatan 
baca juga:mahasiswa ancam cabut paksa apk, bawaslu beri penjelasan mengejutkan 
mahyudin mengumpamakan apabila ada ibunya kemarin ingin bertemu prabowo dan raffi ahmad, apakah sepatutnya yang disalahkam kampanye prabowo – gibran.
“misal ada anak nangis ingin ikut emaknya, trus sampai acar kampanye. jadi tidak sepenuhnya salah kami (tpd prabowo,red),” ungkapnya.
sementara itu, koordinator kampanye tim pemenangan daerah (tpd) prabowo –gibran provinsi bengkulu, alek menyebutkan pihaknya memenuhi pemanggilan dari bawaslu kota bengkulu terkait dugaan pelanggaran saat perhelatan kampanye prabowo di balai buntar kota bengkulu.
“ia kita sudah datang memenuhi panggilan bawaslu kota bengkulu,” sampai alek.
baca juga:musim penghujan, petani hindari pupuk kimia beralih ke pupuk organik
baca juga:sudah disahkan dprd, perda pajak dan retribusi belum bisa diterapkan
sebelumnya alek menjelaskan, surat tersebut diterima tpd prabowo – gibran pada minggu, 21 januari 2024 kemarin 
dan untuk perkembangan selanjutnya masih dalam telaah tpd.
“kita masih melihat nantinya dugaan pelanggaran seperti apa yang kita (tpd prabowo– gibran, red) terima hari ini. (21 januari, red),” ungkap alek.
alek menegaskan apabila memang ada tidak pelanggaran, yang terjadi itu murni ketidak sengajaan dan bukan bersumber dari penyelenggara kampanye.
“iya nanti kalau ada, itu bukan disengaja atau bersumber dari tpd ya,” ucap alek. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 30 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan