Surat Pemberitahuan Rencana Pertemuan 2 Bupati, Sudah di Kabag Pemerintahan BU

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 21 Apr 2025 - 22:48

Kabag Pemerintahan Setda Lebong, Heru Dana Putra--fiki/rb

Setelah surat perintah pencabutan gugatan tapal batas di MK, diterima Pemkab Lebong. Beberapa kali Pemkab Lebong sudah menggelar rapat di tingkat Provinsi Bengkulu.

Kemudian, juga ada tim dari Kemendagri mendatangi Kabupaten Lebong untuk menangani persoalan tersebut. Atas gugatan yang diajukan Pemkab Lebong ke MK, Kemendagri sedikit menyayangkan persoalan tersebut.

Namun, semua itu sudah dijelaskan Pemkab Lebong saat tim Kemendagri berkunjung ke Kabupaten Lebong beberapa waktu lalu. Untuk diketahui, Tim Kemendagri datang ke Kabupaten Lebong, pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Tim itu, juga didampingi oleh Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Kedatangan Tim dari Kemendagri, disambut di Rumah Dinas Bupati Lebong yang berada di Kecamatan Tubei. Setibanya di Rumah Dinas Bupati Lebong, Tim Kemendagri, Biro Hukum Setda Pemprov Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Lebong, menggelar rapat secara tertutup. Diketahui, rapat itu berlangsung sejak siang berkisar pukul 10.00 WIB, hingga sore berkisar pukul 16.00 WIB.

surat pemberitahuan rencana pertemuan 2 bupati, sudah di kabag pemerintahan bu                             koranrb.id – menindaklanjuti rencana pertemuan bupati lebong dan bupati bengkulu utara (bu) untuk membahas sangketa tapal batas.
senin pagi, 21 april 2025 kabag pemerintahan sekretariat daerah (setda) lebong, heru dana putara, mengantarkan langsung surat pembritahuan pertemuan itu kepada kabag pemerintahan setda bengkulu utara.
“sudah kita antarkan hari ini, surat itu sudah diterima langsung oleh kabag pemerintahan setda bu,” kata heru. 
disampaikan heru, surat itu belum memuat jadwal dan agenda pertemuan tersebut. karena, hanya surat pembritahuan untuk menindak lanjuti rencana pertemuan bupati lebong dan bupati bu.
baca juga: pemprov bengkulu anggarkan rp55 miliar perbaki sekolah dan rumah sakit
baca juga: produksi gabah menurun, pemkab bengkulu utara target genjot lagi penggunaan pupuk organik 
jadwal pertemuan itu, akan menyesuaikan jadwal kosong antar dua bupati.
“yang penting surat pembritahuan sudah kita sampaikan. sekarang kami (kabag pemerintahan lebong dan bu, red) sedang mencari waktu yang pas,” tuturnya.
namun, bupati lebong, h. azhari, sh.,mh berharap pertemuan itu bisa dilaksanakan dalam bulan ini. mengingat momen silahturahmi itu masih sangat pas. “harapan pak bupati bisa di bulan ini, namun kita juga harus menyesuaikan jadwal bupati bu,” tutupnya. 
sebelumnya, pasca hari raya idul fitri 1446 hijria, bupati lebong, h. azhari, sh., mh menjadwalkan menemui bupati bengkulu utara (bu, arie septia adinata, se., m.ap. 
pertemuan tersebut, untuk membahas sangketa tapal batas antara lebong dan bengkulu utara yang sudah terjadi sejak lama.
baca juga:meski harga tbs mulai naik di bengkulu utara, masih di bawah harga beli pemprov bengkulu 
baca juga:tindaklanjuti pengerukan alur pelabuhan pulau baai, gubernur helmi hasan temui djpl
“saya (bupati lebong, red) katakan pada bupati (bupati bengkulu utara, red), rencana kami saat bulan puasa ini untuk bertemu, tapi saya bilang setelah lebaran saja. nanti mungkin, kami (pemkab lebong, red) akan ke bengkulu utara untuk membicarakan tapal batas itu,” ujar bupati lebong, h. azhari.
rencana pertemuan ini, terang azhari, merupakan tindak lanjut obrolan ia bersama bupati bengkulu utara saat mengikuti retret di magelang, 21 februari lalu.  
selain di lokasi retret, pembahasan tapal batas ini juga sempat terjadi di pesawat saat pulang ke provinsi bengkulu usai mengikuti retret di magelang. 
“kebetulan saya (bupati lebong, red) dan bupati bengkulu utara duduk bersebelahan di pesawat. saya sempat megemukakan ide, bagaimana kalau sangketa tapal batas itu dibagi dua saja,” terangnya. 
baca juga:48 keluarga belum terima pkh dan bpnt teriwulan i di bengkulu utara, ini kendalanya 
baca juga:12.627 anak di kabupaten kaur belum mengantongi kia
lanjutnya, respon bupati bengkulu utara saat itu terbilang cukup baik, atas ide yang disampaikan, azhari untuk membagi dua wilayah yang menjadi sangketa tapal batas tersebut. 
tidak hanya itu, kata azhari, persoalan sangketa tapal batas ini sudah disampaikan kepada gubernur bengkulu, h. helmi hasan, se untuk dicarikan solusi terbaik. 
agar tidak ada lagi konflik tapal batas antara bengkulu utara dan lebong. “gubernur selaku orang tua, melihat anaknya sedang berantem harus didamaikan. kenapa kita harus berantem, sedangkan kita bersaudara,” ucap azhari.  
apalagi, setelah retret di magelang, 9 bupati dan 1 wali kota di provinsi bengkulu terbilang cukup akrap bahkan lebih akrab dari bupati-bupati sebelumnya. 
“kalau selama ini, mungkin ada yang kurang pas antara kepala daerah. tetapi kami, salah satu hikma retret ini, 9 bupati dan wali kota kami lebih akrab. sehingga, jika ada persoalan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik,” tutupnya. 
baca juga:12.627 anak di kabupaten kaur belum mengantongi kia
baca juga:ppdb diubah menjadi spmb, simak perbedaannya
untuk diketahui, sangketa tapal batas antara bengkulu utara dan lebong sudah terjadi cukup lama. bahkan, sangketa ini sudah beberapa kali dimediasi oleh gubernur bengkulu sebelumnya, namun tidak menemukan titik terang antara dua kepala daerah tersebut. 
sehingga, pemerintah kabupaten lebong memutuskan untuk menggugat sangketa tapal batas ke mahkama konstitusi. dalam perjalanan, menteri dalam negeri, memerintahkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong untuk mencabut gugatan tapal batas di mahka konstitusi.
perintah itu, tertuang dalam surat nomor 100.4.11./3537/sj perihal perintah pencabutan pengujian undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selata sebagai undang-undang.
setelah surat perintah pencabutan gugatan tapal batas di mk, diterima pemkab lebong. beberapa kali pemkab lebong sudah menggelar rapat di tingkat provinsi bengkulu.
kemudian, juga ada tim dari kemendagri mendatangi kabupaten lebong untuk menangani persoalan tersebut. atas gugatan yang diajukan pemkab lebong ke mk, kemendagri sedikit menyayangkan persoalan tersebut. 
baca juga:ppdb diubah menjadi spmb, simak perbedaannya
baca juga: dugaan pengancaman guru oleh suami kepsek, dewan: disdikbud sebaiknya lakukan mediasi, agar tak gaduh
namun, semua itu sudah dijelaskan pemkab lebong saat tim kemendagri berkunjung ke kabupaten lebong beberapa waktu lalu. untuk diketahui, tim kemendagri datang ke kabupaten lebong, pada rabu, 21 agustus 2024.
tim itu, juga didampingi oleh biro hukum setda pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
kedatangan tim dari kemendagri, disambut di rumah dinas bupati lebong yang berada di kecamatan tubei. setibanya di rumah dinas bupati lebong, tim kemendagri, biro hukum setda pemprov bengkulu dan pemerintah kabupaten lebong, menggelar rapat secara tertutup. diketahui, rapat itu berlangsung sejak siang berkisar pukul 10.00 wib, hingga sore berkisar pukul 16.00 wib.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 22 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan